Jakarta,corebusiness.co.id-Baru-baru ini, Indonesia melalui inovasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara meraih “50-in-5 Awards 2026″ kategori Kolaborasi yang diselenggarakan oleh Digital Public Goods Alliance (DPGA) dan Co-Develop. Lantas, siapa tokoh penting di balik QRIS?

Penghargaan ini menjadi pengakuan global atas keberhasilan Indonesia bersama negara-negara mitra membangun konektivitas pembayaran digital lintas negara yang interoperabel dan inklusif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha.

Penghargaan diserahkan oleh Chief Investment Officer Co-Develop, Lindsey Crumbaugh kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 50-in-5 Milestone Event pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 (United Nations General Assembly/UNGA 81) di New York, Amerika Serikat, pada 21 September 2026.

Also Read:

Akuisisi Tiga Entitas, Maybank Indonesia Menjadi Grup Keuangan Terintegrasi

Capaian tersebut merupakan buah kolaborasi BI, pemerintah, industri sistem pembayaran Indonesia, serta otoritas dan industri sistem pembayaran negara-negara mitra.

“QRIS Antarnegara menunjukkan bahwa interoperabilitas tidak mengharuskan setiap negara memiliki sistem yang sama. Yang dibutuhkan adalah kesamaan tujuan, kepercayaan, standar yang disepakati, serta komitmen untuk menghubungkan sistem yang telah dimiliki masing-masing negara. Dengan menghubungkan sistem, kita menghubungkan masyarakat dan membuka peluang melampaui batas negara,” demikian disampaikan Filianingsih dalam keterangan tertulis, dikutip.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Piter Abdullah Optimis Menkeu Suahasil Bisa Eksekusi Titah Presiden Prabowo

50-in-5 merupakan kampanye advokasi global yang bertujuan mendukung 50 negara dalam merancang, meluncurkan, dan memperluas komponen infrastruktur publik digital yang aman, inklusif, dan interoperabel sebelum 2028. Sebagai bagian dari kampanye tersebut, 50-in-5 Awards memberikan pengakuan terhadap berbagai inisiatif yang berkontribusi nyata dalam mendorong kolaborasi dan implementasi digitalisasi infrastruktur publik.

Pada kategori Kolaborasi, penghargaan diberikan kepada kemitraan lintas negara yang berhasil mengimplementasikan atau memperluas penerapan infrastruktur publik dengan teknologi digital, dengan penilaian antara lain mencakup teknologi yang digunakan, interoperabilitas, keamanan dan inklusi, serta capaian implementasi nyata.

Also Read:

BI: Posisi Cadangan Devisa Indonesia pada Akhir Agustus Setara Pembiayaan 5,4 Bulan Impor

Capaian ini mencerminkan kontribusi BI dalam memperkuat transformasi digital dan konektivitas ekonomi Indonesia, sekaligus menunjukkan pengakuan global terhadap inovasi sistem pembayaran Indonesia. QRIS Antarnegara menghubungkan ekosistem pembayaran domestik Indonesia dengan negara mitra secara interoperabel.

Melalui konektivitas tersebut, masyarakat Indonesia dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang telah familiar untuk bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan mancanegara dapat menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya untuk bertransaksi pada merchant QRIS di Indonesia.

Also Read:

Harga BBM Nonsubsidi per 1 September, Naik Rp 1.300 hingga Rp 4.050 per Liter

Pengembangan QRIS Antarnegara dilakukan BI berkolaborasi dengan otoritas dan industri sistem pembayaran di berbagai negara dengan memanfaatkan infrastruktur pembayaran domestik masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan sistem pembayaran yang berbeda untuk saling terhubung tanpa mengharuskan setiap negara menggunakan sistem yang sama.

Konektivitas dibangun berdasarkan kesamaan tujuan, kepercayaan, standar yang disepakati, dan tata kelola yang jelas, dengan tetap menghormati kerangka domestik masing-masing negara. Di tingkat nasional, implementasinya diperkuat melalui sinergi BI bersama pemerintah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan industri sistem pembayaran Indonesia.

Also Read:

BI dan MAS Tunjuk Bank untuk Fasilitasi Transaksi Mata Uang Lokal Kedua Negara

Konektivitas QRIS Antarnegara terus diperluas melalui kerja sama dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sejak pertama kali diimplementasikan pada 2022 hingga Juli 2026, transaksi QRIS Antarnegara oleh pengguna negara mitra di Indonesia mencapai 21 juta transaksi atau senilai Rp5,90 triliun. Sementara, transaksi pengguna Indonesia di negara mitra mencapai 4,67 juta transaksi atau senilai Rp1,73 triliun.

Dengan demikian, nilai transaksi yang masuk ke Indonesia lebih tinggi sebesar Rp4,17 triliun dibandingkan nilai transaksi pengguna Indonesia di negara mitra. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan QRIS untuk mendukung aktivitas ekonomi lintas negara, termasuk pariwisata dan perdagangan, sekaligus mendukung penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara.

