Kemensos Gelontorkan Rp 42 Miliar untuk 730 Titik Lumbung Sosial, Berikut Rincian Barangnya

Kediri,corebusiness.co.id-Menteri Sosial, Saifullah Yusuf telah meresmikan lumbung sosial ke-730 di Balai Desa Belimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (1/1/2025).

Lumbung Sosial jadi gudang kebutuhan darurat bagi masyarakat jika nantinya terjadi bencana.

“Ada 730 titik lumbung sosial di seluruh Indonesia, ini adalah titik ke 730. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini lumbung sosial bisa dimanfaatkan dengan baik jika terjadi bencana, mudah-mudahan tidak terjadi bencana,” kata Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul dalam siaran pers.

Also Read:

Menkeu Jabarkan Penerapan PPN 12 Persen hingga Bantuan Stimulus Rp 265,6 Triliun

Gus Ipul menjelaskan bahwa Kementerian Sosial memiliki 730 titik lumbung sosial dengan nominal Rp42 miliar di seluruh Indonesia. Adapun di Provinsi Jawa Timur terdapat 53 titik lumbung sosial dengan nominal Rp18 miliar. Lalu untuk Kabupaten Kediri terdapat dua titik lumbung sosial yang baru diresmikan di Kabupaten Kediri dengan nominal Rp486 juta.

“Jadi lumbung sosial ada di dua desa di Kabupaten Kediri, satu di Desa Blimbing, Kecamatan Mojo dan Desa Maron, Kecamatan Banyakan, dari dua tempat itu nilainya Rp486 juta, jadi satu tempat bisa Rp200 juta lebih,” kata Gus Ipul.

Also Read:

Tulus Abadi: Pengaduan Konsumen Didominasi Basis Digital

Adapun rincian barang di lumbung sosial, terdiri dari 1.000 paket makanan siap saji, 200 paket kids ware, 130 selimut A2023, 70 lembar selimut 2024, 150 paket family kit, 200 lembar kasur, 16 paket peralatan dapur keluarga 2022, 84 peralatan dapur keluarga 2024, 10 unit tenda keluarga portabel, 100 paket sandang bayi, dan 100 lembar tenda gulung.

Gus Ipul menekankan bahwa lumbung sosial hanya bisa digunakan saat terjadi bencana, tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan lumbung sosial harus melalui prosedur yang berlaku yakni penetapan daerah bencana oleh kepala daerah. (Rif)

Also Read:

Bappebti Terbitkan SE Peralihan Pengawasan Derivatif ke OJK dan BI

Also Read:

Siap-siap! Barang dan Jasa Jenis Ini Kena Pajak 12 Persen Awal Januari 2025