Jakarta,corebusiness.co.id-Merintis sebuah unit usaha tak cukup hanya modal nekat dan keseriusan, namun butuh dukungan permodalan finansial. Asa bagi perusahaan rintisan, kelak fondasi bisnisnya sudah kuat tak hanya bermain di level domestik, tapi bisa menembus pasar global.

Deru dua mesin jahit listrik dinamo servo yang masing-masing pedalnya diinjak seorang wanita dan pria terdengar saling bersahutan di ruang kerja Aris Ayu Collection pada Sabtu pagi, 20 Juni 2026, pukul 08.15 WIB. Perhatian mereka tertuju pada pergerakan naik-turun ujung jarum yang menusukkan benang ke lipatan kecil kain.

“Ini namanya teknik hemming atau sering disebut teknik kelim. Jadi, bagian tepi pakaian yang sudah terpola dijahit sehingga lebih rapi dan tidak mudah terurai,” jelas Budiman soal teknik menjahit pakaian.

Also Read:

Kejutan Besar di Balik Diamnya Ikan Betutu

Budiman adalah pengelola konfeksi Aris Ayu Collection berlokasi di Jalan Musholla Annur, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Ia sudah menjalankan konfeksi kategori Industri Kecil dan Menengah (IKM) tersebut sejak 2025.

Menempati bangunan sederhana berukuran sekitar 100 meter persegi, ruang kerja konfeksi ditata menjadi dua bagian utama. Bagian teras depan dijadikan tempat untuk proses pembuatan pola sekaligus pemotongan kain. Sementara ruang tengah untuk aktivitas menjahit.

Also Read:

Kemenperin Validasi Pelaku Industri Kecil untuk Akses Fasilitas TKDN Self Declare

Bagi Budiman, bidang konfeksi sudah dilakoni sejak tahun 1988. Ia pernah menduduki jabatan penting, seperti general manager, di dua perusahaan garmen lumayan besar di kawasan Tangerang dan Jakarta.

Berbekal ilmu dan pengalaman yang dimiliki, Budiman memutuskan mencoba membuka usaha konfeksi sendiri di Kota Bambu, Jakarta Pusat, pada tahun 2000-an. Usaha konfeksi tersebut ia beri nama Aris Ayu Collection.

Also Read:

MBG Picu Inflasi Tinggi dan Kenaikan Harga Bahan Pangan, kok Bisa?

Menurutnya, meskipun menjalankan usaha skala rumah tangga (home industry), orderan membuat pakaian, kaos, serta jaket dari kliennya terbilang lancar. Di masa itu, kata dia, industri garmen dan konfeksi sedang menggeliat. Ia bahkan tak terlalu kesulitan mendapatkan modal kerja.

“Saya mendapatkan modal kerja dari pembayaran uang muka saat menerima pesanan dari klien. Sisanya akan dilunasi klien ketika kami sudah menyelesaikan orderan,” tutur Budiman.

Also Read:

Di Situasi Ini, Masyarakat Pilih Beli Barang secara Eceran

Konfeksi yang dikelola pria berdarah Sunda tersebut mulai sepi orderan seiring mencuatnya wabah Covid-19 di Indonesia. Pemerintah secara resmi mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, pada 13 April 2020. Berselang beberapa bulan kemudian, Budiman terpaksa menghentikan aktivitas usahanya.

Sempat pindah-pindah profesi, pada awal 2025 Budiman memutuskan merintis kembali usaha konfeksi di kawasan Kedaung, dengan dukungan 12 perangkat unit mesin, masing masing untuk menjahit, obras, dan pemasangan kancing.

Also Read:

Wamendag Roro Ajak Perempuan Indonesia Bermimpi Besar 

“Saat ini saya dibantu enam orang karyawan. Upah masing-masing karyawan dibayar berdasarkan imbalan per satuan dari hasil produksi,” ujarnya.

Pria paruh baya ini mengakui, tren industri garmen dan konfeksi saat ini sudah berbeda. Tak secerah seperti era ketika kali pertama dia terjun ke industri ini. Salah satunya dari sisi pemasaran.

