Jakarta,corebusiness.co.id-Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa mekanisme perdagangan karbon (carbon trading) dapat menjadi insentif bagi industri nikel untuk mempercepat proses dekarbonisasi.

Hal ini disampaikan oleh Wamen Diaz saat penyelenggaraan Konferensi Nasional “Memperkuat Daya Saing Industri Nikel melalui ESG, Dekarbonisasi, dan Uji Tuntas Bisnis dan HAM” yang diadakan oleh organisasi Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) di Jakarta.

“Carbon trading ini bisa menjadi cara untuk memberikan insentif kepada industri nikel untuk melakukan dekarbonisasi. Setiap industri pastinya mengeluarkan emisi, nanti ditetapkan oleh pemerintah hanya boleh berapa. Kalau emisinya ternyata kelebihan, dia harus beli karbon dari pasar. Tapi, kalau kurang dari batas emisi, ini bisa memberikan insentif untuk sebuah perusahaan untuk menjual karbon,” jelas Diaz.

Also Read:

Putri Mahkota Victoria Dukung Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif di Indonesia 

Wamen menilai proses pengolahan nikel laterit menghasilkan emisi karbon dioksida yang tinggi.  Karena itu, langkah dekarbonisasi diharapkan dapat berkontribusi dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) serta mengurangi dampak perubahan iklim akibat peningkatan konsentrasi GRK di atmosfer.

Diaz menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan sistem Emissions Trading System (ETS), yaitu mekanisme cap-and-trade yang diterapkan untuk mengendalikan emisi GRK sekaligus mengurangi polusi.

Also Read:

Sah, Destry Damayanti Jadi Gubernur BI

Saat ini, penerapan ETS masih mencakup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara. Ke depan, akan diterapkan juga di PLTU biomassa, minyak, PLTP Geothermal, industri semen, nikel, dan industri lainnya.

Untuk mendorong upaya dekarbonisasi, Diaz menyampaikan bahwa KLH/BPLH telah menyiapkan sistem registri dan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan perdagangan karbon agar dapat berjalan secara efektif.

Also Read:

Destry Damayanti Resmi Terpilih Jadi Gubernur BI, Begini Respons Pengamat Ekonomi

“Dari sisi KLH, untuk perdagangan karbon ada sistem namanya SRUK (Sistem Registri Unit Karbon), itu sistem perdagangan karbon sudah kita launching, secara sistem kita sudah siap, secara peraturan, kita sudah siap,” tutur Diaz. (Rif)

Also Read:

Presiden Wanti-wanti Kementerian, Lembaga, dan Pemda dalam Pengadaan Barang