• H. Albiner Sitompul: Embarkasi Umrah Maritim Bukan Sekadar Transportasi Ibadah, tetapi Momentum Kebangkitan Ekonomi Pantai Barat Sumatera.

Mandailing Natal,corebusiness.co.id-Bupati Mandailing Natal (Madina), H. Saifullah Nasution, S.H., M.H., mendukung gagasan pengembangan Embarkasi Umrah Maritim Pantai Barat Sumatera yang diinisiasi Ketua Koperasi Produsen Riandja Sangap Gabe Arta, H. Albiner Sitompul. Bupati menilai program strategis ini memiliki potensi besar dalam mendorong konektivitas maritim sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan H. Albiner Sitompul yang didampingi Dr. Zainal Efendi Hasibuan, M A., bersama Bupati Mandailing Natal, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan itu, Bupati turut didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

Also Read:

Atasi Longsor Kronis Batu Jomba, Yayasan RSGA Ajak PUPR Tinjau Konsep Solusi Multidimensi melalui FGD di USU

Pada kesempatan tersebut, H. Albiner Sitompul memaparkan konsep pengembangan Embarkasi Umrah Maritim melalui kolaborasi lintas wilayah yang menghubungkan empat provinsi di kawasan Pantai Barat Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

Konsep ini dirancang melalui pengembangan Koperasi Jasa Maritim Ridho Ilahi yang diproyeksikan menyiapkan armada kapal pesiar untuk melayani perjalanan ibadah umrah melalui jalur laut menuju Tanah Suci.

Also Read:

H. Albiner Sitompul Apresiasi Audiensi RSGA dengan BAPPERIDA Sumut, Dorong Penguatan Konektivitas dan Pembangunan Ekonomi Lintas Sektor

Rencana konektivitas tersebut mencakup sejumlah pelabuhan strategis, yakni Pelabuhan Baai Bengkulu, Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Pelabuhan Palimbungan Batahan, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Barus, Pelabuhan Labuhan Aji, hingga Pelabuhan Sabang.

Menurut H. Albiner Sitompul, kehadiran jalur pelayaran ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam menghidupkan kembali konektivitas maritim Pantai Barat Sumatera yang memiliki potensi geografis, ekonomi, dan perdagangan sangat besar.

Also Read:

Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta Gandeng USU Bentuk Pokja Ahli dan Policy Brief Nasional untuk Pantai Barat Sumut

Pelabuhan Batahan Menjadi Titik Strategis Kebangkitan Pantai Barat 

H. Albiner Sitompul mengungkapkan, salah satu hal yang menggembirakan dari pertemuan tersebut adalah adanya keselarasan gagasan Embarkasi Umrah Maritim dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam mengembangkan Pelabuhan Palimbungan Batahan.

Also Read:

Di Balik Tembok, Lahir Karya Mendunia

Menurut informasi yang disampaikan dalam pertemuan, Pemkab Madina tengah mendorong optimalisasi pelabuhan tersebut sebagai jalur pengiriman hasil bumi, khususnya komoditas Crude Palm Oil (CPO), menuju pasar India.

“Alhamdulillah, gagasan yang kami sampaikan ternyata sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang ingin membesarkan Pelabuhan Palimbungan Batahan, termasuk untuk mendukung pengiriman hasil bumi berupa CPO ke India,” ungkap H. Albiner Sitompul saat diwawancarai.

Also Read:

Putri Mahkota Victoria Tinjau Program UNDP di Lombok

Ia optimistis, apabila konektivitas maritim, perdagangan, dan pelayanan perjalanan ibadah dapat dikembangkan secara terpadu, kawasan Pantai Barat Sumatera akan memiliki peluang besar untuk kembali tumbuh sebagai kawasan ekonomi yang maju.

“Insyaallah, Pantai Barat Sumatera akan hidup kembali dan tidak jauh tertinggal dari kawasan Pantai Timur. Kita memiliki potensi laut, pelabuhan, pertanian, perkebunan, dan perikanan yang sangat besar. Tinggal bagaimana seluruh potensi tersebut disinergikan menjadi kekuatan ekonomi bersama,” ujarnya.

