BIAR TEKOR ASAL KESOHOR

Oleh Khudori

SEJARAH baru perberasan Tanah Air kembali terukir. Bertempat di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kelapa Gading, Jakarta, 4 Februari 2026, sejarah anyar itu dilukis: prosesi pelepasan ekspor beras ke Arab Saudi. Pengapalan secara bertahap dilakukan mulai 7 Maret 2026. Ini bagian dari ekspor beras sebanyak 2.280 ton. Beras itu untuk memenuhi konsumsi jemaah haji Indonesia, yang setiap tahun jumlahnya sekitar 215 ribu orang.

Jika selama ini Indonesia identik dengan importir beras, kali ini predikat itu dibalik: eksportir beras. Prestasi itu melengkapi capaian-capaian sebelumnya: stok beras di Bulog tertinggi sepanjang sejarah (4 juta ton pada Mei 2025), swasembada beras kembali diraih dan produksi meningkat lebih dua digit (13,3%) pada 2025. Boleh dibilang, ekspor telah melengkapi capaian yang diraih menjadi lebih paripurna.

Also Read:

Ramadan dan Persistensi Gejolak Harga Pangan 

Karena begitu membanggakan, prosesi itu dihadiri para pejabat penting: Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, anggota Komisi IV DPR RI Abdul Kharis, Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah Jaenal Effendi, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, dan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dan jajaran.

Bulog sebagai pelaksana ekspor. Berbeda dengan yang beredar di Tanah Air, beras merek Nusantara di bawah bendera brand Befood itu hasil panenan baru. Setelah dibeli dari petani langsung diproses menjadi beras. Beras diolah di PT Padi Indonesia Maju di Serang, Banten, penggilingan padi milik Wilmar. Kata Ahmad Rizal, ada juga yang diolah di sentra penggilingan padi Bulog di Karawang dan Subang, Jawa Barat.

Also Read:

Kecamuk Perang, Saatnya Kendalikan Konsumsi BBM

Bulog memiliki 10 sentra pengolahan padi (SPP) dan 7 sentra pengolahan beras di berbagai wilayah. Tiap SPP dilengkapi dryer berkapasitas 120 ton gabah kering panen (GKP) per hari dan 3 unit silo berkapasitas 6.000 ton. Dengan kapasitas giling 6 ton per jam dan asumsi kerja 10 jam sehari dan 25 hari per bulan total produksi hanya 18 ribu ton per bulan atau 306 ribu ton beras per tahun. Produksi riil bisa jauh dibawah asumsi itu.

Kualitas beras yang diekspor tergolong istimewa. Butir patah dan kadar air beras masing-masing di bawah 5% dan 14%. Derajat sosohnya di atas 100%. Karena itu, Ahmad Rizal menamai beras yang dikirim tersebut super premium yang pernah dibuat oleh Bulog. Selama ini beras yang diproduksi Bulog dan pelaku usaha swasta mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 2 Tahun 2023. Di beleid itu kelas mutu beras dibagi menjadi empat: premium, medium, submedium, dan pecah.

Also Read:

Dagang Jurus Dewa Mabuk

Publik awam mengenal hanya dua mutu beras: premium dan medium. Butir patah, kadar air, butir menir, dan butir lainnya (butir berwarna putih/bening, kuning, dan merah) beras premium masing-masing maksimal 15%, 14%, 0,5%, dan 1%. Sedangkan butir patah, kadar air, butir menir, dan butir lainnya untuk beras medium masing-masing maksimal 25%, 14%, 2%, dan 4%. Derajat sosoh kedua mutu beras tersebut minimal 95%.

Berbeda dengan mutu beras ekspor, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog selama ini berkualitas medium. Bulog juga memiliki beras mutu premium yang dijual secara komersial. Tapi, dari sisi kualifikasi mutu tetap berbeda dengan beras yang diekspor ke Arab Saudi saat ini. Ini menunjukkan regulasi di Indonesia tidak sejalan dengan kualifikasi beras yang diperdagangkan di pasar dunia.

Also Read:

Kalkulasi Peluang Lonjakan Harga Daging Sapi

Menurut Ahmad Rizal, beras tersebut dibanderol Rp16 ribu per kg. Yang belum jelas: apakah itu harga FOB (free on board) atau CIF (cost, insurance, and freight)? Beda keduanya terletak pada pembagian biaya dan risiko pengiriman. FOB berarti penjual menanggung risiko hingga barang dimuat di kapal di pelabuhan asal. Sedangkan CIF berarti penjual menanggung biaya kirim dan asuransi hingga barang tiba di pelabuhan tujuan. Kalau Rp16 ribu per kg itu harga FOB, tentu harga yang sangat bagus.

Merujuk data Bank Dunia per 3 Maret 2026, harga beras Thailand butir patah 5% dan 20% berkisar US$409 dan US$404 per ton, serta beras Vietnam butir patah 5% harganya US$349 per ton. Sementara harga beras India dan Pakistan butir patah 5%, merujuk data FAO 6 Maret 2026, masing-masing US$352 per ton dan US$364,8 per ton. Apabila dikonversi ke rupiah (dengan kurs Rp16.939 per dolar AS), harga beras dari negara-negara eksportir utama ini bergerak antara Rp5.011 hingga Rp6.928 per kg.

Also Read:

Diskriminasi Menahun: Daging Sapi versus Daging Kerbau

Kalau Bulog dan importir bersepakat pada harga FOB Rp16 ribu per kg, tentu patut diacungi jempol. Bukan dua, tapi 10 jempol. Walaupun capaian ini atas dukungan penuh pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Haji dan Umroh, dan Kementerian Luar Negeri. Mungkin juga ada peran kementerian/lembaga (K/L) lain lagi.

