Jakarta,corebusiness.co.id-Ketua Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta (RSGA), H. Albiner Sitompul mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Seiring itu, H. Albiner telah menuangkan pemikirannya dalam sebuah kajian yang mengintegrasikan transportasi udara, jalan darat, terminal, dan konektivitas kemaritiman pascabencana.

Pesawat TNI Angkatan Udara Dassault Falcon 8X dengan nomor registrasi A-0801 yang membawa Presiden Prabowo Subianto lepas landas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi, 12 November 2026. Berdasarkan siaran YouTube Sekretariat Presiden, Pesawat itu mendarat di Bandara Cut Nyak Dhien pada pukul 10.25 WIB.

Kunjungan Presiden Prabowo untuk menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Bendera tersebut dibentangkan dari Bandara Cut Nyak Dhien di Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, hingga sampai di Masjid Agung Baitul A’la alias Masjid Giok.

Also Read:

Wali Kota Padangsidimpuan Dukung Embarkasi Maritim Pantai Barat, Siap Jadi Tuan Rumah FGD 7 Januari 2027

“Bapak Presiden menyaksikan pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer untuk selanjutnya meresmikan mesjid dan sekolah rakyat,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis.

Teddy menjelaskan Masjid Agung Baitul A’la di Kabupaten Nagan Raya dibangun untuk menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat. Sementara itu, adanya sekolah rakyat di kabupaten tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan untuk seluruh anak-anak Indonesia.

Also Read:

UIN Syahada Padangsidimpuan Siap Jadi Tuan Rumah FGD Embarkasi Maritim Pantai Barat, Dukung RAT

Kedua fasilitas tersebut, kata Teddy, memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Presiden Prabowo, saat menyampaikan sambutan peresmian masjid, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.  Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi perubahan iklim serta memperkuat pembangunan di daerah, termasuk melalui rencana pembangunan sekolah unggulan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

Also Read:

Bupati Madina Dukung Embarkasi Umrah Maritim Pantai Barat Sumatera, Pelabuhan Batahan Disiapkan Jadi Simpul Strategis

“Alhamdulillah sudah dalam beberapa bulan kondisi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah banyak daerah yang sudah pulih 100 persen, ada yang masih sisa beberapa persen. Kita bekerja keras, kita harus siap, iklim dunia sedang banyak perubahan, kita antisipasi tapi kita akan kerahkan segala kemampuan kita untuk menghadapinya,” ujar Presiden.

Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis di tengah dinamika dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Menurutnya, Indonesia patut bersyukur karena situasi nasional tetap aman dengan kondisi ekonomi dan fundamental yang kuat.

Also Read:

Atasi Longsor Kronis Batu Jomba, Yayasan RSGA Ajak PUPR Tinjau Konsep Solusi Multidimensi melalui FGD di USU

“Saudara sekalian, kita sedang menyiapkan persiapan besar-besar, di tengah dunia yang penuh gojang-ganjing, penuh konflik, kita bersyukur negara kita masih aman. Kondisi ekonomi kita kuat, fundamental, kita swasembada pangan,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengapresiasi potensi sektor pertanian Kabupaten Nagan Raya yang menjadi salah satu lumbung beras terbesar di wilayah Sumatra bagian utara, khususnya Aceh. Presiden menilai potensi tersebut perlu terus didukung dengan peningkatan infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi.

Also Read:

H. Albiner Sitompul Apresiasi Audiensi RSGA dengan BAPPERIDA Sumut, Dorong Penguatan Konektivitas dan Pembangunan Ekonomi Lintas Sektor

“Saya terima kasih saya diberi laporan bahwa Nagan Raya salah satu lumbung beras terbesar di Sumatra bagian Utara, di Aceh terutama ya, ini luar biasa. Nanti, saya diberi laporan, irigasi perlu diperbaiki, kita akan segera perbaiki. Saya sudah instruksikan Menteri PU, segera diperbaiki,” tegas Presiden.

