Jakarta,corebusiness.co.id-ClientEarth bersama dengan ASEAN Working Group on Social Forestry (AWGSF) dan RECOFTC Indonesia, menyelenggarakan lokakarya Regional Knowledge Sharing of ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Framework (AGP) di Jakarta pada 4-5 Agustus 2026. Lokakarya ini bertujuan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan inklusivitas tata kelola kehutanan sosial di seluruh negara anggota ASEAN.

Kegiatan hybrid yang juga didukung Kementerian Kehutanan (Kemenhut) ini mempertemukan perwakilan dari seluruh 11 negara anggota ASEAN guna memfasilitasi pertukaran pengalaman, perkembangan terkini, pendekatan inovatif, serta praktik terbaik dalam penerapan ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks (AGP) di tingkat nasional.

Hadir antara lain Pejabat Senior (Senior Officer) Kehutanan di Divisi Pangan, Pertanian, dan Kehutanan, Sekretariat ASEAN, Dian Sukmajaya; Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI, Markus Octavianus Susatyo, Country Director RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra; dan Chief Programmes and Impact Officer, ClientEarth, Adam Weiss.

Also Read:

Terhimpit Persoalan Keuangan, PT GNI PHK 1.900 Karyawan Dimulai 5 Agustus 2026

Dian Sukmajaya dalam sambutannya mengatakan bahwa ASEAN menekankan pentingnya memajukan pengelolaan hutan lestari dan pengembangan perhutanan sosial melalui penguatan kerangka hukum dan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan, serta penguatan berbagi pengetahuan di tingkat regional.

“Prioritas-prioritas ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola kehutanan, mendukung pencapaian target iklim dan keanekaragaman hayati, serta memastikan partisipasi yang bermakna dari masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan,” kata Dian.

Also Read:

Fokus Jaga Efisiensi, Harita Nickel Catat Pendapatan Rp 17,1 Triliun pada Semester I 2026 

Perhutanan sosial, kata dia, juga memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi Inisiatif Penanaman Satu Miliar Pohon ASEAN (ASEAN One Billion Trees Growing Initiative) serta mendorong penerapan Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions/NbS) dan Adaptasi Berbasis Ekosistem (Ecosystem-based Adaptation/EbA) di seluruh kawasan.

Disampaikan, kerangka AGP, yang disusun bersama oleh ClientEarth, RECOFTC Indonesia, dan AWG-SF pada tahun 2019, menyajikan kerangka kerja regional bersama untuk memfasilitasi dan memperkuat lingkungan hukum dan kelembagaan bagi kehutanan sosial di seluruh Asia Tenggara. Tujuannya adalah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal ke skema kehutanan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Also Read:

Kondisi Keuangan Sehat, Elnusa Umumkan Rencana Buyback Saham

Tahun ini, penyelenggaraan lokakarya merupakan keberlanjutan dari kesuksesan rangkaian inisiatif program pengembangan kapasitas yang telah dilakukan ClientEarth dan RECOFTC Indonesia sejak 2019, salah satunya adalah lokakarya regional di tahun 2024 yang mengidentifikasi langkah prioritas untuk implementasi di level nasional, serta program pelatihan untuk dinas-dinas perhutanan yang diadakan tahun 2025.

Program-program ini diadakan dengan menggandeng dinas-dinas perhutanan sosial di tingkat provinsi dan kecamatan, dan Unit Pengelolaan Hutan untuk memperkuat kapasitas institusi, serta mengatasi tantangan-tantangan sistemik dan prosedural dalam proses perizinan perhutanan sosial.

Also Read:

Maybank Raih 13 Penghargaan Tingkat Global, Regional, dan Nasional di Euromoney Awards for Excellence 2026 

Karena program-program ini juga didasarkan pada kerangka kerja AGP, para pihak yang berpartisipasi diharapkan mampu menerjemahkan komitmen-komitmen regional dan kebijakan nasional ke dalam implementasi praktis.

