Menyingkap Fenomena dan Dugaan Mafia Haji Furoda

Dua, pemerintah dan masyarakat sebaiknya memfokuskan pada kebijakan haji khusus, yang regulasinya lebih jelas dan lebih memberikan kepastian keberangkatan bagi calon jemaah, yang setiap tahun kuotanya mencapai 8 persen dari total kuota haji reguler.

Tiga, tetapi ironisnya pelaksanaan haji khusus kurang mendapatkan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah, terbukti standar pelayanannya sepenuhnya di-handle oleh travel haji khusus tersebut.

Empat, atas masifnya korban calon jemaah haji furoda tersebut, FKBI siap mendampingi calon jemaah haji furoda, bahkan hingga langkah hukum ke pengadilan (litigasi). Bagaimana pun ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh travel haji tersebut. Dalam hal ini calon jemaah haji bisa melakukan gugatan secara perdata kepada biro travel, atau bahkan kepada pemerintah, atas dugaan wan prestatie, baik berbasis KUH Perdata (Pasal 1320 dan 1365) dan UU Perlindungan Konsumen, dan lalai dalam pengwasan, untuk pemerintah.

Also Read:

Energi Nuklir sebagai Kebutuhan Strategis untuk Masa Depan Indonesia

Calon korban haji furoda juga bisa melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, sebagai dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapaan, atas dasar Pasal 372 dan 378 KUHP.

Lima, pemerintah pun perlu memberikan sanksi, baik sanksi denda dan atau sanksi administratif, pada travel haji yang gagal memberangkatkan calon jemaah haji furoda tersebut. Bahkan pemerintah pun perlu dimintai pertanggungjawaban atas lalainya dalam pengawasan dan tidak adanya mitigasi risiko yang dilakukan.

Also Read:

Saatnya Presiden Prabowo Subianto Proklamirkan Lahirnya Industri Nuklir