Also Read:

Pegiat Perlindungan Konsumen: Manajemen Ayam Goreng Widuran Tak Cukup Minta Maaf

“Dulu, produk-produk hasil garmen banyak dijual secara offline, seperti di outlet dan kios kios pusat-pusat perbelanjaan. Sekarang berubah, pemasaran cenderung secara online atau marketplace. Beberapa industri garmen dan konfeksi terpaksa membatasi produksi, bahkan banyak juga yang gulung tikar,” ungkapnya.

Budiman mengaku napas usaha yang tengah dijalani tersengal-sengal. Kapasitan orderan masih skala kecil. Keuntungan yang diterimanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga, membayar jasa karyawan dan listrik tempat usahanya.

Also Read:

Survei Indeks Penjualan Riil April 2025 Prakirakan Kelompok Telekomunikasi Menurun

Kendala utama yang dihadapi Budiman adalah kesulitan mendapatkan permodalan. Baik melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun kredit pinjaman dari bank. Hal ini pula, kata dia, menjadikan usahanya sulit berkembang.

“Skala usaha saya masih kecil, belum punya legalitas perusahaan, seperti CV. Saya pesimis bank mau memberikan kredit pinjaman modal. Rekan saya yang mendapatkan pinjaman modal bank rata-rata sebelumnya sudah didukung pendanaan yang cukup serta mempunyai jaminan ke bank,” ucapnya.

Also Read:

Menteri Ekonomi Kreatif dan Mendag Dorong Produk UMKM  Menuju Pasar Global

Budiman berharap ada kemudahan syarat pengajuan kredit pinjaman bagi pelaku usaha kecil yang belum memiliki jaminan atau agunan seperti dirinya. Misalnya, dengan menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Usaha (SKU), jenis dan laporan aktivitas usaha.

Terkait program KUR, Ketua Rukun Warga (RW) 02 Kedaung, Bisman, mengatakan bahwa beberapa pelaku usaha di lingkungannya rerata mengajukan sendiri kredit pinjaman ke bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Selain itu, ada pula yang mendapatkan bantuan program Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro syariah, yang berbadan hukum koperasi untuk memberdayakan masyarakat.

Also Read:

Produksi Kue Kering Legendaris Pusaka Kwitang Dibanjiri Pesanan dari Berbagai Daerah

Bisman mengimbau kepada pelaku usaha di wilayahnya untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk keperluan mendapatkan program KUR atau BMT. Ia akan membantu untuk pengurusan SKU atau surat pengantar lainnya. 

Menjalin Hubungan dengan Bank

Also Read:

Pemerintah Gelar Program Bina Lebaran, Tebar Diskon 70 Persen dengan Target Rp36,3 Triliun

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat jumlah IKM nasional tahun 2025 mencapai 4,52 juta unit usaha atau berkontribusi sebesar 99,7 persen dari total keseluruhan industri di Indonesia. Selain itu, sektor IKM telah menyerap tenaga kerja hingga 13 juta orang, atau setara 65,5 persen dari total keseluruhan tenaga kerja di sektor industri nasional.

Permasalahannya, angka IKM tersebut yang tercatat di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)—di portal Satu Data Kemenperin. Bagaimana dengan IKM yang masih tercecer seperti usaha industri rumah tangga yang dilakukan Budiman. Selain belum memiliki badan usaha resmi, tidak bergabung dalam suatu asosiasi, pun masih terkendala permodalan untuk pengembangan usaha.

Tabel Data Pokok IKM Nasional Tahun 2025

Tabel Klasifikasi Skala Usaha IKM Nasional Tahun 2025

Menurut Pakar Ekonomi, Piter Abdullah, kendala yang dihadapi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan kredit pinjaman dari perbankan merupakan masalah klasik.

Piter menyatakan, umumnya perbankan memiliki ketentuan formal bagi pelaku usaha agar bisa mendapatkan kredit pinjaman. Di antaranya, unit usaha tersebut memiliki badan usaha seperti Usaha Dagang (UD), Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap/CV), Yayasan, atau Perseroan Terbatas (PT).

“Ketika pelaku usaha kecil yang sudah memiliki badan usaha akan mengajukan kredit pinjaman, pihak bank akan melihat lapora arus uang masuk dan keluar melalui rekening unit usaha tersebut,” ujar Piter ketika dihubungi via handphone, Minggu, 5 Juli 2026.

Piter menyarankan, bagi usaha rintisan yang belum pernah berurusan dan belum memiliki kredit poin di bank, mereka harus menjalin hubungan dengan bank, dengan acara menjadi nasabah bank tersebut.

