Jakarta,corebusiness.co.id–Pernyataan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bahwa sekitar 90 persen beras fortifikasi bermasalah, menjadi catatan penting bagi produsen beras tersebut.

Mentan Amran menegaskan adanya ketidaksesuaian pada mayoritas merek beras fortifikasi yang diperiksa melalui uji laboratorium. Dari sampel yang diuji, sekitar 90 persen ditemukan bermasalah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena beras yang seharusnya memberikan tambahan nilai gizi justru berpotensi membebani konsumen melalui harga yang lebih tinggi.

Amran mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Namun, hasil uji laboratorium menunjukkan adanya persoalan serius pada produk yang dipasarkan dengan klaim fortifikasi.

Also Read:

Penugasan Strategis Mentan Amran untuk Tin Latifah

“Masalahnya adalah sementara kita selidiki, tapi sesuai hasil lab, 90 persen yang kita cek fortifikasi melanggar. Bayangkan itu disampaikan bahwa fortifikasi, ini katanya beras bervitamin, ternyata tidak ada,” kata Mentan Amran dalam siaran pers, dikutip Rabu, 9 September 2026.

Menurut Amran, persoalan tersebut tidak berhenti pada ketidaksesuaian kandungan produk. Perbedaan harga yang tinggi antara beras fortifikasi dan beras biasa juga berpotensi memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

Also Read:

Firman Soebagyo Usul HMTN-MP Jadi Offtaker Hasil Pertanian

“Yang berbeda pasaran kemarin, kita sementara cek. Tetapi, itu sangat merugikan rakyat karena mendongkrak naik harga. Bayangkan per kilo selisih 22 ribu. Selisih 20 ribu ini bukan harga keuntungan, tapi penipuan,” tegasnya.

Amran menilai, jika produk dengan klaim fortifikasi dijual jauh lebih mahal tetapi kandungan yang dijanjikan tidak sesuai, kondisi tersebut dapat menjadi persoalan serius bagi konsumen sekaligus berpotensi memberikan tekanan terhadap harga pangan.

Also Read:

Ketum Perpadi Ungkap Kondisi Tata Niaga Beras Nasional

“Ini jadi penyumbang inflasi. Sangat merugikan rakyat karena mendongkrak naik harga,” ujar Mentan Amran.

Mentan menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendalami temuan tersebut untuk memastikan apakah produk yang beredar telah memenuhi ketentuan, baik dari sisi kandungan fortifikasi maupun informasi yang disampaikan kepada konsumen.

Also Read:

Sekjen MAI Maxdeyul Sola: Calon Wamentan Baru Harus Punya Pengalaman dan Konsep Holistik

“Pengawasan menjadi penting, karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Produk yang mencantumkan klaim tambahan zat gizi harus dapat memberikan manfaat sesuai dengan klaim dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Terpisah, Pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori menyampaikan bahwa beras fortifikasi saat ini sudah marak dijual retail modern. Beras fortifikasi kemasan 5 kilogram (kg) dilego Rp90 ribu sampai Rp95 ribu (Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per kg) .

Also Read:

Mentan Amran: Swasembada Pangan Berlanjut Sepanjang 2026

“Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya vitamin dan mineral tertentu,” ujar Khodari kepada corebusiness.co.id, baru-baru ini.

Harga beras fortifikasi, kata Khudori, memang lebih mahal, misalnya jika dibandingkan beras premium dengan kemasan yang sama 5 kg seharga Rp 75 ribu.

Indikasi Musabab Mahalnya Beras Fortifikasi

Also Read:

Harga Beras Naik, BPS: Potensi Produksi Beras Mei hingga Juli Turun 1,16 Persen

Khudori mengatakan, lebih mahalnya beras fortifikasi lantaran proses pencampuran beras dengan vitamin dan mineral ini memerlukan tambahan biaya, selain ongkos kernel vitamin dan mineralnya.

“Ini yang membuat harga beras fortifikasi lebih mahal. Beras fortifikasi mulai menjamur di retail-retail modern, perkiraan saya, terjadi dua-tiga bulan terakhir seiring kian menyusutnya beras premium. Beras premium semakin sulit ditemukan di pasar modern karena produsennya merugi,” bebernya.

Also Read:

Mentan Instruksikan Penguatan Infrastruktur Pengairan, BMKG Petakan Musim Kemarau

Khudori lantas menyisir musabab lain yang tutut mendorong membengkaknya proses produksi hingga nilai jual beras fortifikasi. Ia mulai merunut dari harga gabah saat ini amat tinggi. Harga gabah di petani melampaui Rp8.000 per kg, jauh meninggalkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) semua kualitas di petani Rp6.500 per kg.

“Sejak beleid gabah sembarang kualitas berlaku, Februari 2025, harga gabah di petani tak pernah di bawah HPP. Petani senang, tetapi penggilingan dan produsen beras meriang. Sebab, penggilingan dan produsen beras dibatasi harga eceran tertinggi (HET) ketika menjual beras di pasar,” tuturnya.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Pertanian Respons Ekspor Beras Indonesia ke Malaysia Rp10 Ribu per Kg

HET, menurutnya, adalah batas yang tidak boleh dilanggar. Hanya saja, HET disusun dengan asumsi harga gabah tidak jauh dari HPP. Ketika harga gabah jauh di atas HPP, HET beras bakal terlampaui.