Selain penguatan sektor pertanian, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembangunan sekolah unggulan di Nagan Raya. Rencana tersebut menyusul kesiapan pemerintah kabupaten yang telah menyediakan lahan seluas 100 hektare untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Also Read:

Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta Gandeng USU Bentuk Pokja Ahli dan Policy Brief Nasional untuk Pantai Barat Sumut

“Untuk yang desanya agak jauh, anak-anak yang sekolah di situ akan diasramakan, yang dekat-dekat dia boleh pulang tiap hari. Tapi yang jelas, mungkin Nagan Raya salah satu yang pertama di Indonesia yang akan punya. Saya katakan ke bupati, asal daerah siapkan lahan, pemerintah pusat akan bangun segera,” lanjut Presiden.

Menurut Presiden Prabowo, pembangunan sekolah unggulan tersebut diharapkan menjadi salah satu yang pertama hadir di Indonesia dengan standar pendidikan setara sekolah internasional. Presiden selanjutnya memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk segera menindaklanjuti rencana pembangunan tersebut setelah kesiapan lahan terpenuhi.

Also Read:

Di Balik Tembok, Lahir Karya Mendunia

“Saya kasih waktu 18 bulan lah. 18 bulan jadi, insyaallah. Paling lambat 24 bulan. 24 bulan murid-murid sudah belajar di sekolah itu. Ini akan sekolah yang setaraf dengan sekolah-sekolah internasional di luar negeri,” tandas Presiden.

Dari pemulihan pascabencana hingga pembangunan sekolah berstandar internasional, Nagan Raya menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan tidak hanya memulihkan keadaan hari ini, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih besar bagi generasi mendatang.

H. Albiner  Situmpul Dukung Kebijakan Presiden Prabowo

Also Read:

Putri Mahkota Victoria Tinjau Program UNDP di Lombok

Kebijakan Prabowo dalam upaya pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, H. Albiner Sitompul. Ia mengapresiasi dan mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo.

Serangkaian bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor yang menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatra pada akhir November 2025. Bencana ini utamanya berdampak pada tiga provinsi: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi cuaca ekstrem selama beberapa hari telah memicu banjir dan longsor, dengan wilayah yang paling terdampak yaitu Aceh Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.

Also Read:

Dr. Kurtubi: Semua yang Terlibat Kasus Tambang Sekotong Harus Dihukum Berat

Sebagai putra Sumatra Utara, yang tinggal di Dusun III Parbostangan, Desa Tapian Nauli Saurmanggita, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, H. Albiner tidak hanya “menonton”, dan melimpahkan tanggung jawab perbaikan infrastruktur pascabencana kepada kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bersama jajaran pengurus dan anggota Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta (RSGA), H. Albiner Sitompul ingin memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk tanah kemajuan pembangunan Sumatra Utara.

Also Read:

Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara Triwulan II 2026 Tertinggi

Lebih dari itu, dalam konsep jangka panjang, H. Albiner yang didaulat sebagai Ketua Yayasan RSGA, telah menuangkan pemikirannya dalam sebuah kajian bertajuk: “Optimalisasi Multidimensi Bandara Sisingamangaraja XII ke Terminal Tarutung dan Terminal Pandan, serta Pelabuhan Sibolga melalui Pahae: Strategi Mewujudkan Kolaborasi Udara, Darat dan Kemaritiman Pantai Barat Khususnya Pascabanjir Bandang”.

Albiner menyampaikan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat Sumatra Utara perlu memasuki paradigma baru, yaitu konektivitas multidimensi. Menurutnya, kawasan Bandara Sisingamangaraja XII, Pahae, Tarutung, Pandan, hingga Pelabuhan Sibolga tidak semestinya dipandang sebagai titik-titik transportasi yang berdiri sendiri. Kawasan tersebut perlu dirancang sebagai satu kesatuan koridor strategis yang mengintegrasikan transportasi udara, jalan darat, terminal dan konektivitas kemaritiman.

“Paradigma ini menjadi semakin penting setelah bencana banjir bandang pada November 2025 yang menunjukkan tingginya kerentanan konektivitas wilayah terhadap gangguan ekologis dan hidrologis,” kata H. Albiner kepada corebusiness.co.id.

