Jakarta,corebusiness.co.id-Harga minyak mentah Brent dan West Texas Intermediate (WTI) AS sedikit turun, namun masih tinggi. Antisipasi gangguan pasokan energi dalam negeri, Pemerintah Indonesia mengubah cara membeli minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri.

Pada Selasa, 27 Oktober 2026, pukul 00.00 waktu London, kontrak minyak mentah Brent turun 66 sen, atau 0,57 persen, menjadi $115,15 per barel. Sementara minyak mentah WTI AS turun 44 sen, atau 0,43 persen, menjadi $101,32.

Penurunan harga minyak mentah, seperti dilansir Reuters, karena harapan diplomasi di Timur Tengah serta munculnya potensi penyelesaian perang AS-Israel di Iran.

Also Read:

Asa Melahirkan PLTN Pertama untuk Menunjang Kemandirian Energi

Arab Saudi, Turki, dan Pakistan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Iran di Teheran pada Senin, 26 Oktober 2026, yang bertujuan untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Arab Saudi mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk membangun saluran negosiasi terbuka untuk mencegah kembalinya eskalasi militer.

Keempat negara sepakat untuk melanjutkan pembicaraan dengan tujuan memperkuat kerja sama dalam perdamaian dan keamanan, lapor media pemerintah Iran. Harapan akan penyelesaian konflik tersebut menghilangkan beberapa kekhawatiran akan gangguan pasokan, menurunkan risiko, dan menekan harga minyak.

Also Read:

Konflik Timur Tengah Guncang Pasar Minyak Dunia, ICP September US$ 112,81 per Barel

Namun, harapan tersebut terusik dengan serangan baru oleh pasukan Houthi yang bersekutu dengan Iran terhadap produsen minyak utama Arab Saudi.

Diberitakan Reuters, Oktober 2026 merupakan bulan terburuk untuk serangan terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz dan jalur air terdekat, menurut data yang dikumpulkan oleh lembaga think tank yang berbasis di Washington yang telah melacak insiden keamanan maritim di seluruh dunia sejak 2017.

Also Read:

Pertamina Perkuat Portofolio Hulu Migas melalui Akuisisi Participating Interest Eni di Wilayah Kerja Kalimantan Timur

Perang telah menyebar ke seluruh Timur Tengah, menempatkan Selat Hormuz di pusat kekacauan. Jalur air sempit ini membawa sekitar seperlima pasokan energi dunia sebelum konflik meletus pada Februari 2026.

Pekan lalu, harga Brent melonjak hingga lebih dari $117 per barel, level tertinggi sejak April, setelah gelombang serangan Iran terhadap kapal tanker di sekitar selat tersebut. Harga Brent juga menyentuh $117 pada Senin.

Also Read:

Buka Investasi Berkelanjutan di Indonesia, PLN dan The Climate Group Teken MoU Kembangkan Produk Energi Hijau

Di tempat lain, kilang minyak Rusia meningkatkan produksi diesel pada Oktober setelah Pemerintah Rusia memberikan kuota ekspor menyusul perjanjian pasokan Kremlin dengan AS, kata dua sumber industri yang dekat dengan masalah tersebut.

RI Ubah Regulasi Impor Energi

Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah berdampak terhadap pasokan minyak ke negara-negara importir. Termasuk berdampak terhadap guncangan pasar minyak dunia.

Also Read:

Harga Minyak Naik di Tengah Ancaman Badai di AS dan Serangan Houthi

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, perubahan harga minyak internasional merupakan fenomena jangka pendek. Bagi Indonesia sebagai net importer minyak mentah, setidaknya bisa sedikit menghemat nilai devisa impor.

“Indonesia saat ini dalam level net importer minyak mentah, di mana jumlah impor minyak mentah jauh lebih besar dibandingkan ekspor. Jika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan, pengaruhnya terhadap Indonesia bisa mengurangi jumlah pengeluaran untuk impor BBM. Sehingga Indonesia bisa sedikit menghemat nilai devisa impor,” kata Fahmy kepada corebusiness.co.id, baru-baru ini.

Also Read:

Harga Brent dan WTI di Bawah $ 100, Arab Saudi Pangkas Harga Jual Arab Light ke Asia

Sementara itu, perkembangan dinamika politik global yang yang masih tidak menentu hingga saat ini, mendorong Pemerintah Indonesia mengubah cara membeli minyak mentah (crude), BBM, dan LPG dari luar negeri. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B).

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut perpres yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu sebagai babak baru dalam sistem pengadaan energi nasional.

Also Read:

Harga Minyak Turun, Efek Eropa Sepakat Memanfaatkan Cadangan Diesel?

“Selama ini Pertamina melakukan proses B2B tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 27 Oktober 2026.

Perubahan ini berangkat dari pengalaman Pertamina dalam tender pengadaan. Selain memakan waktu lama, dalam sejumlah kasus Pertamina yang sudah menang dengan harga murah justru kehilangan pasokan, karena negara pemasok memilih pembeli lain yang berani membayar lebih mahal.

Also Read:

PGN Salurkan 149 Tabung Oksigen, Dukung Pemulihan Layanan Kesehatan di Sumatera Utara dan Aceh

“Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka, kemudian setelah itu kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian,” ungkapnya.

Dalam skema baru, negara yang bernegosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, lalu Pertamina membeli dari BLU. Dengan begitu, tidak ada lagi perusahaan lain yang terlibat dalam rantai pengadaan.

Also Read:

Mematangkan Peraturan PLTN untuk Mendukung Penyediaan Listrik Nasional

“Jadi negara ke negara aja udah,” tegas Bahlil.

Meski demikian, perpres tersebut tetap memungkinkan Pertamina mengimpor langsung dalam kondisi tertentu, yakni ketika cadangan nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber minyak. Langkah itu tetap harus dikoordinasikan dengan BLU.

Also Read:

Prospek Pasokan dari Teluk Membaik, Harga Minyak Kembali Turun

Skema baru ini penting karena sebagian kebutuhan energi nasional masih dipenuhi dari impor. Crude masih diimpor, meski tidak lagi dari Timur Tengah. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG juga masih diimpor dari Amerika Serikat. Indonesia sudah tidak mengimpor solar, tetapi masih mengimpor bensin RON 90 (Pertalite) serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98.

“Dengan perpres ini, alhamdulillah, saya dengan Dirut Pertamina, Pak Simon, dan Dirut Patra Niaga, Pak Ega, akan lebih leluasa untuk mencari negara-negara mana saja yang bisa kita kembangkan,” ucap Bahlil.

Sebagai langkah lanjutan, Bahlil dijadwalkan berangkat ke sejumlah negara, termasuk India dan China, untuk memperoleh kepastian pasokan. Pemerintah juga menugaskannya mencari kontrak pasokan jangka panjang. Dengan pengadaan yang dikendalikan negara, pemerintah berharap pasokan crude, BBM, dan LPG bagi masyarakat dan industri lebih terjamin di tengah ketidakpastian geopolitik global. (Rif)