
Jakarta,corebusiness.co.id– Guna menindaklanjuti rencana support Bank Indonesia melalui relaksasi giro wajib minimum yang akan digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada sejumlah dukungan anggaran APBN yang akan diberikan agar program tersebut bisa terwujud.
Pertama misalnya, ada Rp 18 triliun yang dialokasikan dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) dan penyertaaan modal negara di Pt Sarana Multigriya Finansial (SMF), untuk mendukung 220.000 rumah.
“Dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam Undang-undang APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan PNM di PT SMF yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen 20 tahun,” kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian,Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Seperti diketahui oleh teman-teman wartawan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan juga menemukan beberapa cara yang nanti difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erik dari Kementerian BUMN dan Pak Gubernur Bank Indonesia dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter,” ungkapnya
Sri Mulyani juga menegaskan selain pembangunan hunian baru, program 3 juta rumah juga akan menyadari program bedah rumah. Dengan rencana tersebut, pihaknya optimis program 3 juta rumah akan terwujud.
“Kita optimis, kita akan bisa di spill up atau ditingkatkan kemudian mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi, karena tadi 3 juta rumah, yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka, ini semuanya yang ada di dalam APBN, kita akan terus evaluasi dan bahkan kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai,” terangnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 mencapai Rp 40,27 triliun yang terbagi menjadi alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Rp 5,27 triliun dan pembiayaan perumahaan dengan total Rp 35 triliun.
Dengan Rincian pembiayaan perumahan meliputi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit dan Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.(RK).