Usut Jalur Distribusi Beras

Dalam keterangannya, Mentan Amran menyampaikan bahwa informasi awal yang diterimanya menyebutkan jumlah beras yang ditemukan dalam kasus tersebut mencapai sekitar 600 ton. Ia menduga jumlah beras yang terkait dengan praktik tersebut dapat mencapai ribuan ton. Namun, besaran keseluruhan masih harus dipastikan melalui pendalaman aparat penegak hukum.

“Yang jelas penemuan saat ini sekarang 600 ton, berarti ini ribuan ton. Ini sudah tidak sehat ini,” kecamnya.

Also Read:

BMLN dan TNI AL Teken Kerja Sama Penggarapan Jagung di Cariu untuk Mendukung Kebutuhan Pakan

Ia menjelaskan, beras SPHP yang disubsidi pemerintah disebut dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram. Beras tersebut diduga kemudian dioplos atau diubah penyajiannya untuk dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram.

“Ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi. Ini dibongkar, kita jual hanya Rp12.500, dibongkar kemudian dijual Rp17.000 ke pasar,” imbuhnya.

Also Read:

Mentan Gaspol Pengembangan Bioetanol Berbasis Tiga Komoditas Utama

Amran menilai dugaan praktik tersebut berpotensi mengganggu tata niaga beras dan merugikan masyarakat. Beras yang seharusnya membantu menjaga keterjangkauan harga justru diduga dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan melalui penjualan dengan harga lebih tinggi.

Meski demikian, mekanisme pengoplosan, volume keseluruhan beras yang terlibat, nilai kerugian negara, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab masih perlu didalami oleh kepolisian. Amran menyatakan penghitungan kerugian negara akan dilakukan setelah data dan fakta terkait kasus tersebut diperjelas.

Also Read:

Mentan Sebut 90 Persen Beras Fortifikasi Bermasalah, Pengamat Duga Penyebabnya

Amran meminta kepolisian mengusut kasus tersebut hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri asal beras, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pelaku yang telah diamankan apabila masih terdapat indikasi keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Lebih lanjut Amran menyebut informasi awal mengenai asal beras mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading. Informasi tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan jalur penyaluran dan pihak yang bertanggung jawab.

Also Read:

Penugasan Strategis Mentan Amran untuk Tin Latifah

Ia juga menegaskan, apabila ditemukan pegawai Kementerian Pertanian yang terbukti terlibat, pihaknya akan mengambil tindakan tegas, termasuk pemberhentian dan proses hukum. Hal serupa, menurutnya, harus diterapkan terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam praktik tersebut.

“Kalau ada dari Kementerian Pertanian, dipecat! Saya pecat! Kalau saya tahu sebentar, sore, saya sudah pecat. Ini enggak boleh,” tegasnya.

Also Read:

Firman Soebagyo Usul HMTN-MP Jadi Offtaker Hasil Pertanian

Terkait kemungkinan keterlibatan oknum Bulog, Amran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan langsung menuduh tanpa bukti. Namun, apabila penyidikan membuktikan adanya keterlibatan, ia meminta agar pihak terkait diberi sanksi tegas dan diproses sesuai ketentuan hukum.

Pada kesempatan tersebut, Mentan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Jakarta Timur dan jajaran, termasuk unsur Intelkam, atas langkah pengungkapan kasus tersebut. Ia menilai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan beras SPHP merupakan bagian penting dari upaya melindungi masyarakat dan menjaga tata kelola pangan nasional.

Also Read:

Ketum Perpadi Ungkap Kondisi Tata Niaga Beras Nasional

Amran bahkan menyampaikan rencana memberikan penghargaan tertulis dari Kementerian Pertanian kepada jajaran kepolisian yang dinilai berkontribusi dalam pengungkapan perkara tersebut. (Rif)

.

Also Read:

Sekjen MAI Maxdeyul Sola: Calon Wamentan Baru Harus Punya Pengalaman dan Konsep Holistik

Also Read:

Mentan Amran: Swasembada Pangan Berlanjut Sepanjang 2026