Jakarta,corebusiness.co.id-Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menyatakan akan mengembalikan aset siaran Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) kepada Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto setelah gugatannya terhadap Hary Tanoesoedibjo (Harry Tanoe) dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bos PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Jusuf Hamka menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan hak pemilik asli yang dinilai dirugikan sejak puluhan tahun lalu.

“Yang dizalimi harus kita kembalikan ke pemilik asalnya,” ujar Jusuf Hamka dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu, 26 April 2026.

Also Read:

Jelang Produksi Massal di Timor Leste, Bobibos Ikuti Uji Laboratorium di Lemigas

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan Nomor: 142/PDT.G/2025/PN.JKT.PST tanggal 22 April 2026 atas perkara gugatan CMNP terhadap PT MNC Asia Holding Tbk milik Hary Tanoe. Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut dalam amar putusannya mengabulkan gugatan CMNP terhadap Harry Tanoe dan perusahaannya, MNC Asia Holding.

Majelis hakim menyatakan tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tukar menukar surat berharga pada 1999 yang merugikan CMNP.

Also Read:

Pemprov Malut Tunjukkan Dampak Nyata Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Sosok yang akrab disapa Babah Alun ini memastikan akan terus mengejar aset-aset milik Hary Tanoe guna memulihkan kerugian perusahaan. Bahkan, ia juga berjanji akan memprioritaskan pembayaran hak-hak karyawan di lingkungan MNC yang selama ini belum terpenuhi.

“Kalau ada karyawan yang belum dibayar, itu yang akan kita dahulukan,” ucapnya.

Also Read:

Direksi PT Vale Indonesia Umumkan Ketentuan RUPST kepada Pemegang Saham

Selain mengembalikan semua aset TPI ke Tutut Soeharto, Jusuf Hamka juga membuka opsi menyerahkan pengelolaan siaran televisi tersebut kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya agar konten siaran tidak semata-mata komersial, tetapi juga memiliki nilai edukasi, sosial, dan kesehatan.

“Kita butuh siaran yang mendidik, bukan hanya soal gaya hidup dan flexing,” ujarnya.

Also Read:

Kisah Perempuan Tangguh di Laut dan Darat dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Tak berhenti sampai di situ, Jusuf Hamka mengungkap tim kuasa hukum CMNP tengah menyiapkan langkah banding untuk mengejar nilai ganti rugi yang dinilai belum mencerminkan kerugian sebenarnya. Ia mengestimasi kerugian CMNP sekitar Rp113 triliun.

Dalam perkara ini, CMNP sebelumnya menukar Medium Term Note (MTN) dan obligasi dengan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) milik Hary Tanoe yang diterbitkan Unibank. Namun, instrumen tersebut tidak dapat dicairkan.

Also Read:

Pertamina dan Toyota Intensif Negosiasi untuk Proyek Bioetanol di Lampung

Majelis hakim PN Jakpus menghukum tergugat membayar kerugian 28 juta dolar AS ditambah bunga 6 persen per tahun sejak 2002, serta kerugian immateriil Rp50 miliar. Total kewajiban yang harus dibayar mencapai sekitar Rp1,1 triliun.

Majelis juga menerapkan doktrin piercing the corporate veil, yang memungkinkan tanggung jawab hukum menembus hingga ke harta pribadi pihak terkait.

MNC: Belum Final.

Also Read:

Menteri Bahlil Apresiasi Temuan Gas Jumbo ENI di Blok Ganal

Harry Tanoe buka suara. Melalui Legal Counsel MNC Group Chris Taufik menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut belum final, belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan karena masih ada upaya banding di pengadilan tinggi, dilanjutkan dengan kasasi. Bahkan bisa dilanjutkan upaya peninjauan kembali (PK) apabila ada pihak yang tidak puas.

“Perseroan akan mengajukan banding terhadap putusan dikarenakan adanya banyak kejanggalan dalam putusan,” kata Chris Taufik melalui keterangan tertulis, Jumat, 24 April 2026.

Also Read:

Jalur Maritim Penopang Distribusi Energi Pertamina ke Wilayah Indonesia

Ia menyebutkan, kejanggalan tersebut antara lain pihak yang bertanggung jawab langsung terhadap pembayaran NCD yaitu PT Bank Unibank Tbk berikut jajaran direksi, komisaris, dan pemegang saham Unibank sebagai penerbit NCD, serta pihak yang menjamin NCD dapat dibayarkan tidak digugat CMNP.

“Tetapi putusan (PN Jakpus) malah membebankan tanggung jawab membayar kepada para tegugat (MNC) yang hanya broker atau arranger,” ungkap Taufik.

Also Read:

Paradoks Kebijakan Work from Home

Menurutnya, seandainya Unibank tidak dinyatakan sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha pada 29 Oktober 2001, atau 2 tahun 5 bulan sejak NCD Unibank diterima oleh CMNP, maka sudah pasti pembayaran akan dilakukan oleh Unibank.

“Tidak ada keterlibatan dari para tergugat dalam proses Unibank menjadi Bank Beku Kegiatan usaha karena bukan pengurus atau pemegang saham dari Unibank,” jelasnya.

Also Read:

Hercules Klaim Lahan di Kawasan Bongkaran Bukan Milik PT KAI, Ahli Waris Gugat ke PN

Selain itu, kata dia, sebenarnya CMNP sudah memperoleh pembayaran dari negara berupa restitusi pajak yang diterima pada tahun 2013.

Kuasa hukum MNC juga mempertanyakan siaran pers yang dilakukan oleh PN Jakpus pada 22 April 2026 karena sudah menyebutkan pertimbangan hakim, sementara putusan belum ada atau belum diterima oleh Perseroan, pada 22 April 2026.

Also Read:

Di Tengah Ketidakpastian Global, PHE Dorong Percepatan Pengembangan Lapangan Migas

Perseroan, disampaikan Taufik, hanya bisa mengakses amar putusan, tanpa pertimbangan apapun. (Gaska).