Menurut Ahmad Rizal, harga Rp16 ribu per kg ini ada subsidi. Berapa subsidinya? Ini yang belum diketahui. Merujuk perkiraan biaya pokok beras hasil giling Bulog Rp14.782 per kg, harga pembelian beras (HPB) Bulog oleh pemerintah bisa lebih Rp19.500 per kg. Ini untuk beras kualitas medium. Untuk beras super premium, tentu HPB-nya lebih tinggi lagi.

Also Read:

Menyoal Perjanjian Dagang antara Indonesia-Amerika, Perspektif Perlindungan Konsumen

Pada titik ini, publik bisa saja mempersoalkan: mengapa harus mensubsidi importir? Bukankah subsidi seharusnya untuk warga sendiri? Bukankah saat ini masih banyak lapisan warga yang memerlukan uluran tangan? Tidak tertutup kemungkinan ada yang menuding, langkah ekspor adalah cara mendongkrak citra di mata publik tatkala banyak sorotan negatif tertuju ke pemerintah. Bukankah APBN per Februari 2026 defisit Rp135,7 triliun? Bukankah perang Iran-Israel dan Amerika Serikat potensial membuat subsidi BBM jebol? Gambaran ini terwakili oleh istilah “biar tekor asal kesohor”.

Tudingan itu akan dengan mudah ditangkis pemerintah. Bukankah ekspor beras, yang ada subsidinya itu, untuk jemaah haji Indonesia? Itu artinya yang menikmati subsidi juga warga negara Indonesia. Atau seperti kata Ahmad Rizal, dalam strategi dagang jual dengan cara promosi adalah salah satu cara untuk mendapatkan pembeli. Untung nantinya diharapkan dari pembelian berikutnya untuk jemaah umrah dan warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Potensinya cukup besar: mencapai 2 juta jiwa.

Also Read:

Bulog dan Penyerapan Gabah/Beras: Memetakan Kecukupan Infrastruktur Dryer dan Gudang

Persoalannya jadi lain apabila pemerintah menugaskan Bulog mengekspor beras 1 juta ton di luar ekspor ke Arab Saudi. Ada tiga negara potensial yang sering disebut: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Untuk bisa bersaing dengan negara eksportir yang sudah malang melintang di dunia perberasan, seperti India, Thailand, Vietnam, dan Pakistan, beras Indonesia harus kompetitif. Dari sisi kualitas dan harga.

Dari sisi mutu, bukan isu penting. Tapi dari sisi harga, seperti gambaran sederhana di atas, beras Indonesia jauh lebih mahal. Agar kompetitif, harga beras Indonesia harus dibanting alias didumping. Di bawah harga beras India, Vietnam atau Thailand. Kalau ini yang ditempuh, tentu subsidinya besar. Sebagai pelaksana, bagaimana Bulog menutup kerugian akibat subsidi itu? Tanpa kejelasan mekanisme menutup kerugian akibat subsidi, Bulog bisa dipersalahkan. Pemerintah, dalam hal ini Bapanas, harus memastikan isu ini tidak jadi soal jika ekspor jadi pilihan (politik) yang diambil.

Also Read:

BUKAN TANAH, MELAINKAN RAKYAT

Berbeda halnya apabila mekanisme yang ditempuh adalah barter melalui lobi negara dan negara (government to government/G to G). Karena bukan motif bisnis murni, kalkulasi harga dapat dibuat lebih lentur, terutama melalui mekanisme barter. Mekanisme seperti ini lumrah saja. Indonesia pernah menjual pesawat CN 235 secara barter dengan beras ketan dari Thailand. Tinggal ditentukan barang yang hendak dibarter.

Bulog, dengan segenap plus minusnya, terbiasa mengerjakan hal-hal “tidak biasa”. Di masa lalu, mengelola surplus menjadi tantangan terberat bagi Bulog setelah Indonesia meraih swasembada beras 1984. Periode 1984-1994, penyaluran beras melalui operasi pasar menurun drastis. Seperti dicatat oleh Sapuan Gafar dan Noer Soetrisno (2026), akhir September 1984 stok beras menumpuk: mencapai 3,3 juta ton.

Also Read:

Menimbang Pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan

Agar tidak menumpuk dan rusak, pemerintah menyetujui dilakukan disposal stok dengan cara diekspor. Tapi harga beras dunia anjlok: dari US$220 menjadi US$150 per ton. Harapan dapat cuan tetapi tidak kesampaian. Dalam kurun 1984-1993 tercatat ekspor mencapai 1.573.000 ton dan impor 934.000 ton. Selisih surplus 639 ribu ton beras.

Uraian panjang lebar di atas menunjukkan, dampak ikutan dari pencapaian swasembada beras tidak serta merta menjadikan segala sesuatunya lebih mudah. Ketika kelebihan stok atau surplus cukup besar, ekspor adalah langkah strategis. Akan tetapi, ekspor perlu perencanaan matang dengan tenggat waktu terukur. Itu pasti butuh waktu. Karena harus menyiapkan beras Indonesia dapat berkompetisi di pasar dunia. Itu kalau pilihannya mau berkompetisi. Jika tidak, tak perlu (eksperimen) ekspor segala. (Penulis adalah Pengurus Pusat PERHEPI dan Anggota Ketahanan Pangan INKINDO).

Also Read:

Refleksi “Hari Kanker Dunia”