Oleh: Khudori
Pengamat Ekonomi Pertanian

DELAPAN orang diberitakan dicopot dari jabatannya. Mereka, enam dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan dua dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dua orang lainnya mendapat surat peringatan. Ini buntut kasus dugaan pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh pedagang. Satu dari sembilan pelaku dari pihak swasta menjadi tersangka.

Menurut Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, kasus dugaan pengoplosan beras SPHP ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta, 28 Oktober 2026. Di dua tempat itu ditemukan barang bukti 600 ton beras. Menurut Amran, ada dua modus. Pertama, beras SPHP dibongkar dari kemasan asli dan diganti kemasan baru dengan label berbeda. Kedua, beras SPHP dicampur beras lain dan dikemas dengan label premium.

Also Read:

Menguak Sengkarut Distribusi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Dengan cara itu, kata Amran, pengoplos bisa menjual beras dengan harga Rp17.000 per kg. Jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP di zona I, termasuk Jakarta, yang sebesar Rp12.500 per kg. Berdasarkan kalkulasi Bapanas, penyalahgunaan 600 ton beras SPHP berpotensi membuat subsidi yang tidak tersalurkan kepada masyarakat konsumen mencapai Rp3,3 miliar. Asumsinya, tiap kg beras SPHP ada subsidi sekitar Rp5.510.

Amran menduga beras SPHP yang dioplos lebih dari temuan awal: 600 ton. Arus keluar-masuk beras bisa lebih banyak lagi. Bisa ribuan ton beras. Amran meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar kasus ini hingga ke akar. Termasuk menindak pejabat dan pihak yang terlibat. Agar tidak berulang, Amran akan menerbitkan surat edaran guna mengencangkan pengawasan dan mempertegas risiko hukum, denda hingga ancaman pidana.

Also Read:

IHSG Trading Halt Lagi! Panik atau Justru Peluang Emas?

Apresiasi dan dukungan patut diberikan kepada Kepala Bapanas dan aparat penegak hukum yang telah membongkar dugaan penyelewengan ini. Karena beras SPHP disalurkan agar seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan bawah, bisa mengakses beras. Beras SPHP diambil dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog dan dijual di bawah harga pasar. HET beras medium serupa SPHP sebesar Rp13.500 per kg. Karena ada subsidi, penyaluran diatur ketat dan rigid. Guna menghindari penyalahgunaan.

Dalam petunjuk teknis SPHP beras di konsumen 2026 seperti diatur di Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026, beras SPHP bisa disalurkan dalam 2 kemasan: 5 dan 2 kg. Kemasan 2 kg belum tersedia, Kemasan 50 kg dapat disalurkan khusus buat Maluku, Papua, dan daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan). Selain itu, dapat pula diberlakukan pada daerah lainnya sesuai hasil rapat koordinasi pemerintah.

Also Read:

Segera Berlakukan Sertifikasi Halal via “Wajib Halal Oktober”

Pembelian oleh konsumen dibatasi: maksimal 5 pak kemasan 5 kg. Beras SPHP yang dibeli konsumen tidak boleh dijual lagi. Ada sembilan mitra penyalur: pengecer di pasar rakyat, outlet pangan atau koperasi binaan pemda, koperasi/outlet instansi pemerintah, Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih, ritel modern, outlet BUMN/BUMD, rumah pangan kita, distributor BUMN/BUMD, dan dan instansi pelaksana gerakan pangan murah (GPM). Beras tak boleh dioplos, dikemas ulang, dan diubah identitasnya.

Pembelian dilakukan melalui aplikasi Klik SPHP. Jumlah beras per transaksi dibatasi. Misalnya, rumah pangan kita (RPK) dan pengecer dapat membeli maksimal 4 ton per transaksi. Periode transaksi tidak dibatasi. Bisa harian, bisa mingguan. Hanya GPM dan ritel modern yang tidak ada pembatasan jumlah pembelian. Untuk zona I (Jawa, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi), harga pembelian di gudang Bulog Rp11.000 per kg dan dijual di konsumen maksimal Rp12.500 per kg.

Also Read:

Menakar Potensi Distorsi Migrasi Gas Alam Terkompresi dan Kompor Induksi

Merujuk dugaan pengoplosan beras SPHP di atas, kasus ini masih jauh dari terang benderang. Masih ada sejumlah pertanyaan yang memerlukan jawaban. Pertama, dari mana beras SPHP didapat tersangka? Asal beras SPHP menjadi penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab. Kalau tersangka mendapatkan beras dari mitra penyalur, tanggung jawab tidak lagi di Bulog. Tanggung jawab berpindah ke mitra penyalur. Sebaliknya, kalau tersangka mendapatkan beras dari Bulog, BUMN ini harus tanggung jawab.