Also Read:

Destry Damayanti Sebut Dirinya Memiliki Perbedaaan dan Persamaan dengan Ferry Warjiyo

Manfaat konektivitas tersebut semakin luas seiring dengan perkembangan ekosistem QRIS di dalam negeri. Hingga Juli 2026, QRIS telah menjangkau 45,46 juta merchant dan 96,69% di antaranya merupakan UMKM. Melalui QRIS Antarnegara, pelaku usaha Indonesia, terutama UMKM, memiliki peluang lebih besar untuk melayani transaksi wisatawan mancanegara dengan memanfaatkan infrastruktur pembayaran digital yang telah digunakan sehari-hari, tanpa memerlukan sistem pembayaran baru.

Tokoh Penting di Balik QRIS

Di tengah pesatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia, terdapat sebuah terobosan lokal QRIS. Inovasi ini secara signifikan mempermudah kehidupan masyarakat dan bahkan telah menggoyahkan dominasi dua pemain global di bidang pembayaran, yakni Visa dan Mastercard.

Also Read:

Respons Pelaku Konfeksi soal Delapan Bank Gelontorkan Pembiayaan Ratusan Miliar

Bahkan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, turut menyoroti penggunaan QRIS. Pemerintah AS beranggapan bahwa penerapan teknologi keuangan ini menghambat kelancaran perdagangan digital serta membatasi akses perusahaan-perusahaan asal AS ke pasar Indonesia, khususnya karena sistem tersebut tidak selaras dengan standar internasional yang mereka gunakan. 

Lantas, siapa yang menciptakan QRIS?

Also Read:

BI Pertahankan BI-Rate 5,75 Persen

Menukil laman qris.interactive.co.id, sebelum kemunculan QRIS sebagai solusi utama, sistem pembayaran digital di Indonesia penuh dengan fragmentasi. Setiap Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) memiliki QR Code masing-masing, yang menyebabkan ketidakefisienan baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

Bayangkan saja, seorang pedagang harus menempelkan berbagai macam stiker QR dari beragam penyedia aplikasi, sementara pembeli harus memiliki banyak aplikasi agar bisa bertransaksi di berbagai tempat.

Also Read:

ULN Indonesia Triwulan II 2026 US$453,4 Miliar, BI: Masih Tetap Terjaga

Melihat kompleksitas tersebut, BI bersama ASPI mengambil langkah strategis untuk menyatukan berbagai format QR ke dalam satu standar nasional. Langkah strategis ini bertujuan membentuk ekosistem pembayaran digital yang lebih efisien, nyaman, dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah melalui berbagai tahap uji coba yang ketat, QRIS secara resmi diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal ini menjadi tonggak penting dalam transformasi sistem pembayaran nasional.

Also Read:

Maybank Kuasai Seluruh Saham Maybank Ageas Holdings Berhad

Meskipun QRIS merupakan buah kerja sama BI dan ASPI, tak dapat disangkal bahwa banyak pihak di balik kedua lembaga tersebut yang telah bekerja keras untuk mewujudkan standarisasi ini.

Salah satu tokoh utama adalah Perry Warjiyo, semasih menjabat Gubernur BI. Saat QRIS diluncurkan, Perry memainkan peran vital dalam mengarahkan inovasi ini sebagai bagian dari modernisasi sistem pembayaran nasional.

Namun jauh sebelumnya, Masahiro Hara, seorang insinyur dari Jepang yang bekerja di Denso Wave (anak perusahaan Toyota), adalah penemu QR Code pada tahun 1994.

Awalnya, QR Code digunakan untuk melacak suku cadang otomotif secara cepat dan presisi. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini menemukan perannya di berbagai sektor, termasuk keuangan digital.

Dalam pengembangan QRIS, BI dan ASPI mengacu pada standar global EMVCo (Europay, Mastercard, dan Visa), yang menjamin keamanan serta interoperabilitas dalam bertransaksi.

Sejak dirilis, QRIS terus mengalami kemajuan dan adaptasi. BI secara bertahap mewajibkan seluruh PJSP untuk mengadopsi QRIS, dengan batas akhir transisi pada 31 Desember 2019.

Kebijakan ini sukses mengeliminasi keragaman QR Code dan menghadirkan kemudahan bertransaksi di berbagai merchant cukup dengan satu QR Code dan satu aplikasi pembayaran berbasis QRIS.

Kini, QRIS bukan hanya digunakan untuk pembayaran di toko offline, tapi juga merambah ke transaksi online, donasi, hingga terintegrasi dengan berbagai layanan keuangan lainnya. BI bahkan sudah mengembangkan fitur pembayaran lintas negara (cross-border QRIS) guna mendukung kegiatan wisata serta transaksi UMKM di tingkat internasional.

Kisah di balik QRIS adalah contoh nyata dari inovasi yang lahir karena kebutuhan mendesak akan efisiensi dan kenyamanan. Melalui kerja sama BI dan ASPI, QRIS menjadi solusi yang bukan hanya mempermudah transaksi, tapi juga pondasi penting dalam pembangunan ekonomi digital nasional. (Rif)