Jakarta,corebusiness.co.id-Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bersama State Atomic Energy Corporation (Rosatom) Indonesia menyelenggarakan lokakarya tentang kerangka regulasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) selama dua hari, sejak 29-30 April 2026.

Penyelenggaraan lokakarya bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif antara regulator di tingkat nasional (Bapeten, KKP, KLH, dan Kemenhub) dengan vendor PLTN. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memajukan program energi nuklir di Indonesia secara bertanggung jawab.

Turut hadir Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin, Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti; perwakilan dari Rosatom Indonesia Anna Belokoneva beserta jajaran, perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Also Read:

KAI Sampaikan Bela Sungkawa, Berikut Daftar Korban Meninggal dan Luka

Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin dalam kata sambutan menyampaikan bahwa pengembangan PLTN, termasuk melalui teknik terapung (floating) merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional untuk mendukung ketahanan energi dan target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang pemanfaatan berbagai teknologi PLTN, khususnya untuk menjangkau wilayah pesisir dan terpencil.

Also Read:

Menang di PN, Jusuf Hamka Beberkan Rencana Pengelolaan Aset dan Siaran TPI

Zainal menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan standar internasional guna memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan dalam pengembangan PLTN.

“PLTN terapung menghadirkan peluang sekaligus tanggung jawab, membutuhkan kerangka peraturan yang komprehensif, multisektoral, dan berstandar internasional,” kata Zainal.

Also Read:

Jelang Produksi Massal di Timor Leste, Bobibos Ikuti Uji Laboratorium di Lemigas

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor serta kerja sama internasional, termasuk dengan Rosatom, dalam mendukung penyusunan regulasi tersebut.

Kegiatan dilanjut dengan pemaparan materi mengenai kerangka regulasi PLTN di Indonesia oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi Bahan Nuklir (DP2IBN) Nur Syamsi Syam. Selain itu, kegiatan ini juga memaparkan berbagai materi, seperti skema kerja sama proyek PLTN terapung, konsep keselamatan Formed Police Unit (FPU), struktur hidroteknik di darat, aspek regulasi proyek Floating Nuclear Power Plant (FNPU) termasuk tantangan pengembangannya di Indonesia yang disampaikan oleh perwakilan Rosatom.

Efisiensi

Also Read:

Pemprov Malut Tunjukkan Dampak Nyata Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Sebagai informasi, Rosatom Indonesia adalah perusahaan energi nuklir Rusia berbasis di Moskow. Perusahaan ini fokus mendukung pengembangan ekosistem dan infrastruktur teknologi nuklir untuk tujuan damai, termasuk proyek PLTN skala besar maupun kecil, serta pengembangan SDM Indonesia.

“Dalam lokakarya ini, Rosatom melakukan sharing knowledge regulasi FNPP yang sudah diterapkan di Rusia. Info teknis FNPP menjadi opsi untuk digunakan di remote area. Karena, apabila harus menggunakan jaringan listrik, biaya pembangunan dan operasional PLTN secara keseluruhan menjadi mahal,” terang Hendra kepada corebusiness.co.id.

Also Read:

Direksi PT Vale Indonesia Umumkan Ketentuan RUPST kepada Pemegang Saham

Haendra mengatakan, secara umum beberapa negara memiliki minat menjadi vendor teknologi maupun menjadi konstuktor pembangunan PLTN pertama di Indonesia.

Pemerintah merencanakan membangun PLTN on-grid berkapasitas 500 megawatt (MW). Informasi yang diterima corebusiness.co.id, pemerintah menugaskan dua anak usaha PT PLN (Persero), yaitu PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power sebagai operator PLTN. Rencananya, PLN Indonesia Power sebagai operator proyek PLTN di Kalimantan Barat, dan PLN Nusantara Power untuk proyek PLTN di Bangka Barat.

Also Read:

Kisah Perempuan Tangguh di Laut dan Darat dalam Menjaga Ketahanan Energi Nasional

Pembangunan PLTN di dua tapak itu, masing-masing dengan kapasitas 250 MW. Bapeten sedang menyelesaikan rancangan RTRW untuk pembangunan PLTN di darat (onshore) dan lepas pantai (offshore).

Rencananya, PLTN di Bangka Barat akan dibangun menggunakan teknik floating, karena reaktor nuklirnya dibangun di offshore. Masing-masing reaktor nuklir di dua tapak tersebut menggunakan Small Modular Reactor (SMR). (Rif).

Also Read:

Pertamina dan Toyota Intensif Negosiasi untuk Proyek Bioetanol di Lampung