Dalam regulasi ini, penghitungan pajak kendaraan listrik menggunakan formula: PKB=NJKB x Bobot x Tarif.

Nurisma menjabarkan, untuk ketentuan tarif, biayanya ditentukan masing-masing pemerintah daerah. Sementara untuk Bobot, ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, seperti minibus atau sedan, bobotnya sekitar 1,050. Sedangkan sedan, bobotnya sekitar 1,025. Jadi, semakin tinggi bobot kendaraan, semakin besar pajak yang dikenakan.

Ia menekankan, NJKB menjadi komponen utama dalam penghitungan pajak. Dalam ketentuan ini, NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum (HPU) kendaraan listrik. Data NJKB tahun 2026 tercantum dalam lampiran resmi regulasi. Namun, jika kendaraan belum tercantum, pemerintah dapat melakukan pemutakhiran data NJKB.

Also Read:

Sempat Gagal, GWM Kembali Jajaki Pasar Eropa dengan 10 Mobil Baru

“Artinya, setiap kendaraan, termasuk mobil listrik baru, akan memiliki nilai dasar pajak yang terus diperbarui pemerintah,” jelasnya.

Dalam aturan terbaru, lanjutnya, pemilik kendaraan listrik perlu memperhitungkan PKB, Opsen PKB (tergantung kebijakan pemerintah daerah), dan SWDKLLJ. Umumnya, PKB dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DP PKB) dikalikan tarif sekitar 2%.

Also Read:

Volkswagen Ungkap Penyebab Penurunan 4 Persen Pengiriman Kendaraan pada Kuartal Pertama

Nurisma mensimulasi pajak kendaraan listrik dari beberapa jenis merek dan bobot, sebagai berikut:

Jaecoo JV 5:

Also Read:

Sempat Dihentikan, Hyundai Melanjutkan Penjualan SUV Palisade Baru

• NJKB: Rp 199 juta
• Bobot kompensasi: 1,050
• DP PKB: 208,9 juta
• Perhitungan pajak: PKB: 208,9 juta x 2% = Rp 4,178 juta, sehingga pajak tahunan: 4,178 juta + Rp 143 ribu (SWDKLLJ) = Rp 4,321 juta.

Wuling Air Live Standard:

• PKB: Rp 181,65 juta x 2% = Rp 3,633 juta
• Pajak tahunan: Rp 3,633 juta + SWDKLLJ Rp 143 ribu = Rp 3,776 juta.

Wuling Air EV Long Range:

Also Read:

Penjualan BYD Turun di Tengah Persaingan Ketat Pasar EV

• PKB: Rp 190,05 juta x 2% = Rp 3,801 juta
• Pajak tahunan: 3,801 juta + 143 ribu = Rp 3,994 juta

BYD Atto 1 Standard:

• PKB: Rp 240,45 juta x 2% = Rp 4,809 juta
• Pajak tahunan: 4,809 juta + Rp 143 juta = Rp 4,952 juta

BYD Atto 1 Tinggi

Also Read:

Volkswagen Menarik Kembali Hampir 100.000 Kendaraan Listrik karena Masalah Baterai

• PKB: Rp 253,05 x 2% = Rp 5,061 juta
• Pajak tahunan: Rp 5,061 juta + 143 ribu= Rp 5,204 juta.

Nurisma mengatakan bahwa simulasi pajak tahunan masing-masing jenis kendaraan listrik bersifat perkiraan. Besaran pajak riil pun berbeda, karena tarif PKB antarprovinsi tidak sama, kebijakan insentif kendaraan listrik bisa berbeda, dan kebijakan opsen belum seragam.

Meski tidak lagi bebas pajak, pemerintah tetap membuka ruang insentif. Dalam Pasal 19 dijelaskan: kendaraan listrik dapat diberikan pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB. Insetif juga berlaku untuk kendaraan sebelum tahun 2026 dan kendaraan hasil konversi dari BBM ke listrik.

Also Read:

Masa Suram Pasar EV di AS

Namun, implementasi insentif ini tergantung pada kebijakan daerah masing-masing. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan tarif pajak, memberikan insentif, dan menyesuaikan NJKB untuk kendaraan tertentu. (Gaska).

Also Read:

Produsen Mobil Asia Hentikan Ekspor ke Timur Tengah