UNTUNG-RUGI PENGADAAN GABAH SEMUA KUALITAS

Oleh Khudori

PEMERINTAH meyakini petani amat diuntungkan oleh kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di petani Rp6.500 per kg tanpa rafaksi atau semua kualitas. Pemerintah menyodorkan bukti produksi beras naik tinggi di 2025: 13,3%. Ini kenaikan produksi yang tinggi. Amat jarang produksi beras bisa naik di atas 5%. Karena itu, kebijakan yang dimulai pada 2025 itu dilanjutkan di 2026.

Jumlah petani padi, merujuk hasil Sensus Pertanian 2023, mencapai 11,59 juta rumah tangga. Dari kajian Dampak Kebijakan Pengadaan GKP Tanpa Rafaksi, diperkirakan 2,11 juta rumah tangga petani memeroleh dampak langsung dari kebijakan ini. Lalu, bagaimana nasib 9,48 juta rumah tangga petani padi lainnya? Apakah mereka tak menikmati HPP? Tidak jelas. Sebelum kebijakan GKP semua kualitas, petani biasanya terkena potongan 10-20% dari HPP gabah oleh penggilingan padi dan tengkulak.

Also Read:

Urgensi Evaluasi Pengadaan Gabah Semua Kualitas

Alasan penggilingan dan tengkulak memotong harga, GKP yang dijual petani di bawah kualitas. Merujuk Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 2 Tahun 2025, syarat HPP Rp6.500 per kg GKP di petani adalah maksimal kadar air dan kadar hampa berturut-turut 25% dan 10%. Misalnya, GKP yang dijual kadar air 25% dan kadar hampa 11-15%, petani dikenai potongan Rp300 per kg dari HPP. Ini namanya rafaksi harga.

Persoalannya, terkadang penggilingan dan tengkulak main potong harga saja. Tanpa mengukur kadar air dan kadar hampa menggunakan alat yang bisa dilihat petani. Oleh karena itu, kebijakan pengadaan GKP semua kualitas membuat petani tak lagi jadi “permainan” pembeli alias mendapatkan tambahan pendapatan Rp650-Rp1.300 per kg GKP. Tinggal dikalikan produksi tiap kali panen. Itu untung tambahan langsung petani.

Also Read:

Bisakah WFH-1 Memangkas Subsidi BBM?

Akan tetapi, kebijakan ini tidak mendidik. Dalam berbagai kebijakan, pemerintah mendorong petani memproduksi padi yang baik agar mendapatkan harga yang baik. Tetapi, kebijakan pengadaan GKP semua kualitas kontraproduktif: gabah berkualitas baik dengan tidak dihargai sama. Selain itu, karena celah regulasi, terbuka muncul perilaku aji mumpung: memanen padi sebelum waktunya atau membasahi gabah dengan air agar bobotnya naik. Dalam jangka panjang, beleid ini merusak ekosistem perpadian.

Bagi Bulog, seperti diulas dalam “Urgensi Evaluasi Pengadaan Gabah Semua Kualitas”, 31 Maret 2026, GKP yang dibeli tidak homogen, bahkan mayoritas tidak lolos kualitas. Hal ini selain menambah biaya penanganan (sortasi, pengeringan), yang dipertaruhkan adalah rendemen giling yang rendah dan kualitas beras yang juga rendah. Beras berkualitas rendah sulit dijual. Kalau disimpan juga tidak akan bisa bertahan lama.

Also Read:

Masyarakat Tidak Perlu Melakukan Punic Buying untuk Beli BBM

Dari penyerapan GKP oleh Bulog sebanyak 4.537.490 ton pada 2025 diketahui rendemen giling antara 32,12% hingga 54,26% (rerata 51,15%), di bawah standar rendemen BPS (2018): 53,38%. Implikasinya dua. Pertama, beras hasil giling lebih rendah dari seharusnya, yang tercermin dari perbedaan rendemen 2,23%. Ini kehilangan yang besar. Kedua, harga beras pengadaan Bulog menjadi mahal: Rp14.782 per kg. Harga pokok beras Bulog (HPB) yang akan dibayar pemerintah ke Bulog menjadi mahal sekali: lebih Rp19.500 per kg.

HPB antara lain mencakup biaya pengolahan dan giling gabah, biaya angkutan dan distribusi, biaya bunga bank, biaya penyimpanan dan perawatan, serta biaya manajemen dan operasional. HPB ini belum memperhitungkan hasil samping: dedak, bekatul, dan menir. Kalaupun dihitung, harga beras pengadaan Bulog diperkirakan Rp14.482-Rp14.532 per kg. Lebih mahal dari HPP beras di gudang Bulog: Rp12.000 per kg.

