
Dalam merespon berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari strategi pembiayaan infrastruktur. Sejumlah instrumen yang telah dikembangkan antara lain kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk pembiayaan infrastruktur, Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Platform SDG Indonesia One telah berhasil menghimpun komitmen dari 38 mitra dengan total US$ 3,29 miliar, dan telah menyalurkan US$399 juta untuk mendukung 111 proyek pengembangan dan 7 proyek pembiayaan.
Dalam hal pembiayaan publik, Indonesia juga menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk, baik secara domestik maupun global, dengan nilai penerbitan global mencapai US$ 6,6 miliar dan penerbitan domestik mencapai Rp78,7 triliun. Menkeu berharap seluruh kerangka dan instrumen yang telah dibangun dapat memperkuat agenda pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini akan menjadi perjalanan panjang. The long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur, berkeadilan,” pungkasnya.