H. Albiner  Situmpul Dukung Kebijakan Presiden Prabowo

Kebijakan Prabowo dalam pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, H. Albiner Sitompul. Ia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah dan kebijakan Presiden Prabowo membangun kembali daerah-daerah pascabencana di Pulau Sumatra.

Serangkaian bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra pada akhir November 2025. Bencana ini utamanya berdampak pada tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi cuaca ekstrem selama beberapa hari telah memicu banjir dan longsor, dengan wilayah yang paling terdampak yaitu Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Also Read:

Wali Kota Padangsidimpuan Dukung Embarkasi Maritim Pantai Barat, Siap Jadi Tuan Rumah FGD 7 Januari 2027

Sebagai putra Sumatra Utara, yang tinggal di Dusun III Parbostangan, Desa Tapian Nauli Saurmanggita, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, H. Albiner tidak hanya “menonton”, dan melimpahkan tanggung jawab perbaikan infrastruktur pascabencana kepada kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bersama jajaran pengurus dan anggota Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta (RSGA), H. Albiner Sitompul ingin memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk tanah kemajuan pembangunan Sumatra Utara.

Also Read:

UIN Syahada Padangsidimpuan Siap Jadi Tuan Rumah FGD Embarkasi Maritim Pantai Barat, Dukung RAT

Lebih dari itu, dalam konsep jangka panjang, H. Albiner yang didaulat sebagai Ketua Yayasan RSGA, telah menuangkan pemikirannya dalam sebuah kajian bertajuk: “Optimalisasi Multidimensi Bandara Sisingamangaraja XII ke Terminal Tarutung dan Terminal Pandan, serta Pelabuhan Sibolga melalui Pahae: Strategi Mewujudkan Kolaborasi Udara, Darat dan Kemaritiman Pantai Barat Khususnya Pascabanjir Bandang”.

Albiner menyampaikan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat Sumatra Utara perlu memasuki paradigma baru, yaitu konektivitas multidimensi. Menurutnya, kawasan Bandara Sisingamangaraja XII, Pahae, Tarutung, Pandan, hingga Pelabuhan Sibolga tidak semestinya dipandang sebagai titik-titik transportasi yang berdiri sendiri. Kawasan tersebut perlu dirancang sebagai satu kesatuan koridor strategis yang mengintegrasikan transportasi udara, jalan darat, terminal dan konektivitas kemaritiman.

Also Read:

Bupati Madina Dukung Embarkasi Umrah Maritim Pantai Barat Sumatera, Pelabuhan Batahan Disiapkan Jadi Simpul Strategis

“Paradigma ini menjadi semakin penting setelah bencana banjir bandang pada November 2025 yang menunjukkan tingginya kerentanan konektivitas wilayah terhadap gangguan ekologis dan hidrologis,” kata H. Albiner kepada corebusiness.co.id.

Ia mengungkapkan, kerusakan pada kawasan hulu dapat berdampak langsung terhadap wilayah hilir dan kemudian memutus rantai transportasi, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi dari kawasan pegunungan menuju pesisir dan pelabuhan.

Also Read:

Atasi Longsor Kronis Batu Jomba, Yayasan RSGA Ajak PUPR Tinjau Konsep Solusi Multidimensi melalui FGD di USU

Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023

Albiner mengatakan bahwa kajiannya ini linier dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang menegaskan komitmen negara dalam melakukan akselerasi pembangunan jalan guna memotong friksi jarak dan waktu antarwilayah produksi.

Also Read:

H. Albiner Sitompul Apresiasi Audiensi RSGA dengan BAPPERIDA Sumut, Dorong Penguatan Konektivitas dan Pembangunan Ekonomi Lintas Sektor

Dalam executive summary kajian yang digagas H. Albiner dikatakan, kehadiran konektivitas fisik yang andal tidak hanya mempertegas eksistensi dan kedaulatan negara di seluruh penjuru wilayah, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks Tapanuli, urgensi ini semakin nyata untuk mengintegrasikan simpul transportasi udara utama, yakni Bandara Internasional Silangit, dengan jaringan jalan daerah menuju pusat-pusat komoditas hulu dan hilir Pantai Barat Sumatra Utara.

Also Read:

Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta Gandeng USU Bentuk Pokja Ahli dan Policy Brief Nasional untuk Pantai Barat Sumut

Namun demikian, ditekankan H. Albiner, pembangunan konektivitas prasarana transportasi darat tidak boleh dilakukan secara parsial. Perencanaan infrastruktur harus diteliti secara mendalam untuk mengukur keseimbangan dampak positif sosioekonomi serta dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Konektivitas yang ideal adalah konektivitas berkelanjutan (sustainable connectivity) yang konsisten dalam menjaga daya lentur ekosistem dan koridor ekologi di sekitarnya.

