LKPP Ditingkatkan Menjadi Badan Pengadaan Pemerintah

Kepala Negara lantas menunjukkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan 25,43 persen diperkirakan pada 2026.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah akan meningkatkan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Alasannya, kata Prabowo, agar seluruh pengadaan barang dan jasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui satu pintu.

Also Read:

Jelang Peringatan HUT ke-81 RI di Istana, Warga Antre sejak Dini Hari

Menurutnya, jika sistem ini dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30 persen dari belanja pengadaan 1.200 triliun rupiah.

“Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai 360 triliun rupiah. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar AS, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan 360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” jelasnya.

Also Read:

Presiden Prabowo: RAPBN Tahun 2027 Tetap Didesain Ekspansif

Lebih lanjut, Prabowo mencontohkan, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga 150 juta rupiah per unit. Setelah pembelinya dikonsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, ternyata barang tersebut bisa dibeli seharga 26 juta rupiah per unit.

“Ini penghematan hampir enam kali, enam kali penghematan. Ini real, 150 juta, kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal,” paparnya.

Also Read:

Menko PMK Pratikno Buka Pameran EDRR Indonesia: Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Nasional

Prabowo meminta dukungan DPR terkait peningkatan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah tersebut. Badan ini nantinya akan mendata berbagai kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel.

“Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu, tidak ada alasan untuk masing-masing institusi  tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri,” ucapnya.

Also Read:

Presiden Prabowo Hanya Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Gubernur BI

Prabowo mengemukakan bahwa setiap rupiah yang berhasil dihemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat digunakan untuk rakyat, seperti itu perbaikan ruang kelas sekolah, renovasi puskesmas, penambahan alat-alat kesehatan untuk rumah sakit di daerah, dan kebutuhan masyarakat lainnya. (Rif)

Also Read:

Usai Dilantik Presiden Prabowo, Gubernur Donny Ermawan Jelaskan Tujuan Pembentukan URI