Ia mengungkapkan, kerusakan pada kawasan hulu dapat berdampak langsung terhadap wilayah hilir dan kemudian memutus rantai transportasi, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta aktivitas ekonomi dari kawasan pegunungan menuju pesisir dan pelabuhan.

Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2023

Albiner mengatakan bahwa kajiannya ini linier dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang menegaskan komitmen negara dalam melakukan akselerasi pembangunan jalan guna memotong friksi jarak dan waktu antarwilayah produksi.

Dalam executive summary kajian yang digagas H. Albiner dikatakan, kehadiran konektivitas fisik yang andal tidak hanya mempertegas eksistensi dan kedaulatan negara di seluruh penjuru wilayah, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam konteks Tapanuli, urgensi ini semakin nyata untuk mengintegrasikan simpul transportasi udara utama, yakni Bandara Internasional Silangit, dengan jaringan jalan daerah menuju pusat-pusat komoditas hulu dan hilir Pantai Barat Sumatra Utara.

Namun demikian, ditekankan H. Albiner, pembangunan konektivitas prasarana transportasi darat tidak boleh dilakukan secara parsial. Perencanaan infrastruktur harus diteliti secara mendalam untuk mengukur keseimbangan dampak positif sosioekonomi serta dampak negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Konektivitas yang ideal adalah konektivitas berkelanjutan (sustainable connectivity) yang konsisten dalam menjaga daya lentur ekosistem dan koridor ekologi di sekitarnya.

“Terbukanya aksesibilitas darat regional diproyeksikan mampu menstimulus pertumbuhan sektor transportasi, memperlancar rantai pasok distribusi barang komoditas unggulan lokal, sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dalam menjangkau fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan,” tulis H. Albiner dalam buku kajiannya.

Ia juga menyorot wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang secara historis dan geografis memiliki kedudukan strategis sebagai produsen utama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), salah satunya adalah kemenyan (Haminjon).

Kemenyan Tapanuli merupakan komoditas bernilai tinggi sejak masa lampau yang menjadi sasaran perdagangan lintas benua, mulai dari para saudagar Timur Tengah dan Tamil, hingga berujung pada praktik monopoli perdagangan berskala intimidatif oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

H. Albiner mengutarakan, kemenyan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi karena menjadi bahan baku utama parfum mewah merek global (seperti Louis Vuitton dan Gucci), sehingga memiliki nilai strategis sosioekonomi yang setara dengan nikel.

Karena itu, dorongan hilirisasi ini menjadi momentum krusial untuk membangkitkan kembali produktivitas kawasan Pahae (Kabupaten Tapanuli Utara), serta wilayah Lobu Sibuttuon dan Huta Nabolon (Kabupaten Tapanuli Tengah) yang membentuk klaster “Segitiga Emas Kemenyan Tapanuli”.

“Integrasi klaster produksi ini dengan Bandara Internasional Sisingamangaraja XII sebagai hub kargo udara strategis akan membuka peluang besar bagi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tapanuli berbasis ekspor komoditas bernilai tinggi,” jelas H. Albiner dalam buku kajiannya.

Ia menuturkan, pada masa lalu, mobilisasi kemenyan dari pedalaman menuju pasar barter di Lobu Sibuttuon sejauh 13 Kilometer bertumpu pada jalur kuda beban tradisional.

Sekitar tahun 2004, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatra Utara sempat mengupayakan pembukaan bahu jalan alternatif pada koridor ini tanpa adanya pengerasan terstruktur. Namun, akibat ketiadaan keberlanjutan program pembangunan, jalur tersebut kini terisolasi kembali dan tertutup oleh semak belukar.

“Akibatnya, wilayah Pahae, Lobu Sibuttuon, dan Huta Nabolon berada dalam kondisi terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang sangat rendah,” ungkapnya.

Dampak dari isolasi geografis (market insulation) ini menyebabkan tingginya harga kebutuhan pokok warga lokal dan menyempitnya jangkauan pasar penjualan kemenyan petani.