Also Read:

Di Balik Tembok, Lahir Karya Mendunia

“Terbukanya aksesibilitas darat regional diproyeksikan mampu menstimulus pertumbuhan sektor transportasi, memperlancar rantai pasok distribusi barang komoditas unggulan lokal, sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan,” tulis H. Albiner dalam buku kajiannya.

Ia juga menyorot wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang secara historis dan geografis memiliki kedudukan strategis sebagai produsen utama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), salah satunya adalah kemenyan (Haminjon).

Also Read:

Putri Mahkota Victoria Tinjau Program UNDP di Lombok

Kemenyan Tapanuli merupakan komoditas bernilai tinggi sejak masa lampau yang menjadi sasaran perdagangan lintas benua, mulai dari para saudagar Timur Tengah dan Tamil, hingga berujung pada praktik monopoli perdagangan berskala intimidatif oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

H. Albiner mengutarakan, kemenyan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena menjadi bahan baku utama parfum mewah merek global (seperti Louis Vuitton dan Gucci), sehingga memiliki nilai strategis sosioekonomi yang setara dengan nikel.

Also Read:

Dr. Kurtubi: Semua yang Terlibat Kasus Tambang Sekotong Harus Dihukum Berat

Karena itu, dorongan hilirisasi ini menjadi momentum krusial untuk membangkitkan kembali produktivitas kawasan Pahae (Kabupaten Tapanuli Utara), serta wilayah Lobu Sibuttuon dan Huta Nabolon (Kabupaten Tapanuli Tengah) yang membentuk klaster “Segitiga Emas Kemenyan Tapanuli”.

“Integrasi klaster produksi ini dengan Bandara Internasional Sisingamangaraja XII sebagai hub kargo udara strategis akan membuka peluang besar bagi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tapanuli berbasis ekspor komoditas bernilai tinggi,” jelas H. Albiner dalam buku kajiannya.

Also Read:

Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Triwulan II 2026 Tertinggi

Ia menuturkan, pada masa lalu, mobilisasi kemenyan dari pedalaman menuju pasar barter di Lobu Sibuttuon sejauh 13 Kilometer bertumpu pada jalur kuda beban tradisional.

Sekitar tahun 2004, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatra Utara sempat mengupayakan pembukaan bahu jalan alternatif pada koridor ini tanpa adanya pengerasan terstruktur. Namun, akibat ketiadaan keberlanjutan program pembangunan, jalur tersebut kini terisolasi kembali dan tertutup oleh semak belukar.

“Akibatnya, wilayah Pahae, Lobu Sibuttuon, dan Huta Nabolon berada dalam kondisi terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sangat rendah,” ungkapnya.

Dampak dari isolasi geografis (market insulation) ini menyebabkan tingginya harga kebutuhan pokok warga lokal dan menyempitnya jangkauan pasar penjualan kemenyan petani.

Friksi spasial ini diperparah oleh keengganan para pelaku ekonomi pedalaman Pahae untuk mendistribusikan hasil bumi menuju Kota Pelabuhan Sibolga.

Ia menyebut, apabila menggunakan rute eksisting, kendaraan terpaksa memutar jauh melewati kawasan Batang Toru dengan jarak tempuh mencapai 84,8 Kilometer dan memakan waktu perjalanan hingga 2 Jam 35 Menit.

Kondisi ini diperburuk oleh kerusakan struktural permanen pada jalur Lintas Tengah Sumatra, khususnya di Titik Batu Jomba, yang mengalami deformasi tanah konstan akibat pergerakan sesar aktif regional.

Sebagai dampak dari kerusakan sistemik di Batu Jomba, para pedagang terpaksa mengalihkan rute distribusi kemenyan ke Pelabuhan Belawan di Kota Medan. Pengalihan ini membutuhkan waktu tempuh hingga 6 jam 35 Menit dengan jarak ekstrem sepanjang 335,6 kilometer.

Tingginya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) logistik tersebut, menurut H. Albiner, secara drastis memotong margin keuntungan petani dan melemahkan ketahanan ekonomi daerah.

Atas kondisi tersebut, Yayasan RSGA berpandangan, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan jalan dan jembatan. Diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan hidrologi, rehabilitasi lingkungan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah penerapan konsep Green Infrastructure atau infrastruktur hijau yang menggabungkan pembangunan fisik dengan pemulihan fungsi ekologis kawasan.