Kedua, berapa jumlah beras yang dioplos tersangka? Jumlah per hari atau per minggu. Jumlah ini juga penting untuk menduga kemungkinan tersangka mendapatkan beras dari mana. Kalau mendapatkan beras dari oknum Bulog langsung, amat mungkin jumlahnya besar. Atau mendapatkan dari institusi pelaksana GPM dan ritel modern, yang memang transaksi pembelian SPHP tak dibatasi. Akan tetapi, kalau mengandalkan pasokan dari RPK atau pengecer, tentu harus melibatkan banyak mitra dan banyak transaksi.

Also Read:

Mengulik Fenomena Patgulipat Beras Fortifikasi

Merujuk penjelasan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dari penelusuran jalur distribusi diketahui nomor truk pengangkut hingga mitra RPK yang memesan beras SPHP. Beras SPHP mitra RPK ini dilepas ke pihak lain yang kemudian dioplos di Matraman. Penelusuran dilakukan setelah Bulog mendapatkan informasi penangkapan pengemas ulang beras SPHP dalam kemasan 50 kg dari Polres Jakarta Timur. Pembelian mitra RPK lewat Klik SPHP. Ada transaksi dua hari berturut-turut. Ini didalami.

Sayangnya, Rizal tidak menjelaskan berapa volume beras SPHP yang ditemukan di Matraman dan PIBC. Kalau dugaan penyelewengan dilakukan mitra RPK melalui transaksi resmi, perlu keterlibatan banyak mitra dan transaksi berulang-ulang guna mencapai barang bukti 600 ton beras — seperti disampaikan Kepala Bapanas. Kalau hanya satu-dua RPK dan dua-tiga kali transaksi, temuan barang bukti 600 ton kurang masuk akal.

Also Read:

Kembalikan Pengelolaan Migas ke Pertamina

Mengacu data Bulog, dari Maret hingga 23 September 2026, telah tersalur 828 ribu ton beras SPHP. Dari jumlah ini, penyaluran di Jawa Timur paling tinggi (139.361 ton), disusul Jawa Tengah (113.747 ton), dan Jawa Barat (87.266 ton). Posisi Jakarta di nomor tujuh: 27.441 ton. Mitra penyalur tertinggi adalah GPM (37,46%), disusul RPK (23,42%), pengecer di pasar rakyat (23,12%), outlet/koperasi binaan pemda (9,23%), dan ritel modern (3,39%). Tampak mana provinsi dan mitra penyalur terbesar.

Ketiga, bagaimana tersangka menjual beras SPHP yang didapat dan pada level harga berapa? Mengacu penjelasan Kepala Bapanas bahwa pelaku membongkar kemasan asli beras SPHP dan diganti kemasan baru dengan label berbeda. Kalau mengacu pada video yang beredar saat peninjauan di Matraman dan PIBC, kemasan baru yang dimaksud adalah kemasan 50 kg. Kalau hanya membongkar kemasan SPHP dan isi dipindahkan ke kemasan baru, hampir mustahil pelaku bisa menjual dengan harga hingga Rp17.000 per kg.

Also Read:

Menanti Jurus Pemerintah Mengatasi Krisis Beras di Ritel Modern

Mengapa? Beras SPHP adalah beras medium. Kalau isi beras SPHP hasil pengadaan lebih dari enam bulan, kualitas beras mulai menurun. Antara lain tercium dari bau. Kalau beras SPHP dicampur atau dioplos dengan beras premium dan dikemas dengan label baru beras premium, terbuka peluang pelaku menjual beras dengan harga lebih tinggi. Akan tetapi, porsi campuran beras SPHP tidak bisa banyak. Karena semakin banyak porsi beras SPHP, beras hasil oplosan akan semakin jauh dari kualitas premium.

Pada akhirnya, publik menunggu kerja aparat penegak hukum, khususnya Satgas Pangan Polri, untuk menuntaskan dugaan penyelewengan beras SPHP ini. Tidak hanya menuntaskan, tapi juga menjernihkan bagaimana duduk perkaranya. Agar porsi tanggung jawab bisa ditempatkan pada pundak yang tepat. Jangan sampai kasus dugaan pengoplosan masih abu-abu, keputusan otoritas sudah berlari jauh. Ini potensial memunculkan masalah baru.

Also Read:

Menguji Kepantasan Sertifikasi Halal Produk Rokok

Also Read:

Kenapa Pencari Suaka tak Langsung Dideportasi?