Jaringan Kelembagaan

Sola melanjutkan, selain mempunyai jaringan di hulu, onfarm, dan hilir, calon Wamentan harus juga ditunjang oleh jejaring yang kuat di bidang kelembagaan. Sosok tersebut, kata dia, harus mempunyai jejaring dan hubungan baik dengan kementerian dan lembaga terkait.

Dicontohkan, untuk penyediaan air di lahan pertanian, dia harus bekerja sama dengan Kementeri Pekerjaan Umum. Dukungan anggaran di sektor pertanian berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Mengenai pemberdayaan sektor usaha, maka berhubungan dengan Kementerian UMKM.

Also Read:

Mentan Amran: Swasembada Pangan Berlanjut Sepanjang 2026

Berikutnya, mengenai pembangunan pertanian di desa, harus bekerja sama dengan dengan Kementerian Desa. Terkait penyediaan tenaga kerja di sektor pertanian, maka harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Termasuk dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup terkait pembukaan lahan pertanian dan upaya menjaga keberlanjutan pertanian yang memperhatikan aspek lingkungan.

Wamentan yang baru, masih menurut Sola,  harus mempunyai pengalaman, pemikiran, dan konsep secara holistik. Dia bisa merangkul semua elemen, dan berpikir positif terhadap masukan-masukan pemikiran dari luar, seperti dari perguruan tinggi, BRIN, asosiasi, pelaku usaha, dan pihak luar lainnya.

Also Read:

Harga Beras Naik, BPS: Potensi Produksi Beras Mei hingga Juli Turun 1,16 Persen

“Singkatnya, dia harus mobile dan pergaulannya luas. Dia bukan orang yang berpikiran hanya satu arah dan mendikte. Jika hanya bisa mendikte, bisnis tidak akan berjalan karena kekakuan dalam menjalankan kebijakan. Intinya, dia harus bisa menghubungkan semua stakeholder menjadi satu kesatuan yang kuat,” urai pria yang pernah menjadi Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Mendes PDT), Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

Ia mengingatkan bahwa pejabat di kementerian bukan orang yang hanya bisa mendikte semua orang, tapi dia harus bisa mengayomi dan mengajak semua stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk di sektor pertanian. Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat dan bangsa.

Also Read:

Mentan Instruksikan Penguatan Infrastruktur Pengairan, BMKG Petakan Musim Kemarau

Sola juga menyinggung penyediaan energi dari sektor pertanian. Menurutnya, sumber energi tidak hanya dari sawit, tapi dari komoditas lain. Misalnya dari aren, sorgum, jagung, singkong, dan komoditas lainnya.

Selain itu, dia harus memahami persoalan carbon trading dalam pengolahan limbah dari  hasil tanaman sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk pupuk dan produk olahan lainnya.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Pertanian Respons Ekspor Beras Indonesia ke Malaysia Rp10 Ribu per Kg

Ia menilai sosok yang layak menduduki kursi wamentan saat ini adalah dari kalangan praktisi. Jika dari kalangan politisi, dia lebih condong berpikir politik, dan kalangan akademisi lebih berkonsep satu bidang saja, tidak menyeluruh. Menurutnya, sosok praktisi tersebut mempunyai ilmu, pengalaman, dan cara berpikir holistik atau menyeluruh.

Metode menjaring praktisi yang akan menduduki jabatan wamentan bermacam-macam. Misalnya bisa dilihat dari track record sosok tersebut. Jika salah dalam memilih orang, dikhawatirkan begitu menjabat wamentan, dia malah belajar dulu semua hal yang berkaitan dengan sektor pertanian.

Also Read:

Kemenperin Terapkan Standardisasi SNI 9199:2023 untuk Drone Pertanian

Pria berdarah Sumatera Barat tersebut menekankan, sosok praktisi yang akan menjabat wamentan tidak hanya sudah memahami semua urusan hulu, onfarm, hilir, tapi juga menyangkut urusan birokrasi, dan hal-hal lainnya. Karena, tujuan pembangunan pertanian tidak hanya mencapai peningkatan produksi, tapi juga bisa memberikan multiplier effect sektor lainnya.

“Orang itu harus sejalan dengan visi dan misinya Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya memikirkan swasembada,” tegasnya.

Also Read:

Info bagi Peneliti, BPDP Buka Program Grant Riset 2026: Dorong Inovasi Sektor Perkebunan

Terkait swasembada, Sola mencontohkan, saat ini produksi beras sudah meningkat. Namun, masih muncul persoalan dari sisi pemasaran. Karena itu, dia menekankan, sebelum memikirkan meningkatkan produksi, penting untuk dicarikan solusi pemasaran, termasuk mengetahui standardisasi produk yang dibutuhkan konsumen, baik di dalam negeri maupun luar negeri. (Syarif)

Also Read:

Pemerintah Patok HET Beras Satu Harga Rp 12.500 per Kg