SEJARAH kembali berulang. Krisis beras tengah menimpa jaringan ritel modern di Tanah Air. Pilihan beras aneka merek, terutama beras premium, semakin terbatas. Situasi ini sudah berlangsung 4-5 bulan terakhir. Ini mengulang kejadian tahun lalu ketika ramai isu “beras oplosan” yang diikuti raibnya beras premium dari jaringan ritel modern.

Kelangkaan beras premium diikuti terbatasnya beras fortifikasi. Beras yang diperkaya vitamin atau mineral itu kian sulit didapat. Ini terjadi seiring keluarnya perintah penarikan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar mutu dan kandungan yang ada di label kemasan oleh otoritas, 15 September lalu. Jika semula konsumen bisa mengalihkan pembelian beras premium ke beras fortifikasi pada harga terdekat, keterbatasan beras fortifikasi menyulitkan konsumen mengakses beras.

Fenomena itu terjadi di hipermarket, supermarket, dan minimarket di sejumlah daerah. Ketika berkunjung ke salah satu supermarket dekat rumah, pekan lalu, rak yang biasanya diisi beras diganti barang lain. “Sudah beberapa hari beras kosong. Karena ada penarikan produk,” jelas penjaga yang bertugas. Di dua gerai lain, yang ada beras khusus, yakni beras merah, dan beras SPHP kualitas medium yang dikelola Bulog.

Also Read:

Menguji Kepantasan Sertifikasi Halal Produk Rokok

Untuk mengatasi krisis beras di ritel modern, pemerintah mengandalkan Bulog. Manajemen Bulog menjelaskan menggelontorkan 110 ribu ton beras setiap bulan ke jaringan ritel modern. Terdiri 75 ribu ton beras premium dan 35 ribu ton beras medium. Bulog juga menyiapkan 300 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk diolah jadi beras premium dengan melibatkan Perpadi. Sependek pengetahuan penulis, yang CBP ini belum disetujui.

Bulog, menurut Direktur Utama Ahmad Rizal Ramdhani, ingin memastikan masyarakat, khususnya yang di perkotaan, memiliki akses mudah terhadap beras premium produksi BUMN pangan ini. Rizal berjanji, Bulog memperluas distribusi beras premium ke seluruh pelosok negeri. Tujuannya, beras premium tak hanya tersedia di ritel modern, tapi juga pasar tradisional. Beras juga dipastikan ada di berbagai kanal perdagangan.

Also Read:

Kenapa Pencari Suaka tak Langsung Dideportasi? 

Mengguyur beras medium ke ritel modern tidak sulit bagi Bulog. Beras SPHP jumlahnya banyak. Bulog mencatat, per 14 September 2026 stok beras yang dikelola sebanyak 4,72 juta ton. Terdiri 4,56 juta ton CBP dan sisanya merupakan stok komersial. Jumlah stok ini menurun drastis dari posisi akhir Agustus lalu yang masih 5,1 juta ton. Sebaliknya, tantangan tak mudah untuk ‘membanjiri’ ritel modern dengan beras premium.

Merujuk data per 14 September 2026 itu berarti stok beras premium Bulog 160 ribu ton. Hanya cukup untuk mengguyur pasar modern sekitar dua bulan, sesuai janji manajemen Bulog. Setelah itu, berasnya dari mana? Dari pemberitaan diketahui, Bulog antara lain menggandeng PT Padi Indonesia Maju, bagian dari Wilmar Group, untuk memproduksi beras premium. Memanfaatkan empat pabrik Wilmar Group di Palembang, Serang, Ngawi, dan Mojokerto. Ini sekaligus memudahkan distribusi produk.

Also Read:

Hari Pelanggan Nasional, Saatnya Pelaku Usaha Menyapa Pelanggannya

Pertanyannya, berapa biaya pengadaan beras premium Bulog ini? Berbeda dengan CBP yang ada nilai subsidi, beras komersial dikelola unit bisnis khusus Bulog. Tujuannya untuk meraih keuntungan. Untung-rugi sepenuhnya tanggung jawab manajemen Bulog. Kalau swasta sudah tidak bisa menjual beras premium di ritel modern tanpa merugi akibat harga gabah super tinggi, mungkinkah Bulog dapat melayani pasar modern tanpa kerugian?

Merujuk data Bulog, pada 2025 biaya produksi beras (medium) diperkirakan mencapai Rp14.782 per kg. Di sisi lain, produsen beras dan penggilingan padi swasta tidak boleh menjual beras medium di zona I di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kg. Dengan harga gabah tinggi, di sejumlah daerah melebihi Rp8.000 per kg, mustahil bisa menjual beras premium tanpa merugi. Mengapa PT Food Station Tjipinang Jaya menghentikan penjualan beras di ritel modern? Ya karena rugi. Nasib produsen lain pun sama.

Also Read:

Merdeka dari Dominasi Penjajahan Produk Adiksi

Masalahnya, kalau manajemen Bulog sudah tahu mengguyur beras premium komersial ke ritel modern merugi, mengapa tetap dilakukan? Bukankah keputusan manajemen seperti itu bakal menjadi temuan tatkala dilakukan audit oleh auditor? Dengan demikian, manajemen Bulog harus siap-siap untuk mempertanggungjawabkannya. Boleh jadi, manajemen akan beralibi, kalau ritel modern tidak diguyur bakal terjadi gejolak (sosial-politik) yang membahayakan. Apakah alibi bisa jadi alasan? Wallahu a’lam.

Seandainya janji mengguyur 75 ribu ton beras premium per bulan ke ritel modern bisa dipenuhi, apakah jumlah ini cukup? Belum. Beras yang beredar di semua ritel modern di Tanah Air diperkirakan antara 120 ribu hingga 135 ribu ton per bulan. Artinya, krisis beras premium di ritel modern kemungkinan tetap berlanjut. Konsumen masih memiliki alternatif untuk membeli beras premium di pasar tradisional, toko, pengecer, dan lainnya. Namun, harga beras premium itu hampir pasti berada di atas HET.

Also Read:

Kenapa Beras Fortifikasi Menjamur di Retail Modern?

Merujuk data SP2KP (sistem pemantuan pasar dan kebutuhan pokok) Kementerian Perdagangan, hanya 13 dari 38 provinsi yang menikmati harga beras medium sesuai HET. Dan hanya 8 dari 38 provinsi yang menikmati harga beras premium sesuai HET. Kondisi ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Jadi, di tengah swasembada beras dan stok beras tertinggi sepanjang sejarah, rakyat harus menebus beras dengan harga tinggi.

Yang paling terdampak daya belinya adalah warga yang tinggal di wilayah timur Indonesia, terutama Maluku dan Papua. Yang paling ekstrem adalah warga di Papua Pegunungan, merujuk SP2KP 19 September 2026, harus menebus beras medium seharga Rp29.500 per kg dan beras premium Rp33.313 per kg. Jauh melampaui HET beras medium Rp15.500 per kg dan beras premium Rp15.800 per kg. Adakah jurus ampuh (pemerintah) untuk mengatasi krisis ini?

Also Read:

Kenapa Harga Beras Naik dan Jadi Penyumbang Inflasi 7 Bulan Beruntun?

Also Read:

Kenapa Bulog Harus Menghentikan Penyerapan Gabah/Beras Segera?