YLKI Somasi Kemensos Gara-Gara Stop PBI BPJS Kesehatan

Jakarta,corebusiness.co.id—Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melayangkan somasi ke Kementerian Sosial (Kemensos). Buntut penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang terjadi secara masif baru-baru ini menimbulkan kegelisahan publik yang luas.

Berdasarkan implementasi Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, pemerintah telah melakukan penonaktifan kepesertaan PBI dalam jumlah yang sangat besar dan diperkirakan berdampak pada sekitar 11 juta jiwa masyarakat penerima manfaat.

Also Read:

FKBI: Cleaning Data Kemensos Bermasalah saat Menganulir Peserta PBI BPJS Kesehatan

YLKI menilai penonaktifan peserta PBI yang dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa mekanisme keberatan yang jelas, serta tanpa masa transisi yang manusiawi merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak patut.

“Negara tidak boleh menghapus hak jaminan kesehatan kelompok rentan secara tiba-tiba hanya karena persoalan data atau prosedur birokrasi yang tidak transparan,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Senin (9/1/2026).

Also Read:

Penonaktifan Peserta PBI BPJS Kesehatan, YLKI: Pasien Rentan Jadi Korban

YLKI menilai penonaktifan peserta PBI berpotensi kuat sebagai bentuk maladministrasi pelayanan publik, karena mengabaikan hak konsumen atas informasi serta kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan publik yang layak.

Emiliana menyebutkan, hingga saat ini, YLKI telah menerima 16 pengaduan konsumen, dan jumlah tersebut berpotensi terus bertambah seiring meluasnya dampak penonaktifan PBI BPJS Kesehatan.

Also Read:

Heboh Wabah Virus Nipah di India, Otoritas Kesehatan di Asia Tenggara Tingkatkan Pemeriksaan di Bandara

Buntut penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, kata dia, YLKI telah menyampaikan somasi kepada Kemensos, pada Senin, 9 Februari 2026.

Dalam surat somasi, YLKI menyampaikan lima tuntutan terhadap Kemensos sebagai berikut:

Also Read:

Jhon Saud Damanik Minta MDP KKI Periksa Dokter SFZ atas Dugaan Malapraktik

Satu, menghentikan praktik penonaktifan mendadak peserta PBI tanpa pemberitahuan.

Dua, melakukan pemulihan dan menjamin reaktivasi peserta BPJS Kesehatan, khususnya kelompok rentan, guna menjamin keberlanjutan layanan kesehatan.

Also Read:

Diduga Malapraktik, Dokter di Klinik DBC dan UCB Dilaporkan ke MDP KKI

Tiga, mengawasi dan menjamin proses reaktivasi dilakukan secara cepat, sederhana, dan tidak berbelit, dengan target maksimal 1×24 jam, serta menyediakan posko dan kanal pengaduan yang mudah diakses.

Empat, memastikan penyampaian penjelasan terbuka kepada publik secara menyeluruh mengenai dasar kebijakan, prosedur penonaktifan, serta data yang digunakan, terutama bagi peserta terdampak.

Also Read:

Dugaan Malapraktik, Klinik Kecantikan DBC Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Lima, menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menyediakan informasi yang memadai serta masa transisi minimal 3–6 bulan sebelum penonaktifan dilakukan secara total.

YLKI menegaskan bahwa hak atas kesehatan adalah hak dasar warga negara. Negara tidak boleh abai, dan kebijakan administratif tidak boleh mengorbankan rakyat miskin sebagai pihak yang paling rentan.

Also Read:

Pasien Rhinoplasty Laporkan SFZ ke Polda Metro Jaya atas Dugaan Malapraktik

Emiliana menyatakan, jika dalam waktu tiga hari kerja sejak surat diterima tidak terdapat respons dan tindakan korektif yang nyata, YLKI akan menempuh langkah lanjutan melalui pengaduan resmi ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, serta mempertimbangkan upaya uji materiil terhadap regulasi terkait di Mahkamah Agung. (Rif)

Also Read:

Murid Merokok Ditampar Kepsek, Kadis Pendidikan Ditegur malah Mutasi Guru