Ia mengungkapkan, umumnya bisnis yang dijalankan pelaku usaha kecil mencampuradukkan antara urusan usaha dengan urusan keluarga. Sehingga, laporan keuangan usaha mereka tidak dikelola secara baik. Sementara pihak perbankan yang akan memberikan memberikan kredit pinjaman, membutuhkan laporan keuangan usaha yang sehat.

“Jadi, bagaimana caranya mendapatkan pinjaman kredit, ya kita harus mengikuti ketentuan dari pihak bank. Jangan merasa pelaku usaha kecil didukung oleh pemerintah, tapi mereka enggak mau mengikuti ketentuan dari pihak bank untuk bisa mendapatkan kredit pinjaman usaha,” tegas Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies.

Intinya, ditekankan Piter, pelaku usaha kecil harus dikenal dulu oleh bank. Salah satu caranya, dia membuka rekening di bank yang dituju. Dia menabung selama satu atau dua tahun di bank tersebut. Jika sudah dikenal oleh pihak bank, langkah berikutnya dia bisa mengajukan kredit pinjaman untuk usaha.

Strategi Bisnis Naik Kelas

Menyikapi kegamangan yang dirasakan Budiman, Ketua Umum Aliansi Perdagangan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) dan CEO Scano Exotic Indonesia, Anto Suroto berbagi pengalaman dalam merintis usaha IKM.

Anto mengatakan, APIKI didirikan tahun 2000 mempunyai visi dan misi ingin menaikkan kelas IKM, UKM, dan UMKM khususnya bagi anggota, umumnya secara nasional.

“APIKI berusaha memberikan pendampingan kepada semua anggota supaya produk-produk yang dihasilkan bisa menembus pasar internasional,” kata Anto ketika ditemui di Galeri Scano Exotic Indonesia yang juga dijadikan Sekretariat APIKI di Jl. Cempaka Putih Timur XVII, Taman Solo, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ia mengungkapkan, banyak akar masalah yang dihadapi dan harus diperbaiki IKM, UKM, dan UMKM, salah satunya menyoal mental blok. Menurutnya, pelaku usaha kadang merasa cepat puas atas produk yang dihasilkan, namun lemah dari sisi pemasaran.

Dalam kondisi seperti ini, menurut Anto, pelaku usaha harus mau menurunkan ego. Ketika produknya kurang diterima pasar, dia harus mencari tahu selera konsumen. Jadi, jangan hanya menghasilkan produk-produk menurut selera pelaku usaha, tapi berdasarkan selera konsumen.

Anto menyebutkan, sekitar 30 persen produk IKM, UKM, dan UMKM Indonesia sudah masuk pasar global. Hanya saja, kata dia, kekuatan produk-produk dalam negeri untuk mempertahankan kesinambungan memenuhi kuota ekspor masih lemah. Salah satu kendalanya menyangkut dukungan stimulan kredit pinjaman modal.

Bagi pelaku IKM, UKM, dan UMKM, Anto menekankan, ada tiga aspek yang perlu diimplementasikan dalam upaya menaikkan kelas usahanya, yaitu integritas, kredibilitas, dan kapabilitas.

Menurutnya, ketiga aspek ini kadang diabaikan. Dicontohkan persoalan yang masih dihadapi pelaku usaha, yaitu produk yang dihasilkan bagus, tetapi modal minim. Sebaliknya, modal memadai, tapi produknya kurang bagus. Berikutnya, modal dan produknya bagus, tapi kemasannya tidak bagus. Persoalan lain, ketika mendapatkan order, tidak diselesaikan tepat waktu, sehingga mengganggu jadwal pendistribusian barang kliennya.

Seiring perubahan zaman, masih menurut Anto, pelaku usaha juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi, termasuk memadukan sistem pemasaran konvensional dan online.

Anto cerita, kali pertama merintis usaha industri kreatif yang memproduksi sepatu, tas, dompet, dan ikat pinggang, dari bahan baku limbah hewan reptil pada tahun 1997. Ia mengaku nekat memulai usaha itu, lantaran tidak ada dasar ilmu di sektor industri kreatif.

“Background saya di bidang aspek legal untuk membantu investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia. Tapi, saya juga memahami ilmu marketing,” akunya.

