Informasi Lengkap DFSK E5 Plus, Klik: https://www.dfskmotors.co.id/Passenger/E5Plus.html
Jakarta,corebusiness.co.id–Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pertamina dan Kementerian ESDM memberikan penjelasan secara transparan didukung oleh data yang jelas kepada publik terkait kondisi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Desakan YKLI tersebut disampaikan Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, merespons terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baru-baru ini. Bila perlu, kata Rio, Pertamina dan ESDM melakukan konferensi pers bersama agar tidak terjadi simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, YLKI juga mendesak DPR RI memanggil Pertamina Patra Niaga dan Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan secara komprehensif mengenai penyebab antrean BBM dan kondisi distribusinya. Karena, menurut YLKI, persoalan BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.
Rio mengungkapkan, panic buying tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menjelaskan antrean BBM. Kekhawatiran masyarakat justru harus dijawab dengan kepastian stok, distribusi, dan informasi yang transparan.
“Jika pemerintah dan Pertamina menyatakan stok aman, maka konsumen harus dapat memperoleh BBM secara mudah, wajar, dan tidak harus mengantre berjam-jam,” ujar Rio melalui keterangan tertulis kepada corebusiness.co.id, Senin, 14 September 2026.
Rio menekankan, jika ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, YLKI meminta dilakukan penegakan hukum secara tegas. Praktik seperti penimbunan, pengisian berulang secara tidak wajar, penggunaan identitas atau QR yang tidak sesuai, maupun modus penyalahgunaan lainnya harus ditindak karena pada akhirnya merugikan konsumen yang memang berhak mendapatkan BBM subsidi.
Terkait kejadian tersebut, Rio menyampaikan bahwa YLKI membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM, baik terkait kelangkaan, antrean yang tidak wajar, pembatasan yang tidak jelas, maupun persoalan pelayanan di SPBU. Menurutnya, pengaduan masyarakat penting untuk advokasi keadilan distribusi energi di seluruh negeri
“YLKI meminta pemerintah memastikan distribusi BBM benar-benar mudah diakses oleh konsumen. Jangan sampai BBM secara statistik dinyatakan tersedia, tetapi secara faktual konsumen kesulitan mendapatkannya,” imbuhnya.
Ia mengemukakan bahwa ukuran ketersediaan BBM bukan hanya berapa banyak stok di tangki, tetapi apakah konsumen dapat memperoleh BBM dengan mudah, wajar, dan tanpa antrean yang berlebihan.
YLKI mengingatkan adanya efek domino apabila kelangkaan atau sulitnya akses BBM tidak segera diatasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi dapat mengganggu berbagai sektor, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, distribusi pangan dan barang, kebersihan, hingga pelayanan publik lainnya.
“Mobilitas masyarakat, guru dan siswa dapat terganggu, begitu pula operasional fasilitas kesehatan dan layanan publik yang membutuhkan BBM. Karena itu, persoalan BBM harus segera ditangani karena dampaknya dapat meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat secara keseluruhan,” tukasnya.
YLKI menegaskan, jangan hanya mengatakan stok BBM aman lalu menyalahkan panic buying. Jika stok memang aman, kata Rio, pemerintah dan Pertamina, dalam hal ini Pertamina Patra Niaga, harus bisa membuktikan dengan memastikan konsumen bisa mendapatkan BBM dengan mudah.
“Sebab bagi konsumen, BBM yang tersedia di atas kertas tetapi sulit didapatkan di SPBU, pada hakikatnya tetap merupakan persoalan pelayanan publik,” jelas Rio.
Penerapan Ganjil-Genap hingga Distribusi BBM 24 Jam
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar secara bertahap mulai melandai. Perkembangan ini sejalan dengan berbagai upaya optimalisasi pasokan dan pelayanan BBM yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Antrean di sejumlah SPBU di Makassar saat ini secara bertahap mulai melandai. Kami terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pasokan dan pelayanan, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung kelancaran pelayanan BBM kepada masyarakat,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, melalui keterangan tertulis, Minggu, 13 September 2026.
Kitty menyebutkan, salah satu bentuk kolaborasi bersama Pemprov Sulsel adalah pemberlakuan sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM di SPBU. Pengaturan tersebut dilakukan untuk membantu mengatur antrean kendaraan dan mendukung kelancaran pelayanan masyarakat di lapangan.
Di sisi operasional, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pasokan melalui distribusi mobil tangki yang beroperasi selama 24 jam. Selain itu, sebanyak 25 SPBU di Makassar dioperasikan selama 24 jam untuk memberikan akses pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
Optimalisasi pelayanan juga dilakukan melalui penambahan nozzle BBM subsidi dan operator di sejumlah SPBU. Pertamina Patra Niaga turut menambah titik distribusi melalui pengoperasian 3 unit SPBU Modular guna mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.
“Berbagai langkah ini kami lakukan untuk memastikan pasokan dan pelayanan terus berjalan secara optimal. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan, sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih lancar,” tutur Kitty.
Pertamina Patra Niaga, seperti dikatakan Kitty, memahami bahwa BBM merupakan kebutuhan penting masyarakat untuk menunjang mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, optimalisasi pasokan, distribusi, dan pelayanan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pertamina Patra Niaga mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsl serta masyarakat yang telah mengikuti ketentuan dan arahan petugas di lapangan. Kolaborasi seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung kelancaran pelayanan BBM bagi masyarakat Makassar.
Kitty menyatakan, Pertamina Patra Niaga akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan memastikan distribusi BBM berjalan dengan optimal, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan aktivitas sehari-hari dapat terus berjalan dengan lancar. (Rif)