Menanti Perpres NEPIO untuk Pengenalan PLTN Pertama Indonesia

Jakarta,corebusiness.co.id-Pemerintah Indonesia sedang gencar mengoptimalkan potensi sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang tersebar di Indonesia. Bagaimana proyeksi pembangunan PLTN pertama di Indonesia?

Dalam beberapa waktu terakhir, kebijakan proyek EBT seperti bioenergi, pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT terus menunjukkan progres peningkatan yang signifikan. Seperti Program bioenergi dalam bentuk campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar (B40).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak Januari hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel sebanyak 40 persen atau B40 sebesar 10,57 juta kiloliter disertai peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil hingga Rp14,7 triliun.

Also Read:

Bertahap, Uni Eropa akan Hentikan Impor Migas Rusia 1 Januari 2028

“Selain menghemat devisa hingga mencapai Rp93,43 triliun, mandatori program ini mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 1,3 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan menggencarkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Also Read:

PHE ONWJ Teken Perjanjian Jual Beli Gas 27.932,52 BBTU dengan PT ENP

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Sepanjang tahun 2025, Kementerian ESDM sudah melakukan peresmian proyek-proyek pembangkit listrik sebanyak dua kali oleh Presiden Prabowo. Pertama pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil meresmikan sebanyak 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 GW. Dari total kapasitas pembangkit tersebut, sebanyak 89 persen merupakan pembangkit berbasis EBT.

Also Read:

Shell Perkirakan Kerugian $600 Juta akibat Pembatalan Proyek Biofuel Rotterdam

Kemudian pada 26 Juni 2025, 55 pembangkit listrik diresmikan, dengan rincian 8 PLT Panas Bumi dan sisanya adalah PLTS yang tersebar di 15 provinsi. Total kapasitas pembangkit yang diresmikan tersebut sebesar 379,7 megawatt (MW).

Pemerintah pun terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat desa dalam memperluas akses energi bersih. Di beberapa daerah pedesaan, pembangunan PLTS komunal kini telah mengubah wajah perekonomian lokal, menurunkan biaya energi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Also Read:

Menyibak Sumber Migas untuk Kebutuhan Aktivitas Sehari-hari

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan Ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” jelas Bahlil.

Sebagai wujud komitmen pemerintah, pada tahun 2030 target bauran EBT nasional telah direvisi menjadi sebesar 19-23 persen. Target ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

Also Read:

Dikritik Menkeu Malas Bangun Kilang Baru, Pertamina Buka Suara

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menegaskan langkah nyata untuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya bertujuan menekan emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tantangan global dan fluktuasi pasar energi dunia.

Proyeksi PLTN Pertama

Pemerintah juga telah mensahkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Dokumen strategis ini dinilai tidak hanya menjadi pedoman operasional PLN, tetapi juga kunci pencapaian target serapan energi bersih nasional dan komitmen penurunan emisi karbon.

Also Read:

OPEC+ Siap Turun Lebih Jauh di Bawah Target Produksi Minyak

RUPTL 2025-2034 telah menetapkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Giga Watt (GW). Dari total tersebut, 76 persen atau sekitar 52,9 GW bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi (storage). Proporsi EBT mencapai 42,6 GW (61 persen), storage 10,3 GW (15 persen), dan sisanya 16,6 GW (24 persen) berasal dari pembangkit fosil.

Rinciannya, kapasitas EBT terbagi atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 17,1 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 11,7 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 7,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, dan pengenalan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 0,5 GW.

Also Read:

PHE Gali Potensi Hidrokarbon di Cekungan Manui Sulawesi

Di antara energi berbasis EBT tersebut, PLTN belum pernah dibangun di Indonesia, karenanya di RUPTL disebutkan: tahap pengenalan.

Saat ini pemerintah sedang menyelaikan Struktur Satuan Tugas Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), yang sempat mengalami perubahan. NEPIO dibutuhkan bagi negara yang akan membangun PLTN. Penetapan NEPIO dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

Also Read:

ESDM Tetapkan TIS Petroleum Pemenang Lelang WK Migas Bumi Perkasa

Menurut konsultan nuklir dan cyber security, Bob S. Effendi, perubahan struktur pojka dalam NEPIO karena pembahasan yang sangat kompleks. Pemerintah juga berhati-hati dalam memastikan semua isu bisa terakomodasi.

