Jakarta,corebusiness.co.id-Presiden Prabowo Subianto telah melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Pergantian posisi jabatan Menkeu yang semula dijabat Purbaya Yudhi Sadewa sontak mendapat sorotan dan beragam respons publik, lantaran terkesan mendadak. Saat prosesi pelantikan dilakukan sekitar pukul 15.30 WIB, Purbaya sedang mengukuti Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia. Rapat dipimpin Ketua Komite IV Ahmad Nawardi.

Di tengah Purbaya menyampaikan laporan terbaru terkait realisasi APBN, aliran modal asing, hingga gaji PPPK, tiba-tiba Nawardi melakukan interupsi. Dia menyampaikan kepada Purbaya agar mengangkat telepon terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Also Read:

BI: Posisi Cadangan Devisa Indonesia pada Akhir Agustus Setara Pembiayaan 5,4 Bulan Impor

“Pak menteri saya putus dulu, katanya ada telepon dari Mensesneg. Tolong dilihat dulu,” ujar Nawardi.

Purbaya sempat kebingungan saat mendapat interupsi. Namun, dia pun langsung meninggalkan ruang rapat dan rapat dihentikan sementara.

Also Read:

Harga BBM Nonsubsidi per 1 September, Naik Rp 1.300 hingga Rp 4.050 per Liter

Sementara itu, Suahasil mengaku ditelepon pihak Istana untuk dilantik sebagai menteri keuangan Senin pagi.

Menurut Pengamat Ekonomi Piter Abdullah, pelantikan Suahasil Nazara yang semula menjabat Wakil Menkeu menjadi Menkeu menggeser posisi Purbaya bukanlah hal yang mengejutkan dan terkesan tiba-tiba dilakukan Presiden Prabowo.

Also Read:

BI dan MAS Tunjuk Bank untuk Fasilitasi Transaksi Mata Uang Lokal Kedua Negara

“Saya kira sudah diduga sebelumnya, beberapa bulan lalu sudah heboh isu pergantian menteri keuangan. Salah satunya muncul nama Pak Chatib Basri yang diisukan akan menjadi menteri keuangan,” kata Piter Abdullah ketika dihubungi corebusiness.co.id, Selasa, 15 September 2026.

Piter mengatakan, pergantian menteri dalam sebuah kabinet adalah sebuah keniscayaan, karena memang tidak mudah tugas seorang menteri. Mungkin saja kinerjanya dinilai Presiden belum sesuai harapan atau ekspektasi yang lebih tinggi dari apa yang selama ini bisa direalisasikan oleh menteri tersebut.

Also Read:

Destry Damayanti Sebut Dirinya Memiliki Perbedaaan dan Persamaan dengan Ferry Warjiyo

“Pelantikan ini memang terlihat seperti mendadak, walaupun menurut saya itu bukan sebuah keputusan mendadak, tetapi sebuah proses yang sudah berjalan cukup cukup lama,” ungkap Piter.

Menanggapi kinerja selama 1 tahun Purbaya menahkodai Kementerian Keuangan, Piter mengatakan bahwa yang berhak menilai hasil kinerja tersebut adalah Presiden Prabowo. Karena, Presiden yang tahu tahu persis apa yang diamanahkan kepada Purbaya. Termasuk target-target yang harus sudah bisa direalisasikan.

Also Read:

Respons Pelaku Konfeksi soal Delapan Bank Gelontorkan Pembiayaan Ratusan Miliar

“Ketika Presiden kemudian diberhentikan, setidaknya menjadi petunjuk bahwa Purbaya tidak mencapai target dari apa yang diharapkan dan dibebankan oleh Presiden kepada Purbaya,” ucapnya.

Menyoal Purbaya yang suka ceplas-ceplos dengan gaya “koboi”, Piter beranggapan bahwa style pejabat itu bermacam-macam. Semua itu tergantung penilaian pimpinan dari pejabat tersebut. Satu sisi, ada pimpinan yang kurang suka anak buahnya terlalu banyak bicara, terlalu bikin gaduh. Di sisi lain, ada pimpinan tidak mempermasalahkannya, yang penting hasil kinerjanya sesuai dengan yang telah diamanahkan dan ditargetkan.

Also Read:

BI Pertahankan BI-Rate 5,75 Persen

“Berdasarkan pengamatan saya terhadap apa yang berkembang di masyarakat, ada yang suka dengan gayanya Pak Purbaya, tapi ada juga yang lebih melihat dari substansi hasil kinerjanya. Kalau gaya itu kan lebih ke personal. Jadi, sudut pandangnya pasti berbeda-beda,” tutur Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies.

Also Read:

ULN Indonesia Triwulan II 2026 US$453,4 Miliar, BI: Masih Tetap Terjaga