Jakarta,corebusiness.co.id-Delapan bank bersama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitranya melakukan penandatanganan pembiayaan. Empat kesepakatan pembiayaan merupakan pembiayaan inklusif dan empat lainnya pembiayaan berkelanjutan.

Pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) adalah dukungan pendanaan dari industri jasa keuangan yang menggabungkan unsur lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam keputusan investasi atau kredit. Tujuannya agar kegiatan ekonomi tetap tumbuh tanpa merusak alam dan adil bagi masyarakat.

Sementara pembiayaan inklusif adalah penyediaan akses dana dan layanan keuangan formal yang mudah, aman, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, terutama pelaku UMKM serta kelompok yang belum terlayani bank.

Also Read:

BI Pertahankan BI-Rate 5,75 Persen

Penandatanganan tersebut merupakan hasil dari fasilitasi business matching pembiayaan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Sampai dengan Juli 2026, fasilitasi business matching telah mencapai Rp285 miliar, terdiri dari pembiayaan berkelanjutan senilai Rp 135 miliar dan pembiayaan inklusif Rp150 miliar. Capaian tersebut masih akan terus bertambah seiring realisasi pembiayaan hingga akhir 2026.

Penandatanganan kedua jenis pembiayaan dilakukan oleh perwakilan BRI, BCA, BSI, Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI dengan UMKM mitra masing-masing dalam acara Gebyar Pembiayaan yang diselenggarakan oleh BI di JICC Jakarta, Jumat (21/8/2026). Disaksikan oleh Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Also Read:

ULN Indonesia Triwulan II 2026 US$453,4 Miliar, BI: Masih Tetap Terjaga

Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengungkapkan, tantangan pembiayaan UMKM tidak semata terkait ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan usaha, persepsi risiko, serta kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan. Untuk itu, BI berupaya memperkuat pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir.

Langkah yang ditempuh BI di antaranya mencakup peningkatan kapasitas usaha, penguatan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas UMKM, dan perluasan akses pasar. Selanjutnya, BI mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi akses pembiayaan.

Also Read:

Maybank Kuasai Seluruh Saham Maybank Ageas Holdings Berhad

“Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar semakin banyak UMKM memperoleh pembiayaan, berkembang, dan naik kelas. Bank Indonesia berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand,” kata Aida.

Dari sisi supply, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mendorong perluasan pembiayaan inklusif.

Also Read:

LPKSI Tahun 2025, OJK: Total Aset Industri Keuangan Syariah Nasional Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dari sisi demand, digitalisasi pembayaran memanfaatkan QRIS membangun rekam jejak usaha.

“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara BI, pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkas Aida.

Also Read:

Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan II 2026 Kontraksi 0,32 Persen

Di tempat yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa pembiayaan perlu didukung peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar agar UMKM dapat terus berkembang dan menjaga kualitas pembiayaan.

Maman menyampaikan, hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM, sekitar 65 persen di antaranya disalurkan kepada sektor produksi.

Also Read:

KSSK: Sektor Fiskal, Moneter, dan Keuangan Indonesia Triwulan II 2026 Tetap Terjaga

Pemerintah, kata dia, juga memperkuat layanan UMKM melalui platform digital SAPA UMKM, platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem, serta mendorong sinergi business matching untuk memperluas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

“Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet,” ujar Maman.

Also Read:

Capital One Tutup Rekening yang Berafiliasi dengan Bisnis Keluarga Trump

Kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan juga diperkuat melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan Sistem Aplikasi Input Data (BISAID). SIAPIK membantu UMKM melakukan pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan terstandar. Sepanjang semester I 2026, SIAPIK telah membantu 63.396 UMKM.

Sementara BISAID menyediakan basis data profil UMKM yang potensial dibiayai, sebagai referensi lembaga keuangan. Pemanfaatan BISAID telah membantu 476 UMKM memperoleh pembiayaan pada 2025. Kedua inisiatif tersebut mendorong UMKM semakin mudah terhubung dengan lembaga keuangan.

Also Read:

Wamenkeu Juda: Koordinasi Kebijakan Menjadi Kunci Menjaga Stabilitas Ekonomi