Jakarta,corebusiness.co.id-Ragam bentuk bencana yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.

Sebut saja bencana banjir rob yang terus menggenangi kawasan pesisir Kota Pekalongan, perubahan pola hujan yang mengancam pertanian masyarakat adat Kajang di Bulukumba, menurunnya produktivitas kopi Toraja akibat cuaca ekstrem, hingga meningkatnya risiko banjir perkotaan di Samarinda.

Meski dampaknya berbeda di setiap daerah, pengalaman dari berbagai wilayah tersebut menunjukkan satu kesamaan: ketahanan iklim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lokal, sektor swasta, dan mitra pembangunan untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Also Read:

Dirut Pertamina Drilling Beberkan Tantangan Operasi Pengeboran Sumur HPHT dan Deepwater

Pembelajaran tersebut menjadi salah satu fokus dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Ketahanan Iklim Berkelanjutan’ yang diselenggarakan KEMITRAAN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan Adaptation Fund (AF) di Jakarta, pada 24-25 Juni 2026.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, mengatakan bahwa kementeriannya telah menjadikan isu perubahan iklim sebagai prioritas program pembangunan nasional.

Also Read:

Bapeten dan PT IDSurvey Perkuat Pengawasan Ketenaganukliran

Franky menyampaikan, pemerintah nasional melalui Asta Cita menempatkan isu perubahan iklim sebagai pilar strategis dalam pembangunan nasional, terutama melalui misi ekonomi hijau dan ketahanan iklim.

Untuk itu, kata dia, pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan nasional terus mendorong penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk melalui pengembangan berbagai inisiatif adaptasi berbasis masyarakat.

Also Read:

Dirut PLN Minta Maaf saat Sampaikan Kondisi Terbaru Kelistrikan di Pulau Jawa

“Praktik-praktik baik yang berkembang di daerah perlu menjadi bagian dari solusi nasional dalam menghadapi krisis iklim,” kata Franky.

Sejak 2019, Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kedeputian Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dan KEMITRAAN melalui dukungan dari Adaptation Fund (AF) telah menjalankan program adaptasi perubahan iklim di lima wilayah Indonesia dengan dampak iklim yang berbeda.

Also Read:

Pemadaman Bergilir, YLKI Desak Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Persoalan Listrik

Melalui program tersebut, berbagai pihak didorong untuk memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat, meningkatkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap perubahan iklim, serta membangun kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan kelompok rentan.

Hugo Remaury, perwakilan Adaptation Fund, menegaskan bahwa organisasinya mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Also Read:

Benchmarking, Zimbabwe Pelajari Konsep Investasi dan Hilirisasi di IMIP

Adaptation Fund (AF) merupakan mekanisme pendanaan internasional yang dibentuk sebagai bagian dari komitmen global untuk mendukung berbagai inisiatif masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Adaptation Fund, dijelaskan Hugo, dibentuk berdasarkan keputusan Konferensi Para Pihak (COP) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dengan tujuan membiayai proyek dan program yang membantu masyarakat rentan di negara-negara berkembang beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Also Read:

PT Vale Hadirkan Bukti Nyata Pengelolaan Sampah di Pameran Lingkungan Internasional

“Pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan, pandangan, dan prioritas masing-masing negara,” ujar Hugo.

Menurutnya, keberhasilan adaptasi perubahan iklim sangat bergantung pada kemampuan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Also Read:

Tok! Ade Jona Prasetyo Terpilih sebagai Ketum HIPMI Periode 2026-2029

“Masyarakat yang berada di garis depan menghadapi dampak perubahan iklim bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga sumber pengetahuan dan inovasi. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa ketika pendanaan iklim dipadukan dengan kepemilikan lokal, kepemimpinan masyarakat, dan kolaborasi yang kuat, dampak yang dihasilkan menjadi lebih inklusif, berkelanjutan, serta responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa berbagai pembelajaran dari lokasi-lokasi proyek di Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana investasi dalam adaptasi perubahan iklim mampu menghasilkan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, menekankan bahwa setiap wilayah memiliki tantangan iklim yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang kontekstual.

Also Read:

Gubernur Sherly dan Harita Nickel Perkuat Kompetensi Generasi Muda Maluku Utara

“Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua wilayah, dan yang kami pelajari dari Pekalongan, Bulukumba, Tana Toraja dan tiga daerah lain di Sulawesi Selatan, dan Samarinda adalah bahwa keberhasilan adaptasi lahir dari kemampuan mempertemukan kebutuhan masyarakat, komitmen pemerintah, pengetahuan lokal, dan dukungan berbagai mitra dalam satu ruang kolaborasi,” terang Nurina.

Menurutnya, penguatan ketahanan iklim harus berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dan penciptaan alternatif penghidupan yang berkelanjutan.

Also Read:

Konsep Layanan Syariah MBI Inklusif untuk Semua Golongan Masyarakat

“Adaptasi bukan hanya tentang bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, tetapi memastikan masyarakat memiliki kapasitas, sumber daya, dan peluang untuk tetap berkembang di tengah perubahan yang terjadi,” imbuhnya.

Nurina menyebut, selain mengimplementasikan program di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah, KEMITRAAN juga bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah lainnya, misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan bersama Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), Organisasi Aksi Sosial & Ekologi (OASE), dan SRP Payopayo. Sementara di Kabupaten Maluku Tengah Bersama Harmoni Alam Indonesia (HAI), serta di Kota Samarinda bersama Center for Climate and Urban Resilience (CeCUR).

Also Read:

YLKI Respons Harga Jual Pertamax Series Terbaru per 10 Juni 2026

Nurina mengklaim, KEMITRAAN tidak dipilih secara eksklusif oleh Adaptation Fund, melainkan berhasil memperoleh akreditasi setelah melalui proses penilaian yang ketat terhadap tata kelola kelembagaan, sistem pengelolaan keuangan, mekanisme pengadaan, manajemen risiko, serta perlindungan lingkungan dan sosial. Hal ini menurutnya merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat mengakses pendanaan iklim internasional.

Ia menyatakan, kepercayaan Adaptation Fund kepada KEMITRAAN menunjukkan bahwa lembaga nasional Indonesia mampu memenuhi standar internasional dalam mengelola pendanaan iklim. Akreditasi ini, kata dia, membuka peluang agar lebih banyak pendanaan global dapat langsung menjangkau masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. (Rif)