Jakarta,corebusiness.co.id-Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan pentingnya penguasaan rantai pasok logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE) sebagai penentu daya saing global, ketahanan ekonomi, dan pertahanan nasional Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis Logam Tanah Jarang yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, aparat penegak hukum, serta asosiasi pelaku usaha terkait.

Dalam sambutannya, Dudung menyampaikan bahwa Indonesia dikaruniai potensi besar berupa cadangan sekitar 350 ribu ton rare earth oxides (REO). Namun demikian, potensi tersebut belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional. Padahal, kata dia, LTJ merupakan bahan baku utama bagi industri strategis masa depan, mulai dari semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, hingga teknologi pertahanan canggih.

Also Read:

Ronald Sulistyanto: Industri Hilir dan Hulu Bauksit Harus Berkembang Bersama-sama

“Logam tanah jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah proses pemisahan, pemurnian, hingga menjadi magnet permanen dan komponen industri berteknologi tinggi,” tegas Dudung dalam dikutip laman ksp.go.id.

Untuk itu, KSP mengawal secara ketat agar kebijakan hilirisasi LTJ berjalan di atas landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian berusaha. Pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi pelaksana yang komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, hingga Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025.

Also Read:

Menyumbat Kerugian PTBA dan Negara Akibat Pertambangan Ilegal

Dudung mengungkapkan, pengelolaan LTJ di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut mencakup keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, belum optimalnya standar regulasi dan pengawasan, lemahnya sistem pencatatan rantai pasok (traceability), hingga adanya risiko kebocoran sumber daya akibat ekspor yang belum bernilai tambah maksimal.

Selain itu, Dudung menekankan, dibutuhkan koordinasi yang lebih erat antarinstansi menjadi kunci utama agar seluruh kebijakan dapat berjalan konsisten.

Also Read:

Tiongkok Kontrol Ketat Ekspor Logam Tanah Jarang Dua Industri Besar AS

“Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai membangun fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” terangnya.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, KSP mendorong strategi nasional pengembangan LTJ yang dijalankan secara simultan melalui lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi dan tata kelola, pembangunan ekosistem industri dan teknologi pengolahan, penguatan aspek lingkungan dan keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta penguatan diplomasi ekonomi global.

Ia menambahkan, dalam menjalankan agenda strategis ini, KSP bertindak sebagai delivery unit Presiden.

Also Read:

Fokus Operasional Terintegrasi Hulu-Hilir Harita Nickel di Tengah Dinamika Industri Nikel Global

“Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan Kementerian atau lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai,” ucapnya.

Terpisah, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Industri Mineral (BIM), Julian Ambassadur Shiddiq mengungkapkan, selama ini hampir semua LTJ untuk kebutuhan dalam negeri masih impor. Padahal, kata dia, komponen LTJ sebenarnya ada di Indonesia. Karena itu, BIM sedang mencoba memanfaatkan dan memaksimalkan LTJ supaya bisa diproses di dalam negeri.

Also Read:

Kebijakan terkait Tembaga antara Indonesia dan Negara-negara di Benua Amerika

Julian juga mengakui, tantangan membangun industri hilir LTJ cukup berat, utamanya dalam hal akses teknologi untuk pemrosesan LTJ masih terbatas. Sekitar 80 hingga 90 persen teknologi untuk mengekstrasi LTJ dikuasai oleh Tiongkok.

Ia menyebutkan, untuk mendorong pemaksimalan LTJ, saat ini BIM sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengelolaan Logam Tanah Jarang, yang melibatkan kementerian terkait. Selain itu, BIM juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah, di untuk melakukan eksplorasi LTJ.

Also Read:

Inovasi Industri Pertambangan Nikel Terintegrasi Berbasis Keberlanjutan

“Tahun ini cukup banyak wilayah yang dieksplorasi untuk mengetahui sumber daya dan cadangan logam tanah jarang, termasuk mineral strategis lainnya,” kata Julian kepada corebusiness.co.id, Selasa, 28 Juli 2026.

Kemudian, lanjutnya, BIM sedang menjajaki kerja sama dengan 13 negara dan 23 badan usaha untuk pengembangan teknologi ekstraksi LTJ di dalam negeri.

Also Read:

Harga Batu Bara dan Nikel Periode II Mei 2026 Terkerek Naik

“Presiden Prabowo minta BIM mengembangkan industri logam tanah jarang dan mineral strategis lainnya, mulai dari tahap penambangan, produksi, pemurnian, hingga menciptakan industri manufaktur seperti magnet permanen dan bahan baku untuk industri pertahanan,” tutur Julian.

Produk-produk olahan dari LTJ tersebut, nantinya akan diserahkan BIM ke pemerintah untuk mendukung program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo. (Rif)

Also Read:

Ketua ABI Angkat Bicara soal Moratorium Industri Hilir Bauksit