Dengan margin distributor dan toko sekitar 7,5% (Rp1.000 per kg) ketika dijual di pasar tradisional, produsen sudah tidak bisa melego beras sesuai HET di zona I: Rp13.500 per kg. Kalkulasi ini dengan asumsi produsen mendapatkan keuntungan dari hasil samping: dedak, bekatul, dan menir. Selain itu, faktanya untuk mendapatkan rendemen giling 56% tidak mudah. Pendek kata, seperti produsen beras premium, ketika harga gabah tinggi dan rendemen 55-56%, produsen beras medium akan merugi jika taat HET.

Pemerintah menetapkan HET beras berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah. Tahun lalu, HPP GKP di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500 per kg. Asumsinya, harga gabah akan bergerak di sekitar HPP. Sepanjang 2025, ketika kebijakan baru tersebut berjalan efektif di Februari 2025, rerata harga bulanan GKP di petani selalu di atas Rp6.500 per kg. Ketika harga GKP di atas HPP, HET beras potensial terlampaui. Gabah adalah bahan baku beras. Ketika harga gabah tinggi, harga beras juga tinggi. Implikasinya, pelaku usaha akan kesulitan mematuhi HET

Sejak Badan Pangan Nasional (Bapanas) berdiri, dalam kurun waktu 2022-2025 HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5-47,3%. Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ketika HET beras medium naik antara 6,9-14,8% pada Agustus tahun 2025, HET beras premium tak berubah. Kalau HET beras medium dikoreksi karena kenaikan harga bahan baku gabah, mengapa koreksi serupa tidak dilakukan pada HET beras premium?

Also Read:

Bulog dan 100 Infrastruktur Pascapanen: Pembelajaran dari Masa Lalu

Situasi ini amat dilematis bagi pelaku usaha. Apabila menjual di atas HET akan dinilai melanggar dan dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, jika tetap menjual di bawah HET kerugian akan terus menggerogoti keuangan perusahaan. Ini membuat penggilingan padi, terutama skala kecil, terlempar dari pasar alias tutup operasi. Pelaku usaha merugi dan berdarah-darah ini sudah terjadi berbulan-bulan. Dugaan saya, setidaknya terjadi sejak tahun lalu. Ketika pemerintah mengubah kebijakan perberasan secara drastis. Pertama, pembelian GKP di petani untuk semua kualitas alias tanpa rafaksi harga. Ini tak hanya berlaku bagi Bulog, tapi juga pelaku usaha swasta.

Kedua, Bulog ditargetkan menyerap gabah/beras dalam jumlah besar: 3 juta ton pada 2025 dan 4 juta ton setara beras pada 2026. Untuk mencapai target itu, Bulog menjadi pembeli awal. Berbeda dengan sebelumnya: Bulog masuk pasar saat harga jatuh dan berhenti menyerap/membeli gabah/beras bila harga di pasar kembali normal. Sebagai pembeli awal, apalagi dalam jumlah besar, Bulog menyedot sebagian besar gabah/beras di pasar. Dengan skema maklon, secara teoritis mitra maklon- Bulog tetap bisa membeli gabah meski harga di pasar tinggi. Ini membuat pelaku nonmitra maklon kian sulit.

Also Read:

Mengapa AS Meminta Blanket Overflight Clearance?

Adalah benar saat ini beras premium aneka merek dari sejumlah produsen, terutama penggilingan menengah dan besar, masih dapat ditemukan di retail-retail modern. Akan tetapi, jika satu per satu produsen beras itu menghentikan pasokan beras ke retail modern, seperti disampaikan Dodot untuk FS, beras premium hilang dari retail modern hanya menunggu waktu. Dodot menjelaskan saat ini pasokan beras FS ke retail modern dihentikan. Jika ini diikuti produsen lain, pasokan akan benar-benar kosong.

FS adalah BUMD milik Provinsi Jakarta. Sebelum gonjang-ganjing perberasan sejak tahun lalu, FS memproduksi beras antara 6.000-8.000 ton per bulan atau mengisi 7-9% dari kebutuhan Jakarta melalui Pasar Induk Beras Cipinang sebesar 80.000-90.000 ton per bulan. Saat ini, total produksi beras FS diperkirakan menurun. Dodot menjelaskan, aneka efisiensi yang dilakukan FS tidak lagi mampu menutupi biaya bahan baku yang mahal. Situasi seperti ini, jelas Dodot, tidak hanya dialami FS. Tetapi juga menimpa semua pelaku industri perberasan nasional.

Also Read:

100 Infrastruktur Pascapanen serta Ambisi Menstabilkan Pasokan dan Harga Pangan

Tengok saja laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) tahun 2025. Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian tahun 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut. Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025. HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa.

Bukankah saat ini beras produksi HOKI dan NASI masih bisa ditemukan di retail modern? Benar. Bagi pemilik merek beras seperti HOKI, NASI atau lainnya, menghentikan pasokan berarti menghentikan penjualan. Memutuskan penghentian penjualan beras termasuk di jejaring retail modern, seperti ditempuh FS saat ini, perlu pertimbangan berlapis-lapis. Pertama, bagi korporasi pemilik brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Also Read:

Pelaku Usaha Industri Daging Sapi Berdarah-darah, Siapa Diuntungkan?

Mengapa? Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen akan lari ke merek lain. Kedua, kalau pasokan ke retail modern berhenti cukup lama, merek beras akan masuk delisting. Kalau ini yang terjadi, pelaku retail modern kemungkinan akan ‘melirik’ kandidat merek pengganti.

Pertanyaannya: sampai kapan perusahaan pemilik merek itu bertahan menjaga brand tatkala usahanya merugi? Bukankah mempertahankan mati-matian merek agar berada di pasar di saat usaha terus-menerus merugi menjadi tidak masuk akal? Bagaimana pelaku usaha bisa menjaga kualitas produk apabila usaha terus merugi? Bagaimana pula pelaku usaha dapat mempertahankan layanan yang prima apabila usaha mereka berdarah-darah?

Also Read:

Sepuluh Catatan Kritis “Hari Konsumen Nasional”

Kerugian massal pelaku usaha di industri perberasan adalah cermin sempitnya rentang harga: antara harga gabah dengan HET beras. Rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jika pun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan mayoritas di atas HET seperti terjadi saat ini.

Also Read:

Era Baru Nikel Indonesia