Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menekankan bahwa setiap wilayah memiliki tantangan iklim yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang kontekstual.

“Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua wilayah, dan yang kami pelajari dari Pekalongan, Bulukumba, Tana Toraja dan tiga daerah lain di Sulawesi Selatan, dan Samarinda adalah bahwa keberhasilan adaptasi lahir dari kemampuan mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, dan dukungan berbagai mitra dalam satu ruang kolaborasi,” terang Nurina.

Menurutnya, penguatan ketahanan iklim harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan penciptaan alternatif penghidupan yang berkelanjutan.

Also Read:

Dirut Pertamina Drilling Beberkan Tantangan Operasi Pengeboran Sumur HPHT dan Deepwater

“Adaptasi bukan hanya tentang bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi memastikan masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk tetap berkembang di tengah perubahan yang terjadi,” imbuhnya.

Nurina menyebut, selain mengimplementasikan program di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah, KEMITRAAN juga bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah lainnya, misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Organisasi Aksi Sosial & Ekologi (OASE), dan SRP Payopayo. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah Bersama Harmoni Alam Indonesia (HAI), serta di Kota Samarinda bersama Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR).

Also Read:

Bapeten dan PT IDSurvey Perkuat Pengawasan Ketenaganukliran

Nurina mengklaim, KEMITRAAN tidak dipilih secara eksklusif oleh Adaptation Fund, melainkan berhasil memperoleh akreditasi setelah melalui proses penilaian yang ketat terhadap tata kelola kelembagaan, sistem pengelolaan keuangan, mekanisme pengadaan, manajemen risiko, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Hal ini menurutnya merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat mengakses pendanaan iklim internasional.

Ia menyatakan, kepercayaan Adaptation Fund kepada KEMITRAAN menunjukkan bahwa lembaga nasional Indonesia mampu memenuhi standar internasional dalam mengelola pendanaan iklim. Akreditasi ini, kata dia, membuka peluang agar lebih banyak pendanaan global dapat langsung menjangkau masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. (Rif)

Also Read:

Dirut PLN Minta Maaf saat Sampaikan Kondisi Terbaru Kelistrikan di Pulau Jawa

Also Read:

Pemadaman Bergilir, YLKI Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Persoalan Listrik