Pilihannya membuka usaha industri kreatif terpacu dari seringnya Anto mendampingi klien dari luar negeri tatkala membeli produk-produk IKM untuk oleh-oleh sekembali ke negaranya. Diamati Anto, kebanyakan bule membeli barang-barang unik, semisal tas, dompet, atau sepatu berlapis kulit reptil.

Di atas tanah miliknya yang berada di kawasan Tangerang, kemudian dibangun industri untuk pewarnaan, penyamaan, hingga produk jadi berbahan baku limbah hewan reptil. Anto mematenkan produk-produknya itu dengan brand Scano Exotic Indonesia.

Perjalanan Anto dalam menekuni bisnis IKM, dilalui bukan tanpa kendala. Ia sempat mengalami kerugian hampir mencapai Rp 1,6 miliar. Ketika itu produk Scano Exotic Indonesia masih dipasarkan di dalam negeri, khususnya untuk kalangan menengah ke atas.

Namun, dirinya mengaku tidak putus asa. Anto menilai bisnis ini mempunyai peluang besar, jika dikelola secara profesional.

Anto mengubah strategi pemasaran. Ia lantas pergi ke pelbagai negara sembari mengamati tempat-tempat produksi hingga penjualan produk-produk serupa Scano Exotic Indonesia.

“Saya harus melihat dan merasakan langsung bagaimana produk itu dihasilkan, termasuk mengamati kebiasaan penduduk negara yang saya kunjungi, seperti di Itali, Jerman, Prancis, Turki, dan Jepang. Saya harus banyak menggali informasi dan ilmu yang berkaitan dengan bisnis ini, mulai dari hulu hingga hilir,” paparnya.

Sepulang ke Tanah Air, Anto dapat ide mencontoh sistem dan teknologi dari suatu negara yang menurutnya bisa diaplikasikan untuk pengembangan bisnisnya.

Anto menghubungi relasinya di Jepang untuk memberikan bimbingan peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawannya. Ia lantas mengirim tiga karyawannya ke Jepang untuk mengikuti pelatihan selama 3 minggu.

“Dalam dunia bisnis, networking mempunyai peranan sangat penting. Ketika produk-produk Scano Exotic Indonesia bisa dipasarkan di Itali, Jepang, dan Turki, berkat bantuan partnership saya di negara-negara tersebut,” imbuhnya.

Menurut Anto, hal penting lainnya bagi pelaku usaha supaya produknya bisa diterima dan laku di pasar global, jangan hanya melihat produk serupa banyak beredar di pasaran. Namun, produk itu harus tampil beda, unik, dan kreatif. Jika produk itu sifatnya umum, bakal berkompetisi dengan produk sejenis dari dalam negeri dan negara lain.

Jenis Kredit Pinjaman untuk Usaha

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret 2024, layanan kredit UMKM disediakan oleh ratusan bank, terdiri dari 105 bank umum dan sekitar 1.500-an bank perekonomian rakyat (BPR) yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya adalah Maybank Indonesia (MBI), bank swasta yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad (Maybank).

Sebelumnya, MBI bernama PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) yang didirikan pada 15 Mei 1959, mendapatkan izin sebagai bank devisa pada 1988 dan mencatatkan sahamnya sebagai perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang telah merger menjadi Bursa Efek Indonesia) pada 1989.

Salah satu divisi yang dimiliki MBI adalah Small and Medium Enterprises (SME) Banking. Tak sekadar memberikan kredit pinjaman, divisi SME Banking juga memberikan bimbingan dan pendampingan agar perusahaan naik kelas.

Menurut Head SME Banking MBI, David Wongso, divisi yang menangani layanan kredit pinjaman untuk UMKM di masing-masing bank berbeda-beda. MBI menggunakan istilah SME Banking. Prinsipnya, jasa layanan pembiayaan disasarkan untuk UMKM.

“Level bisnis di Indonesia cakupannya luas. Untuk UMKM saja, disebut-sebut mencapai 60 juta level, mulai dari tenda, kios kecil, sampai yang paling besar,” kata David saat menyampaikan materi “Community Financial Services (CFS): Retail & Nonretail Banking” di Program Maybank Journalists Fellowship (MJF) 2026 di kantor MBI Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.

