Jakarta,corebusiness.co.id-Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama sudah beroperasi sekitar tahun 2032. Mendapat porsi 0,5 gigawatt (GW), kelak kehadiran PLTN ikut menunjang kemandirian energi Indonesia.

Waktu menunjukkan pukul 14.05 WIB, pada Rabu, 7 Mei 2025, ketika corebusiness.co.id menemui Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Haendra Subekti, di ruang kerjanya di Gedung Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Ini adalah sesi wawancara tatap muka kedua, yang dilanjutkan beberapa kali via handphone. Materi wawancara masih seputar pemanfaatan nuklir untuk energi listrik.

Dalam Formatur Satuan Tugas Pelaksana Badan Pembangunan Pembangkit Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), Kepala Bapeten mendapat mandat sebagai Wakil Ketua IV Bidang Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian PLTN. Satgas NEPIO diketuai Menteri ESDM yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Also Read:

Konflik Timur Tengah Guncang Pasar Minyak Dunia, ICP September US$ 112,81 per Barel

“Satgas NEPIO untuk mempercepat persiapan dan pembangunan PLTN. Pembentukan NEPIO juga sebagai upaya pemenuhan syarat Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) bagi suatu negara yang akan membangun PLTN,” kata Haendra.

Haendra menyampaikan, Satgas NEPIO dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Dalam kesempatan lain, Haendra memberitahu bahwa draf Perpres pembentukan NEPIO yang telah diselesaikan dan ditandatangani antarkementerian sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto pada awal Januari 2026.

Also Read:

Pertamina Perkuat Portofolio Hulu Migas melalui Akuisisi Participating Interest Eni di Wilayah Kerja Kalimantan Timur

“Perpres NEPIO masih di meja Presiden. Kami juga masih menunggu perkembangannya,” kata Haendra, ketika dihubungi corebusiness.co.id, Senin, 21 September 2026.

Ia menyampaikan, setelah Perpres NEPIO ditandatangani Presiden Prabowo kemudian disusun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM yang mengatur struktur Kelompok Kerja (Pokja) NEPIO.

Also Read:

Buka Investasi Berkelanjutan di Indonesia, PLN dan The Climate Group Teken MoU Kembangkan Produk Energi Hijau

Haendra menyebut Satgas NEPIO akan dibentuk dalam empat Pokja, yaitu Pokja Strategi Perencanaan dan Kewilayahan, Pokja Pendanaan dan Investasi, Pokja Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat, dan Pokja Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian.

Pria berkacamata tersebut mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan transisi energi dari energi baru terbarukan (EBT). Listrik berbasis nuklir, kata dia, merupakan salah satu energi baru di Indonesia, yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Also Read:

Harga Minyak Naik di Tengah Ancaman Badai di AS dan Serangan Houthi

RUPTL 2025-2034 telah menetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari total tersebut, 76 persen atau sekitar 52,9 GW bersumber dari EBT dan sistem penyimpanan energi (storage). Proporsi EBT mencapai 42,6 GW (61 persen), storage 10,3 GW (15 persen), dan sisanya 16,6 GW (24 persen) berasal dari pembangkit listrik berbasis fosil.

Rinciannya, kapasitas EBT terbagi atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 17,1 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 11,7 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 7,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, Bioenergi 0,9 GW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 0,5 GW.

Also Read:

Harga Brent dan WTI di Bawah $ 100, Arab Saudi Pangkas Harga Jual Arab Light ke Asia

Penambahan listrik ini akan tersebar di Sumatera sebesar 9,5 GW, Jawa-Madura-Bali 19,6 GW, Sulawesi 7,7 GW, Kalimantan 3,5 GW, serta Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara 2,3 GW.

Dari sisi pendanaan, RUPTL ini bisa membuka peluang investasi mencapai Rp2.133,7 triliun. Sebesar Rp1.341,8 triliun dialokasikan untuk EBT melalui skema Independent Power Producer (IPP) dan Rp340,6 triliun berasal dari investasi PLN.

Also Read:

Harga Minyak Turun, Efek Eropa Sepakat Memanfaatkan Cadangan Diesel?

Tidak hanya itu, implementasi dokumen ini diharapkan menciptakan lapangan kerja hijau. Dari total kebutuhan 836.696 tenaga kerja di sektor pembangkitan, lebih dari 760 ribu bekerja di segmen green jobs.

Also Read:

PGN Salurkan 149 Tabung Oksigen, Dukung Pemulihan Layanan Kesehatan di Sumatera Utara dan Aceh