Rekomendasi Kajian

H. Albiner menjabarkan beberapa rekomendasi awal yang menjadi bahan kajian, antara lain rekonstruksi fisik-hidrologi, termasuk penanganan sedimentasi pada titik-titik kritis atau chokepoints yang mengganggu sistem aliran dan konektivitas transportasi. Mitigasi vegetatif dan soil bioengineering, seperti pemanfaatan rumput vetiver (akar wangi), cerucuk bambu, metode konservasi tanah, dan air lainnya.

Berikutnya, rehabilitasi kawasan hulu, termasuk pengembangan budidaya Kemenyan Toba secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemulihan ekosistem sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Serta program insentif pangan berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk gagasan Food for Work untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus membantu masyarakat terdampak bencana.

Also Read:

Wali Kota Padangsidimpuan Dukung Embarkasi Maritim Pantai Barat, Siap Jadi Tuan Rumah FGD 7 Januari 2027

H. Albiner menekankan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat harus tetap memperhatikan kawasan ekologis yang sensitif, termasuk kawasan Batang Toru dan habitat satwa endemik. Karena itu, pendekatan Ecological Corridor perlu menjadi bagian dari substansi kajian.

Perencanaan jalur transportasi harus mempertimbangkan zonasi kawasan lindung dan penyangga, mencegah fragmentasi habitat, serta mengadopsi infrastruktur yang ramah terhadap pergerakan satwa apabila diperlukan, seperti canopy bridge maupun wildlife underpass.

Also Read:

UIN Syahada Padangsidimpuan Siap Jadi Tuan Rumah FGD Embarkasi Maritim Pantai Barat, Dukung RAT

Pada saat yang sama, potensi hasil hutan bukan kayu, termasuk Kemenyan Toba, perlu didorong melalui konsep hilirisasi ekonomi hijau, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring dengan perlindungan hutan.

H. Albiner mengutarakan bahwa kompleksitas persoalan konektivitas Pantai Barat tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, masyarakat, serta lembaga adat.

Also Read:

Bupati Madina Dukung Embarkasi Umrah Maritim Pantai Barat Sumatera, Pelabuhan Batahan Disiapkan Jadi Simpul Strategis

“Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam aspek regulasi, tata ruang, pembangunan infrastruktur dan sinkronisasi kebijakan. Perguruan tinggi berperan memberikan basis ilmiah dan pengawasan akademik. Sementara itu, BUMN, dunia usaha, koperasi dan masyarakat dapat mengambil peran dalam implementasi, pembiayaan, pemberdayaan ekonomi serta pengembangan kawasan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut H. Albiner, Aspek hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan agar proses pembangunan berlangsung transparan, partisipatif dan memiliki kepastian hukum. (Syarif)

Also Read:

Atasi Longsor Kronis Batu Jomba, Yayasan RSGA Ajak PUPR Tinjau Konsep Solusi Multidimensi melalui FGD di USU

Also Read:

H. Albiner Sitompul Apresiasi Audiensi RSGA dengan BAPPERIDA Sumut, Dorong Penguatan Konektivitas dan Pembangunan Ekonomi Lintas Sektor