Jakarta,corebusiness.co.id-Para pimpinan Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Bank Dunia (World Bank), dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), memperingatkan bahwa perang di Timur Tengah membebani pasokan energi global dan paling keras menghantam ekonomi negara-negara yang rentan.
Pernyataan bersama tersebut disampaikan pada Jumat, 29 Mei 2026, setelah sehari sebelumnya para kepala kelompok tersebut melakukan pertemuan untuk membahas bagaimana mereka harus menanggapi dampak ekonomi dari perang di Timur Tengah.
Mereka menyatakan bahwa perang AS-Israel di Iran telah mengganggu perdagangan, mengguncang pasar keuangan, dan menimbulkan kekhawatiran atas pasokan energi global, khususnya melalui Selat Hormuz, jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas.
Lembaga-lembaga global mengklaim bahwa ekonomi dunia tetap tangguh, tetapi konflik tersebut secara tidak proporsional memengaruhi negara-negara miskin melalui kenaikan harga bahan bakar dan pupuk, meningkatnya ketidakpastian, dan risiko terhadap lapangan kerja.
Para kepala kelompok tersebut bertemu pada hari Kamis untuk membahas bagaimana mereka harus menanggapi dampak ekonomi dari perang tersebut, kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan memutuskan pada Jumat mengenai potensi kesepakatan dengan Iran untuk memperpanjang gencatan senjata. Potensi kesepakatan di antaranya mencakup pembukaan jalur air di Selat Hormuz dan pembatasan Teheran untuk membuat senjata nuklir.
“Jika arus pengiriman tidak kembali normal, penipisan persediaan minyak global yang terus berlanjut dan cepat menjelang puncak permintaan minyak musim panas di Belahan Bumi Utara akan menimbulkan peningkatan risiko bagi keamanan bahan bakar, kondisi pasar, dan ketahanan ekonomi yang lebih luas,” kata lembaga-lembaga tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi AS, Israel, dan Iran
Alih-alih konflik di Timur Tengah diklaim para kepala kelompok global tersebut mengancam perekonomian negara-negara miskin, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi negara yang terlibat perang, yakni AS, Israel, dan Iran, mengalami penurunan. Bahkan pertumbuhan ekonomi Israel dan Iran minus.
Dimulai dari pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal pertama 2026, tercatat lebih lemah dibandingkan perkiraan awal. Perlambatan ekonomi diperkirakan berlanjut pada kuartal berikutnya di tengah meningkatnya tekanan inflasi akibat konflik dengan Iran yang membebani keuangan rumah tangga.
Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS pada Kamis, 28 Mei 2026, melaporkan bahwa produk domestik bruto (PDB) AS tumbuh dengan laju tahunan sebesar 1,6 persen pada kuartal pertama 2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya yang menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,0 persen.
Ekonom yang disurvei Reuters sebelumnya memperkirakan angka pertumbuhan tidak akan direvisi dan tetap berada di level 2,0 persen. Sebagai perbandingan, ekonomi AS tumbuh sebesar 0,5 persen pada kuartal keempat 2025. Revisi turun pada estimasi PDB kuartal pertama terutama dipengaruhi penyesuaian lebih rendah pada investasi persediaan dan belanja konsumen.
Saat ini, aktivitas ekonomi AS secara umum masih banyak ditopang oleh belanja terkait pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pertumbuhan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, direvisi turun menjadi 1,4 persen dari estimasi sebelumnya sebesar 1,6 persen. Meski demikian, pengembalian pajak dalam jumlah besar memberikan bantalan sementara bagi rumah tangga di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Di sisi lain, belanja bisnis untuk peralatan tetap tumbuh kuat sebesar 17,2 persen dan tidak mengalami revisi dari laporan sebelumnya.
Berikutnya Israel, Biro Statistik Israel melaporkan PDB Israel minus 3,3 persen secara tahunan pada tiga bulan pertama tahun ini. Penurunan tersebut lebih dalam dibanding proyeksi ekonom yang disurvei Bloomberg sebesar 2 persen.
Menukil Bloomberg, penurunan ekonomi terjadi akibat perang yang dimulai pada akhir Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Sebagai balasan, Iran menembakkan ratusan rudal dan drone ke wilayah Israel, sementara kelompok Hizbullah di Lebanon juga melancarkan serangan ke wilayah utara Israel.
Situasi keamanan itu membuat otoritas Israel memberlakukan pembatasan aktivitas selama sekitar enam pekan hingga tercapainya gencatan senjata pada awal April 2026. Pembatasan tersebut berdampak pada operasional bisnis, aktivitas ekonomi, hingga kegiatan pendidikan.
Biro Pusat Statistik Israel menyebut, perang dengan Iran menekan konsumsi swasta dan publik yang masing-masing turun 4,7 persen dan 4,8 persen. PDB sektor bisnis juga turun 3,1 persen, sedangkan PDB per kapita menyusut 4,5 persen.
Meski demikian, kontraksi ekonomi pada kuartal I 2026 masih lebih baik dibanding dampak perang 12 hari Israel-Iran pada Juni 2025. Saat itu, PDB Israel tercatat turun 4,3 persen akibat penutupan total berbagai aktivitas bisnis.
Bank Sentral dan Kementerian Keuangan Israel kini memperkirakan ekonomi negara tersebut hanya tumbuh 3,8 persen sepanjang 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen dan 4,8 persen.
Pemulihan ekonomi Israel untuk sisa tahun ini dinilai sangat bergantung pada keberlanjutan gencatan senjata di Iran, Lebanon, dan Gaza. Secara keseluruhan, Israel telah kehilangan sekitar 8,6 persen PDB tahunan selama dua tahun hingga 2025 akibat konflik berkepanjangan.
Kondisi memprihatikan juga dialami Iran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 mengalami tekanan berat akibat eskalasi konflik regional, meningkatnya pengeluaran perang, dan sanksi internasional yang menargetkan ekspor minyak.
Data IMF menunjukkan laju ekonomi mengalami kontraksi hingga minus 6,1 persen disertai dengan lonjakan inflasi yang diperkirakan mencapai kisaran 45 persen hingga 60 persen. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Iran secara keseluruhan tahun 2026 stagnan di angka sekitar 1,1 persen.
Penurunan tajam PDB Iran di antaranya akibat ekspor minyak bumi akibat gangguan infrastruktur dan blokade jalur pelayaran utama, yang mempersempit ruang fiskal negara tersebut.
Selain itu, besarnya beban belanja militer yang tinggi memperlebar defisit anggaran hingga lebih dari 10 persen dari PDB, yang kemudian memicu depresiasi nilai mata uang dan inflasi yang signifikan. (Rif)