David mengutarakan, masing-masing bank mempunyai spesifikasi layananan pembiayaan berdasarkan skala usaha nasabah. Ada bank khusus melayani pembiayaan usaha mikro, hanya usaha kecil, atau skala menengah. Spesifikasi layanan tersebut tergantung strategi dan tujuan masing-masing bank. Sementara SME Banking MBI melayani semua jenis usaha, baik mikro, kecil, dan menengah.

Ia menjabarkan, secara umum, pembiayaan di sektor UMKM ada empat level. MBI familiar dengan sebutan line of business (LOB). Level pertama, pembiayaan dimulai dari kelas SME Retail. Kedua, SME Plus. Ketiga, Size Turnover, yaitu berdasarkan omset dan pendapatan tahunan perusahaan. Keempat, Global Banking untuk perusahaan yang sudah go public.

Plafon kredit pinjaman SME Retail mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 25 miliar, dengan ketentuan ukuran penjualan atau omsetnya di atas Rp 150 miliar setahun. Melalui program pembiayaan SME Retail ini, MBI berharap menjadi pilihan utama para pelaku usaha, baik individu maupun korporasi (CV, PT, dan Yayasan) untuk usaha perdagangan dan manufaktur.

“Sementara kredit pinjaman SME Plus, jika omset dari penjualan sudah di atas Rp 150 miliar hingga Rp 250 miliar. Limit kredit pinjaman Rp 80 miliar,” ujar David.

David kembali menyebutkan bahwa pada prinsipnya pembiayaan SME Banking MBI ada tiga kelompok utama. Kelompok pertama, pembiayaan untuk modal kerja. Kedua, kredit investasi untuk pengembangan atau mendukung kegiatan usaha. Ketiga, kredit perdagangan.

Untuk kredit perdagangan, dicontohkan David, perusahaan ingin mengekspor produk, namun importir butuh komitmen tertulis dari bank (leter of credit/LC), MBI bisa memfasilitasinya. MBI akan membayarkan sejumlah uang, jika eksportir—yang notabene nasabahnya–berhasil menyerahkan dokumen pengiriman barang yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati.

MBI juga bisa memberikan bank garansi kepada pihak penerima jaminan. MBI menjamin akan membayar sejumlah uang, jika nasabah (pihak yang dijamin) gagal memenuhi kewajiban atau wanprestasi sesuai kontrak yang disepakati.

Dicontohkan, A berdomisili di Jakarta ingin membeli produk milik B yang berada di Batam. Sebelumnya di antara mereka tidak saling mengenal. A akan membayar setelah B mengirim barang. Sebaliknya, B akan mengirim barang jika sudah dibayar oleh A.

Dalam kasuistis seperti ini, MBI menjembatani keinginan kedua pihak agar masing-masing tujuannya terpenuhi, melalui pemberian bank garansi. Baik LC maupun bank garansi, kata David, sifatnya pembiayaan noncash atau indirect, bukan dalam bentuk pinjaman tunai.

Sementara pinjaman tunai atau cash loan, MBI memberikan pembiayaan sudah disertai limit kredit dan bisa langsung digunakan kreditur.

“Kredit noncash juga disertai limit. Bentuknya berupa garansi jaminan pembayaran, baik LC atau bank garansi,” jelas David.

David melanjutkan, SME Banking bisa memberikan kredit pinjaman untuk modal usaha kepada perusahaan yang sudah berjalan selama 2 tahun (startup). Tak hanya itu, MBI juga memberikan pelayanan pendampingan kepada perusahaan tersebut. MBI di antaranya memberikan transfer knowledge kepada perusahaan, misalnya dalam hal pengelolaan keuangan, operasional, sarana dan prasarana, dan sebagainya.

“Tujuannya agar perusahaan tersebut terus berkembang, baik dari sisi manajemen maupun bisnis usahanya. Intinya kami berusaha memberikan full services kepada nasabah,” tegasnya.

Pada saatnya perusahaan itu mengalami kemajuan signifikan, perusahaan itu bisa masuk dalam layanan pembiayaan SME Plus. Tak berhenti sampai di situ, ketika skala bisnis perusahaan itu semakin besar, dia bisa masuk ke level yang lebih tinggi. Bahkan tak menutup kemungkinan menjadi perusahaan go public. (Syarif).