Friksi spasial ini diperparah oleh keengganan para pelaku ekonomi pedalaman Pahae untuk mendistribusikan hasil bumi menuju Kota Pelabuhan Sibolga.

Ia menyebut, apabila menggunakan rute eksisting, kendaraan terpaksa memutar jauh melewati kawasan Batang Toru dengan jarak tempuh mencapai 84,8 Kilometer dan memakan waktu perjalanan hingga 2 Jam 35 Menit.

Kondisi ini diperburuk oleh kerusakan struktural permanen pada jalur Lintas Tengah Sumatra, khususnya di Titik Batu Jomba, yang mengalami deformasi tanah konstan akibat pergerakan sesar aktif regional.

Sebagai dampak dari kerusakan sistemik di Batu Jomba, para pedagang terpaksa mengalihkan rute distribusi kemenyan ke Pelabuhan Belawan di Kota Medan. Pengalihan ini membutuhkan waktu tempuh hingga 6 jam 35 Menit dengan jarak ekstrem sepanjang 335,6 kilometer.

Tingginya Biaya Operasional Kendaraan (BOK) logistik tersebut, menurut H. Albiner, secara drastis memotong margin keuntungan petani dan melemahkan ketahanan ekonomi daerah.

Atas kondisi tersebut, Yayasan RSGA berpandangan, pemulihan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan jalan dan jembatan. Diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan hidrologi, rehabilitasi lingkungan, ketahanan pangan, serta penguatan ekonomi masyarakat.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah penerapan konsep Green Infrastructure atau infrastruktur hijau yang menggabungkan pembangunan fisik dengan pemulihan fungsi ekologis kawasan.

Rekomendasi Kajian

H. Albiner menjabarkan beberapa rekomendasi awal yang menjadi bahan kajian, antara lain rekonstruksi fisik-hidrologi, termasuk penanganan sedimentasi pada titik-titik kritis atau chokepoints yang mengganggu sistem aliran dan konektivitas transportasi. Mitigasi vegetatif dan soil bioengineering, seperti pemanfaatan rumput vetiver (akar wangi), cerucuk bambu, metode konservasi tanah, dan air lainnya.

Berikutnya, rehabilitasi kawasan hulu, termasuk pengembangan budidaya Kemenyan Toba secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemulihan ekosistem sekaligus penguatan ekonomi masyarakat. Serta program insentif pangan berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk gagasan Food for Work untuk mendukung pemulihan lingkungan sekaligus membantu masyarakat terdampak bencana.

H. Albiner menekankan bahwa pembangunan konektivitas Pantai Barat harus tetap memperhatikan kawasan ekologis yang sensitif, termasuk kawasan Batang Toru dan habitat satwa endemik. Karena itu, pendekatan Ecological Corridor perlu menjadi bagian dari substansi kajian.

Perencanaan jalur transportasi harus mempertimbangkan zonasi kawasan lindung dan penyangga, mencegah fragmentasi habitat, serta mengadopsi infrastruktur yang ramah terhadap pergerakan satwa apabila diperlukan, seperti canopy bridge maupun wildlife underpass.

Pada saat yang sama, potensi hasil hutan bukan kayu, termasuk Kemenyan Toba, perlu didorong melalui konsep hilirisasi ekonomi hijau, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan seiring dengan perlindungan hutan.

H. Albiner mengutarakan bahwa kompleksitas persoalan konektivitas Pantai Barat tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Diperlukan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, masyarakat, serta lembaga adat.

“Keterlibatan pemerintah diperlukan dalam aspek regulasi, tata ruang, pembangunan infrastruktur dan sinkronisasi kebijakan. Perguruan tinggi berperan memberikan basis ilmiah dan pengawasan akademik. Sementara itu, BUMN, dunia usaha, koperasi dan masyarakat dapat mengambil peran dalam implementasi, pembiayaan, pemberdayaan ekonomi serta pengembangan kawasan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut H. Albiner, Aspek hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan agar proses pembangunan berlangsung transparan, partisipatif dan memiliki kepastian hukum. (Syarif)