“Yang terpenting adalah tahun ini keputusan harus terwujud, sehingga tahun depan bisa mulai bekerja. Jika sampai tahun depan belum ada kepastian, barulah bisa disebut berlarut-larut,” kata Bob S. Effendi kepada corebusiness.co.id, Rabu (22/10).

Also Read:

PHR Cetak Rekor, “Put On Production” 70 Sumur Sebulan

Bob berpandangan, selagi menunggu NEPIO disahkan, pemerintah terus membangun komunikasi dengan beberapa investor yang akan membangun PLTN di Indonesia. Jika ada pihak yang menyatakan minat membangun PLTN, maka pintunya adalah Kementerian ESDM, yang memiliki kewenangan terhadap pembangkit listrik. Sementara kewenangan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) terbatas pada aspek keselamatan, keamanan, dan pengawasan reaktor.

“Secara sederhana, Bapeten berfokus pada reaktor, sedangkan ESDM berfokus pada pembangkit listrik,” jelas Direktur PT Xpert Synergy Solution tersebut.

Also Read:

Pokja NEPIO kembali Berubah, Bob S. Effendi: Tahun Ini Harus Terwujud

Untuk reaktor yang belum terbukti (not proven), kata dia, jalurnya memang harus melalui Bapeten lebih dahulu. Sedangkan untuk reaktor yang sudah terbukti (proven), prosesnya dimulai dari ESDM, baru kemudian ke Bapeten.

Ia menyebutkan beberapa hal yang perlu segera ditetapkan pemerintah untuk mengejar pembangunan dan pengoperasian PLTN tahap pertama di Indonesia. Pertama, penetapan Lokasi tapak PLTN pertama. Kedua, skema pembiayaan yang akan digunakan dalam pengadaan PLTN. Ketiga, ketentuan tarif listrik dari PLTN. Keempat, penentuan pihak yang akan membangun PLTN pertama. Kelima, segera membentuk NEPIO.

Terpisah, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, Bapeten, Haendra Subekti, mengatakan, jika sudah mengoperasikan PLTN, mungkin Indonesia berada di urutan ke-33 di dunia.

“Di dunia ini, yang sudah mengoperasikan PLTN sekitar 30-an negara. Jadi, jumlahnya masih sedikit. Maka, akan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Artinya, Indonesia sudah bisa mengoperasikan PLTN, dan Indonesia mempunyai kemampuan sejajar dengan 30 negara tersebut,” kata Haendra kepada corebusiness.co.id.

Haendra menyebutkan manfaat secara konkret pembangunan PLTN di Indonesia. Pertama, Indonesia ikut mengurangi terjadinya perubahan iklim yang kondisinya saat ini tidak menentu. Listrik dari energi nuklir pun ikut mengurangi penggunaan energi berbasis fosil yang mengandung karbon. Dan Indonesia telah menargetkan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Kedua, energi listrik dari nuklir harganya lebih kompetitif dibandingkan energi listrik berbasis batubara. Ketiga, PLTN tidak mengenal musim, pasokannya stabil terus. Bahkan energi listrik berbasis nuklir bisa bekerja stabil selama 2 tahun, sesudahnya dilakukan pergantian bahan bakar.

Selanjutnya keempat, PLTN menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dengan demikian, maka akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Indonesia. Kelima, Indonesia bisa menguasai teknologi yang lebih kompleks.

Ia mengakui teknologi PLTN, memang, risikonya cukup tinggi. Dengan manajemen yang bagus, risiko tersebut bisa dikendalikan. Karena itu, semua pihak, termasuk SDM yang bekerja di sektor PLTN harus mempunyai komitmen melaksanakan protap dan standardisasi keselamatan yang sama. Jika ada yang menyimpang, segera dilaporkan.

“Jadi, ada kebanggaan jika Indonesia bisa mengoperasikan PLTN. Derajat Indonesia bisa terangkat di mata internasional. Dan Indonesia bisa duduk sejajar dengan negara-negara yang telah mengoperasikan PLTN,” pungkasnya.