Also Read:

Sederet Paradoks Menyelimuti “Hari Hak Konsumen Sedunia”

HPB yang mahal berimplikasi pada makin banyak uang negara yang terkuras. Bulog, merujuk regulasi yang ada, melepas beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di gudang untuk operasi pasar di zona I hingga III antara Rp11.000-Rp11.600 per kg (rerata Rp11.300). Beras SPHP adalah cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Ada selisih Rp8.200 per kg (Rp19.500 dikurangi Rp11.300). Selisih inilah nilai “subsidi” yang nantinya ditagihkan Bulog ke pemerintah sebagai pemberi tugas.

Dari GKP yang diserap Bulog sebanyak 4,5 juta ton, ketika diolah diperoleh sekitar 2,3 juta ton beras untuk CBP. Di luar itu, ada pula sekitar 30-an ribu ton beras tidak standar (berwarna kuning, kuning kecoklatan) karena bahan bakunya dari GKP semua kualitas. Ini berarti penyerapan GKP semua kualitas juga mempertaruhkan reputasi Bulog. Pada 2023-2024, reputasi Bulog di publik relatif baik. Bukan saja karena kehadiran aneka merek beras premium di bawah bendera merek payung BEFOOD, tetapi juga beras SPHP yang mayoritas berasal dari impor adalah beras premium.

Also Read:

BIAR TEKOR ASAL KESOHOR

Reputasi baik Bulog di 2023-2025 itu berpotensi kembali tersungkur karena tiga hal. Pertama, beras SPHP sejak tahun lalu berkualitas medium. Bagi konsumen, terasa ada penurunan kualitas. Kedua, berusia tua. Ketiga, Bulog kembali merugi, yang di tahun 2025 diperkirakan Rp550 miliar (sementara). Kelebihan kebijakan pengadaan GKP semua kualitas membuat pengadaan Bulog lebih mudah. Itu tercermin dari target menyerap 3 juta ton setara beras pada 2025 terlampaui. Stok beras pemerintah pun menjadi jumbo.

Akan tetapi, bagi pedagang beras dan penggilingan padi, kebijakan pengadaan GKP semua kualitas menghadirkan tantangan amat sulit. Apalagi, dengan menjadikan Bulog sebagai pembeli awal, persaingan memperebutkan gabah semakin sengit. Merujuk fungsinya, Bulog seharusnya pembeli terakhir. Bulog masuk ke pasar membeli gabah ketika harga jatuh di bawah HPP. Bulog menyerap besar-besaran agar harga terangkat.

Also Read:

Ramadan dan Persistensi Gejolak Harga Pangan 

Ketika harga gabah sudah di atas HPP, Bulog menarik diri dari pasar. Karena pasar sudah kembali bekerja dengan baik. Kalau Bulog tetap membeli gabah ketika harga sudah di atas HPP, harga akan semakin tinggi. Ini menguntungkan petani. Tapi, bagi pedagang beras dan penggilingan padi, ini sinyal buruk. Karena ketika menjual beras di pasar, pedagang dan penggilingan dibatasi harga eceran tertinggi (HET). Di sini muncul isu ketidakadilan: Bulog membeli dengan harga tinggi, tapi swasta dicekik HET.

HET dibuat pemerintah dengan asumsi HPP gabah Rp6.500 per kg. Padahal, fakta di lapangan, harga sebesar ini hanya terjadi pada periode pendek dalam setahun. Terutama saat panen raya: Februari-Mei. Selebihnya, harga hampir selalu di atas HPP. Mengapa? Karena produksi gabah hanya mampu mengisi seperempat hingga sepertiga kapasitas giling penggilingan padi. Ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

Also Read:

Kecamuk Perang, Saatnya Kendalikan Konsumsi BBM

Dampaknya apa? Pertama, terjadi perebutan gabah antarpenggilingan, terutama antara penggilingan besar versus penggilingan kecil. Kedua, terjadi pergerakan gabah antarwilayah, yang membuat ongkos produksi tinggi alias tak efisien. Ketiga, penggilingan beroperasi di bawah kapasitas terpasang. Bulog sebagai pembeli awal dan dalam jumlah besar, membuat kompetisi memperebutkan gabah intensitasnya naik luar biasa.