“Misi ASEAN dalam pengelolaan perhutanan sosial merupakan hal yang krusial bagi masyarakat kita yang tinggal di area hutan dan sekitarnya. Sebagai negara-negara anggota ASEAN, kami tetap berkomitmen untuk bersama-sama mendorong dan mendukung pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan di bawah naungan ASEAN Cooperation in Forestry,” jelas Dian.

Di tempat yang sama, AWG-SF Focal Point for Thailand, the Royal Forest Department of Ms., of Thailand, Prattana Meesincharoen mengatakan, kegiatan ini memperkuat kerja sama perhutanan sosial melalui kerangka hukum yang lebih baik, partisipasi komunitas yang lebih masif, pengakuan atas hak kepemilikan tanah, serta meningkatnya adopsi sistem wanatani untuk menopang kesejahteraan, ketahanan pangan, dan resiliensi iklim di kawasan ASEAN.

Also Read:

Laba Bersih Elnusa Melonjak 29 Persen pada Semester I 2026, Momentum Perkuat Pertumbuhan Berkelanjutan

“Oleh karena itu, lokakarya Regional Knowledge Sharing of ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Framework (AGP) adalah pedoman utama untuk mendorong kerja sama lebih lanjut dalam pengelolaan perhutanan sosial di ASEAN,” ujar Prattana.

Selama dua hari, para perwakilan dari masing-masing negara anggota ASEAN membagikan cerita sukses serta hambatan implementasi kehutanan sosial di negara asal. Sesi tersebut diikuti oleh diskusi mengenai pembelajaran dan peluang bersama demi terwujudnya kerja sama regional.

Also Read:

Presiden Prabowo Menerima Pengunduran Diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI

Para perwakilan pemerintah juga turut memaparkan model-model yang dapat diadopsi, perkembangan regulasi, serta tantangan praktis yang dihadapi dilapangan, sehingga pembahasan tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, melainkan juga berlandaskan solusi konkret yang dapat direplikasi.

“Pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan AGP telah memberikan banyak pembelajaran. Berbagai tantangan praktis, termasuk yang berkaitan dengan prosedur, yang dihadapi para pelaksana di lapangan, merupakan pengalaman yang ingin kami bagikan melalui lokakarya ini,” ucap Lawyer, Food, Oceans, Land Use (FOLU) Japan and Southeast Asia, ClientEarth, Azam Hawari

Also Read:

MK Tegaskan Hak Konsumen atas Kuota Internet, YLKI: Momentum Penguatan Perlindungan Konsumen di Era Digital

Menurutnya, tidak ada satu negara yang memiliki semua solusi. Karena itu, imbuhya, lokarya ini menjadi sangat penting untuk saling bertukar pengalaman, belajar satu sama lain, dan mencari solusi bersama.

Sementara itu, Country Director RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra, menyampaikan apresiasi kepada para rekan dan partisipan, karena telah mendukung penguatan kerangka kerja ASEAN Guiding Principles.

Also Read:

Miliarder Prajogo Pangestu Berencana Akuisisi Perusahaan Geothermal Filipina

Gamma mengungkapkan, “Kendati tiap negara memiliki sistem politik, budaya, serta konteks ekonomi-sosialnya masing-masing, kita memiliki kesamaan misi, yakni keinginan untuk memperkuat kehutanan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, kemakmuran ekonomi, dan keadilan sosial.”

Gamma menyatakan, lokakarya ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama tersebut. Ia mengajak para peserta serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mengubah prinsip-prinsip menjadi tindakan nyata demi mewujudkan ASEAN yang lebih tangguh dan inklusif.

Also Read:

Mengejutkan, Naniek Sudaryati Deyang Mundur dari Jabatan Kepala BGN

Kegiatan lokakarya ini ditutup dengan refleksi dari Sekretariat ASEAN mengenai pemanfaatan berbagai pembelajaran yang diperoleh untuk mendukung implementasi AGP secara berkelanjutan di tingkat nasional di seluruh kawasan ASEAN. (Syarif)

Also Read:

Kemenperin Klarifikasi PHK dan Penutupan PT Samwon Busana Indonesia