Jakarta,corebusiness.co.id-Bank Indonesia (BI) menyatakan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2026 sebesar US$453,4 miliar, masih tetap terjaga.

Secara tahunan, ULN Indonesia triwulan II 2026 sebesar US$453,4 miliar tumbuh 4,4 persen (yoy). Menurut BI, perkembangan ULN disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

Adapun posisi ULN pemerintah pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$216,3 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2026 sebesar 3,8 persen (yoy). Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang menurut BI, hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga.

Also Read:

Maybank Kuasai Seluruh Saham Maybank Ageas Holdings Berhad

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa, 18 Agustus 2026.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disampaikan Ramdan, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Also Read:

LPKSI Tahun 2025, OJK: Total Aset Industri Keuangan Syariah Nasional Tertinggi Sepanjang Sejarah

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,5 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

BI menilai posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat.

Also Read:

Pertumbuhan Ekonomi RI Triwulan II 2026 Kontraksi 0,32 Persen

Sementara itu, ULN swasta melanjutkan kontraksi. Posisi ULN swasta pada triwulan II 2026 tercatat sebesar US$194,6 miliar atau mengalami kontraksi 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi 1,3 persen (yoy) pada triwulan I 2026. Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 3,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 6,3 persen (yoy) pada triwulan I 2026.

Berdasarkan sektor ekonomi, kata Ramdan, posisi ULN swasta terutama berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

Also Read:

KSSK: Sektor Fiskal, Moneter, dan Keuangan Indonesia Triwulan II 2026 Tetap Terjaga

“ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta,” ucap Ramdan.

BI juga menilai secara umum struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,6 persen pada triwulan II 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 82,1 persen dari total ULN.

Also Read:

Capital One Tutup Rekening yang Berafiliasi dengan Bisnis Keluarga Trump

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” terang Ramdan.

Upaya tersebut, ungkapnya, dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (Gaska).

Also Read:

Wamenkeu Juda: Koordinasi Kebijakan Menjadi Kunci Menjaga Stabilitas Ekonomi

Also Read:

Pakar Ekonomi Piter Abdullah: Sebaiknya Calon Gebernur BI Bukan Tipe Artis