Jakarta,corebusiness.co.id-Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menyatakan akan mengembalikan aset siaran Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) kepada Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto setelah gugatannya terhadap Hary Tanoesoedibjo (Harry Tanoe) dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamka menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan hak pemilik asli yang dinilai dirugikan sejak puluhan tahun lalu.

“Yang dizalimi harus kita kembalikan ke pemilik asalnya,” ujar Jusuf Hamka dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, 26 April 2026.

Also Read:

Jelang Produksi Massal di Timor Leste, Bobibos Ikuti Uji Laboratorium di Lemigas

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan Nomor: 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2026 atas perkara gugatan CMNP terhadap PT MNC Asia Holding Tbk milik Hary Tanoe. Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam amar putusannya mengabulkan gugatan CMNP terhadap Harry Tanoe dan perusahaannya, MNC Asia Holding.

Majelis hakim menyatakan tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tukar menukar surat berharga pada 1999 yang merugikan CMNP.

Also Read:

Pemprov Malut Tunjukkan Dampak Nyata Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Sosok yang akrab disapa Babah Alun ini memastikan akan terus mengejar aset-aset milik Hary Tanoe guna memulihkan kerugian perusahaan. Bahkan, ia juga berjanji akan memprioritaskan pembayaran hak-hak karyawan di lingkungan MNC yang selama ini belum terpenuhi.

“Kalau ada karyawan yang belum dibayar, itu yang akan kita dahulukan,” ucapnya.

Also Read:

Direksi PT Vale Indonesia Umumkan Ketentuan RUPST kepada Pemegang Saham

Selain mengembalikan semua aset TPI ke Tutut Soeharto, Jusuf Hamka juga membuka opsi menyerahkan pengelolaan siaran televisi tersebut kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya agar konten siaran tidak semata-mata komersial, tetapi juga memiliki nilai edukasi, sosial, dan kesehatan.

“Kita butuh siaran yang mendidik, bukan hanya soal gaya hidup dan flexing,” ujarnya.

Also Read:

Kisah Perempuan Tangguh di Laut dan Darat dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Tak berhenti sampai di situ, Jusuf Hamka mengungkap tim kuasa hukum CMNP tengah menyiapkan langkah banding untuk mengejar nilai ganti rugi yang dinilai belum mencerminkan kerugian sebenarnya. Ia mengestimasi kerugian CMNP sekitar Rp113 triliun.

Dalam perkara ini, CMNP sebelumnya menukar Medium Term Note (MTN) dan obligasi dengan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) milik Hary Tanoe yang diterbitkan Unibank. Namun, instrumen tersebut tidak dapat dicairkan.

Also Read:

Pertamina dan Toyota Intensif Negosiasi untuk Proyek Bioetanol di Lampung

Majelis hakim PN Jakpus menghukum tergugat membayar kerugian 28 juta dolar AS ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 2002, serta kerugian immateriil Rp50 miliar. Total kewajiban yang harus dibayar mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Majelis juga menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan tanggung jawab hukum menembus hingga ke harta pribadi pihak terkait.

Also Read:

Menteri Bahlil Apresiasi Temuan Gas Jumbo ENI di Blok Ganal