Target Proyek Tertunda

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengejar onstream Blok Tuna pada 2029. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus mengatakan, lembangannya tengah mendorong percepatan pergantian operator blok sembari memastikan proyek ladang gas raksasa itu tak lagi molor.

“SKK Migas berusaha memastikan bahwa target onstream sesuai dengan milestone tetap terlaksana walaupun ada dinamika yang terjadi,” kata Rikky kepada Bloomberg Technoz, pada 29 Oktober 2025.

Also Read:

Konsisten Perkuat Lini Bisnis Utama, Elnusa Catat Kinerja Operasional Positif di Kuartal I 2026

Target onstream Blok Tuna pada 2029 itu molor dari jadwal awal yang sempat dipatok pada 2026. Saat itu, konsorsium kesulitan untuk mengerjakan proyek lantaran sanksi yang diterima perusahaan migas Pemerintah Rusia, Zarubezhneft (ZAL) dari Uni Eropa. Belakangan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) turut memberi sanksi tambahan untuk perusahaan migas Rusia dan investasinya di sejumlah negara.

Kendati demikian, Rikky memastikan, lembagannya bakal tetap memastikan proyek ini tak lagi molor walau terdapat sanksi baru dari AS.

Also Read:

Dibutuhkan Global, Harga Batu Bara Masih Perkasa

Di sisi lain, SKK Migas, seperti diberitakan Bloomberg, membeberkan proses divestasi Harbour Energy dari Blok Tuna mendekati akhir. Rikky memastikan ZAL bakal mengambil alih posisi operator blok.

“Hasil dari divestasi ini pada akhirnya akan menghadirkan pihak baru untuk menemani ZAL,” kata Rikky.

Also Read:

Insting Menteri Bahlil Eksekusi Program Energi Presiden Prabowo

Menurutnya, transaksi divestasi antar-KKKS itu mendekati rampung. Ia memperkirakan proses divestasi Harbour Energy selesai sekitar dua bulan mendatang.

Proyek yang berdekatan dengan Vietnam itu telah mendapat persetujuan rencana pengembangan atau plan of developement (PoD) sejak Desember 2022 lalu. Ladang gas itu dikerjakan kongsi Zarubezhneft lewat anak usahanya ZAL bersama dengan entitas Harbour Energy di Indonesia, Premier Oil Tuna B.V. Keduanya masing-masing memegang 50 persen hak PI, dengan Premier Oil sebagai operator blok.

Also Read:

Pengamat UGM: UEA Ingin Bebas dari OPEC untuk Poduksi Minyak

Hanya saja, konsorsium Premier Oil dan Zarubezhneft Asia tidak kunjung meneken keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) hingga saat ini. Alasannya, terdapat sanksi yang dikenakan kepada Zarubezhneft akibat invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022 lalu.

Sejak saat itu, konsorsium mencari cara untuk bisa mencari jalan keluar terkait dengan kelanjutan proyek tersebut, khususnya untuk mengatasi sanksi pada pembiayaan.

Also Read:

UEA Hengkang dari OPEC dan OPEC+, Pukulan Berat bagi Kelompok Produsen Minyak Global

Belakangan, opsi farm out atau penjualan hak partisipasi salah satu mitra menjadi pilihan yang diambil.

Menurut data Kementerian ESDM, Blok Tuna diestimasikan memiliki potensi gas di kisaran 100—150 million standard cubic feet per day (MMSCFD). Ketika itu, investasi pengembangan lapangan hingga tahap operasional ditaksir mencapai US$3,07 miliar atau setara dengan Rp45,4 triliun. 

Also Read:

Jelang Produksi Massal di Timor Leste, Bobibos Ikuti Uji Laboratorium di Lemigas