Also Read:

Dr. Kurtubi: Semua yang Terlibat Kasus Tambang Sekotong Harus Dihukum Berat

Gapoktan Disiapkan Menjadi Penyuplai Logistik Jamaah Umrah 

Tidak hanya berfokus pada transportasi laut, konsep Embarkasi Umrah Maritim juga dirancang untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.

Also Read:

Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Triwulan II 2026 Tertinggi

H. Albiner menjelaskan, perjalanan umrah menggunakan kapal maritim diproyeksikan membutuhkan waktu sekitar 9 hingga 12 hari, bergantung pada kondisi pelayaran dan situasi perjalanan. Durasi tersebut tentu membutuhkan ketersediaan logistik dan bahan pangan dalam jumlah besar bagi seluruh jamaah.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar pemenuhan kebutuhan logistik selama perjalanan dapat dikelola melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di masing-masing kabupaten/kota pada empat provinsi yang terlibat.

Also Read:

Wagub Rano Karno Dikabarkan akan Menuliskan Kata Sambutan di Buku Sastra Betawi 100 Tahun

Dengan skema tersebut, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta berbagai produk unggulan daerah dapat terserap sebagai kebutuhan logistik perjalanan jamaah umrah.

“Perjalanan umrah ini membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Kami berharap kebutuhan tersebut nantinya dapat dikelola dan disuplai oleh Gapoktan di masing-masing kabupaten/kota. Dengan begitu, petani dan kelompok usaha masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi bagian dari rantai ekonomi Embarkasi Umrah Maritim,” jelasnya.

Also Read:

Heboh! Beredar Pengumuman Hari Libur Khusus Papua dari Gubernur Mathius untuk Menonton Final Piala Dunia

Bahkan, dalam pertemuan tersebut, Bupati Mandailing Natal telah memberikan arahan kepada Kepala Dinas Koperasi agar mulai mempersiapkan Gapoktan di wilayah Madina untuk mendukung peluang kerja sama tersebut.

Langkah ini diharapkan menjadi awal keterlibatan langsung sektor pertanian daerah dalam pengembangan ekonomi berbasis konektivitas maritim dan pelayanan perjalanan ibadah.

Also Read:

Pemerintah Dukung Penuh Rencana Perluasan KEK Gresik

Potensi 2.000 Jamaah Umrah dari Mandailing Natal 

Peluang pengembangan program ini juga didukung oleh potensi pasar jamaah umrah dari Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam pertemuan tersebut, jumlah jamaah umrah asal Madina diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Potensi ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengkaji kelayakan pengembangan layanan Embarkasi Umrah Maritim, sekaligus membuka peluang keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan berbagai kebutuhan perjalanan jamaah.

Bagi H. Albiner Sitompul, angka tersebut merupakan gambaran awal potensi pasar yang perlu dikembangkan melalui perencanaan matang, kajian teknis, kesiapan infrastruktur pelabuhan, regulasi pelayaran internasional, serta kemitraan dengan operator kapal dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Menuju Kolaborasi Ekonomi Maritim Pantai Barat 

Dukungan prinsip dari Bupati Mandailing Natal menjadi langkah positif bagi pengembangan gagasan Embarkasi Umrah Maritim Pantai Barat Sumatera.

Pertemuan tersebut juga membuka ruang sinergi lintas sektoral antara pemerintah daerah, koperasi, Gapoktan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi maritim yang terintegrasi.

Melalui pendekatan kemitraan Government to Business (G2B) dan Business to Business (B2B), program ini diharapkan mampu menghubungkan sektor transportasi laut, perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata religi, dan pelayanan ibadah umrah dalam satu kesatuan rantai ekonomi.

Embarkasi Umrah Maritim Pantai Barat Sumatera bukan sekadar gagasan menghadirkan kapal untuk perjalanan ibadah menuju Tanah Suci. Lebih dari itu, program ini merupakan ikhtiar membangkitkan kembali kejayaan maritim Pantai Barat, membuka pasar bagi produk pertanian dan perikanan lokal, serta mewujudkan kemandirian ekonomi umat melalui kolaborasi lintas wilayah.

Dari Pantai Barat Sumatera, menghubungkan pelabuhan, menggerakkan ekonomi masyarakat, dan membuka jalan menuju Tanah Suci. (Rif)