Jakarta,corebusiness.co.id—Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyatakan, kepastian kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta ketahanan pasokan bahan baku menjadi dua faktor paling menentukan bagi keberlanjutan industri nikel nasional pada paruh kedua 2026, di tengah investasi hilirisasi menembus di angka Rp71 triliun.

Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) APNI, Meidy Katrin Lengkey, dalam menyikapi bayang-bayang ketidakpastian kuota produksi bijih nikel yang ditetapkan Kementerian ESDM dan lonjakan biaya bahan baku pendukung yang dihadapi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel.

Meidy lantas menunjukkan data Laporan Industri Nikel Indonesia APNI, di mana per 10 Agustus 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Minernal (ESDM) memastikan tidak akan ada kenaikan kuota produksi bijih nikel dalam RKAB 2026. ESDM memperkirakan secara umum kuota produksi di kisaran 260–270 juta ton. Turun tajam dari realisasi 379 juta ton pada 2025. Revisi kuota pun akan diberikan secara selektif kepada smelter yang mengalami kekurangan bahan baku.

Also Read:

ESDM Akui Kendala Eksplorasi dan Memastikan Cadangan Bauksit Terbentur Persoalan Tata Ruang

Laporan Industri Nikel Indonesia APNI mencatat, realisasi konsumsi bijih nikel nasional Januari–Juli 2026 sebesar 142,96 juta ton, atau sekitar 53–55 persen dari kuota. APNI menilai, konsumsi bijih nikel selama 7 bulan ini sebagai laju yang melampaui perhitungan prorate dan mengindikasikan kebutuhan riil industri berpotensi mendekati, bahkan melampaui batas bawah kuota sebelum akhir tahun.

Also Read:

ESDM Tetapkan HBA Periode Pertama Masa Berlaku 1-14 Agustus 2026, Berikut Rinciannya

Di sisi investasi, realisasi penanaman modal hilirisasi nikel pada semester I 2026 mencapai Rp71,0 triliun (Rp41,5 triliun pada kuartal I dan Rp29,4 triliun pada kuartal II). Angka investasi di sektor hilirisasi nikel ini, dinyatakan Meidy, tetap menjadi kontributor kumulatif terbesar di antara komoditas mineral lainnya.

Also Read:

Ditjen Gakkum ESDM Tambah PNBP Rp20 Miliar Lebih dari Hasil Lelang Batubara

Belakangan, pada kuartal II 2026, investasi bauksit mencapai Rp40,1 triliun, untuk pertama kalinya melampaui nikel. Besaran persentase antara nikel dan bauksit pada kuartal II 2026 ini, dinilai APNI, sebagai sinyal bahwa sebagian investor bersikap wait and see di tengah ketidakpastian revisi kuota.

Dari sisi kapasitas produksi, Laporan Industri Nikel APNI membeberkan basis smelter nikel nasional, yang saat ini mencapai 80 fasilitas. Masing-masing terdiri 55 unit RKEF, 11 unit HPAL, 8 fasilitas nickel matte, dan 6 fasilitas stainless steel terintegrasi.

Also Read:

Fokus Jaga Efisiensi, Harita Nickel Catat Pendapatan Rp 17,1 Triliun pada Semester I 2026 

Jumlah fasilitas smelter nikel ini bakal bertambah, menyusul PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) telah menargetkan mulai beroperasinya HPAL di Pomalaa, pada Agustus 2026. Fasilitas HPAL hasil patungan (joint venture) antara PT Vale Indonesia Tbk dan Zhejiang Huayou Cobalt (unit usaha Ford Motor Company) ini diperkirakan menyerap 120.000 ton bijih nikel per tahun.

Bagi PT Vale Indonesia, pembangunan fasilitas HPAL di Pomalaa ini melengkapi fasilitas RKEF di Bahodpi yang sudah berproduksi sejak awal 2025, yang menyerap 73.000 bijih nikel per tahun. Ditekahui, Vale menggandeng Taiyuan Iron & Steel (Grup) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai) dalam pembangunan fasilitas RKEF dan membentuk perusahaan patungan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (PT BNSI).

Also Read:

KSP Mendorong Pengembangan LTJ melalui Lima Pilar Utama