Sebagai gambaran, dari Januari-Juni 2025 ada surplus beras 3,2 juta ton dari produksi dalam negeri. Sebanyak 2,6 juta ton di antaranya diserap Bulog. Pedagang dan penggilingan yang jumlahnya ratusan ribu hanya kebagian “remah-remah”: 0,6 juta ton beras. Kebijakan pengadaan GKP semua kualitas dan Bulog pembeli awal di membuat stok beras di Bulog mencapai 4 juta ton di akhir Mei 2025, tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1967. Tetapi, pelaku pasar lain (pedagang + penggilingan) kebat-kebit.

Also Read:

Dagang Jurus Dewa Mabuk

GKP semua kualitas, di satu sisi berimplikasi pada biaya pengolahan yang lebih mahal. Di sisi lain, rendemen giling rendah dengan kualitas beras yang juga rendah. Keduanya menekan kinerja pedagang dan penggilingan. Ditambah harga gabah yang tinggi, margin keuntungan semakin tergerus. Kalkulasi sederhana menghasilkan, amat sulit bagi pedagang dan penggilingan bisa menjual beras sesuai HET dengan harga gabah yang ada. Ini diyakini membuat banyak pelaku usaha terlempar dari pasar.

Ini terjadi karena berbagai langkah menekan biaya sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan. Insentif menguasai stok antarmusim dan melakukan perdagangan antarwilayah tak menarik lagi. Ini barangkali salah satu penjelas mengapa di zona II dan III harga beras mayoritas di atas HET. Harga beras stabil, tapi stabil tinggi di atas HET.

Also Read:

Kalkulasi Peluang Lonjakan Harga Daging Sapi

Kalau tidak berhenti atau tutup usaha, pelaku usaha dapat beralih memproduksi beras khusus seperti yang dilakukan sejumlah penggilingan padi skala besar. Akan tetapi, fleksibilitas menggeser fokus bisnis ini sulit ditempuh penggilingan padi skala kecil. Pilihan mereka ada dua: menutup usaha atau menjadi mitra maklon Bulog.

Pilihan kedua menjadi incaran banyak penggilingan padi kecil. Karena mereka pasti cuan tanpa mengeluarkan modal. Mitra akan dibayar Rp750-Rp1.000 per kg gabah (rerata Rp875 per kg) yang diolah jadi beras. Diakui atau tidak, skema maklon ini punya kontribusi terhadap harga pengadan beras Bulog yang mahal. Dengan “otak-atik” rendemen giling, mitra maklon bisa membeli GKP dengan harga berapapun di pasar. Termasuk saat di atas HPP. Ini terjadi karena tidak ada ketentuan rendemen giling.

Also Read:

Diskriminasi Menahun: Daging Sapi versus Daging Kerbau

Jumlah mitra maklon Bulog tahun 2025 mencapai 2.014 unit. Jika semua pengadaan GKP sebanyak 4.537.490 ton di tahun lalu dilakukan oleh mitra maklon dan tiap kg mitra maklon mendapat balas jasa Rp875 berarti ada uang Rp3,97 triliun yang mengalir ke mitra maklon. Rerata tiap mitra maklon menerima Rp1,97 miliar. Ini jumlah yang besar. Kalau uang ini dimanfaatkan penggilingan kecil untuk memperbaiki pola konfigurasi alat-mesin agar naik kelas, tentu baik. Jika tidak, tentu kebijakan GKP semua kualitas tidak banyak berpengaruh terhadap perbaikan industri penggilingan.

Pada titik ini, uraian panjang lebar di atas hendak menegaskan satu hal: ada banyak sisi-sisi yang perlu diperdalam dan dievaluasi secara menyeluruh dalam kebijakan pengadaan GKP semua kualitas. Sebelum kebijakan ini dilanjutkan, dihentikan atau dimodifikasi. Terutama untuk mengoptimalkan ruang perbaikan (room improvement) yang tersedia. Sayangnya, sepanjang pengetahuan penulis, evaluasi menyeluruh itu belum dilakukan. Tulisan ini adalah bagian kecil dari ikhtiar menyediakan evaluasi itu.

Terakhir, ada baiknya direnungkan retrospeksi yang dilakukan C. Peter Timmer pada 2024. Timer adalah salah seorang konsultan (Harvard Advisory Group) yang pernah membantu Bulog periode 1970-an dan 1980-an. Timer menegaskan, tidak banyak gunanya stabilitas harga beras yang tinggi kalau pelaku usaha bangkrut. Itu terjadi saat ini. (Penulis adalah Pengurus Pusat PERHEPI dan Anggota Ketahanan Pangan INKINDO).