Also Read:

Kemenperin Terapkan Standardisasi SNI 9199:2023 untuk Drone Pertanian

Dengan kondisi seperti ini, penggilingan dan produsen beras dihadapkan pada pilihan dilematis: menjual di atas HET harus berurusan dengan Satgas Pangan Polri, menjual sesuai HET harus siap-siap nombok dan berdarah-darah. Dua pilihan yang berisiko.

Khudori mencontohkan, seorang produsen beras di Medan, Sumatera Utara, ia tetap memproduksi beras medium dan premium, selain beras fortifikasi. Beras fortifikasi diproduksi 2-3 bulan terakhir. Porsinya sekitar 20 persen dari total produksi. Karena tidak diatur HET, ia dapat mengantongi keuntungan. Akan tetapi, keuntungan itu untuk menomboki kerugian beras medium dan premium yang besarnya sekitar Rp2.000 per kg. Langkah ini dilakukan setelah pengurangan karyawan dan perputaran kerja: dari 2 jadi 1 sift.

Also Read:

Info bagi Peneliti, BPDP Buka Program Grant Riset 2026: Dorong Inovasi Sektor Perkebunan

Pengusaha lain, kembali dicontohkan Khudori, menempuh cara berbeda. Penggilingan besar yang juga produsen beras ini memutuskan berhenti memproduksi beras premium. Karena merugi Rp2.000 per kg. Layanan penjualan ke konsumen hanya dari produksi sisa. Perusahaan ini tidak menggeser sebagian produksi ke beras fortifikasi. Sebagai gantinya, saat ini perusahaan membantu Bulog melakukan reproses beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan).

“Dua contoh di atas adalah siasat keluar dari HET beras yang semakin menghimpit. Akan tetapi, tidak semua penggilingan dan produsen beras memiliki “kemewahan” melakukan siasat itu,” ujarnya.

Khudori menandaskan, menggeser sebagian produksi ke beras fortifikasi memerlukan tambahan modal. Karena produk baru, bisa saja menjadi produk gagal.

“Yang bertahan melayani konsumen dihadapkan pada pertanyaan: sampai kapan kuat merugi? Oleh karena itu, perkiraan saya, penggilingan dan produsen beras telah lama antre keluar dari pasar,” duga Khudori.

Ia menguraikan, semula beras fortifikasi diintroduksi sebagai bagian solusi aneka masalah gizi: tengkes, gizi kurang, dan kekurangan zat gizi mikro. Beras jadi obyek fortifikasi karena tingkat partisipasi konsumsi beras sempurna: 100 persen. Sejak itu beras fortifikasi jadi bagian penting program pemerintah, terutama bantuan pangan.

“Beras fortifikasi marak diproduksi dan dijajakan di pasar modern setidaknya sejak 2025, ketika potensi untung bagi produsen beras dan penggilingan padi kian sempit,” imbuhnya.

Meskipun demikian, diperkirakan Khudori, hampir bisa dipastikan volume beras fortifikasi masih amat kecil. Ketika Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Maret-Mei 2026 intens membahas rencana memberlakukan HET beras fortifikasi, ada 19 produsen beras khusus yang diundang.

Ia menjelaskan, beras fortifikasi, merujuk Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023, adalah 1 dari 9 jenis beras khusus. Delapan lainnya adalah beras ketan, beras merah, beras hitam, beras varietas lokal, beras organik, beras indikasi geografis, beras dengan klaim kesehatan dan beras tertentu yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.

Untuk mendapatkan angka pasti berapa sebenarnya volume beras fortifikasi dari total produksi beras nasional, setidaknya dapat ditelusuri dengan melacak transaksi atau penjualan para produsen. Verifikasi seperti ini menjadi penting agar tidak muncul tuduhan sepihak: beras fortifikasi sebagai biang kenaikan harga.

“Jika volumenya kecil, bagaimana mungkin bisa menjadi pemantik harga beras naik tinggi. Juga untuk memastikan betulkah ada potensi kerugian konsumen hingga Rp71 triliun dan potensi merugikan negara dari sisi subsidi pangan sebesar Rp56 triliun?” tanyanya.

Khudori lantas mengutip laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) dan PT Wahana Inti Makmur Tbk (NASI) tahun 2025, keduanya merugi masing-masing Rp34,24 miliar dan Rp3,69 miliar.

HOKI dan NASI, jelas Khudori, adalah dua perusahaan yang listing di bursa. Dibandingkan 2024, kerugian HOKI naik 11 kali, sedangkan NASI berubah dari untung menjadi rugi. Tahun ini, kerugiannya potensial berlanjut. Itu tergambar dari total rugi komprehensif HOKO sebesar Rp 8,87 miliar (belum audit) pada Januari 2026.

Ditilik dari produk, sebagian produk HOKI berupa beras khusus. Sebaliknya, mayoritas produk NASI adalah beras khusus, seperti beras ketan, beras merah, beras aromatik, dan beras tarabas (beras japonica yang dibudidayakan di Indonesia).

Toh, kedua perusahaan ini pada tahun lalu merugi. Apa artinya? Khudori pun menyilakan publik untuk menyimpulkan sendiri. (Rif)