Revisi UU Pangan Menjawab Wacana Peleburan Bapanas dengan Bulog

Pesan dari Istana

Khudori menyampaikan alasan lain dilakukannya revisi UU Pangan. Tanda-tanda itu ia baca seiring dibentuknya Tim Asistensi dan Teknokrasi Transformasi Kelembagaan Bulog atas inisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Sampai akhir 2024, saya terlibat dua sampai tiga kali dalam pembahasan tim transformasi ini. Setelah itu saya tidak bergabung lagi dalam pembahasan di tim ini. Tahu-tahu, di awal 2025 muncul Prolegnas, salah satunya memasukkan revisi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjadi bagian Prolegnas prioritas bersama dengan beberapa undang-undang teknis lainnya,” bebernya.

Also Read:

Delay 5 Jam, YLKI: Alarm Keras Desakan Perbaikan Tata Kelola Penerbangan

Khudori mengatakan bahwa dirinya sempat mengikuti pembahasan transformasi Bulog hingga akhir 2024 dalam FGD yang diselenggarakan Bulog bersama Komisi IV DPR. FGD menghasilkan tiga kesepakatan. Dua di antaranya terkait transformasi Bulog, yang harus dibentuk undang-undang baru. Alternatif kedua, revisi UU Pangan yang menjadi inisiatif DPR.

“Ternyata, yang ditempuh DPR saat ini adalah revisi UU Pangan,” imbuhnya.

Also Read:

Di Tengah Tekanan Kondisi Global dan Dinamika Industri, PT Vale Catat Penjualan 2,2 Juta Ton Nikel Ore Awal 2026 di Morowali

“Membaca” makna revisi UU ini, Khudori menyebutkan tiga pandangan. Pandangan pertama, revisi UU ini adalah pragmatisme politik. Regulasi yang jadi objek perubahan adalah UU Pangan, namun judulnya tidak berubah. Tetapi, di dalamnya ada bab khusus mengatur detail Bulog. Idealnya, pembentukan institusi baru (atau gabungan) didasarkan UU baru.

“Mencangkokkan pasal-pasal penyatuan Bapanas dan Perum Bulog adalah cara mudah dan kilat,” kritiknya.

Also Read:

Saham Grab Turun Empat Persen, Perusahaan Ubah Strategi Bisnis

Pandangan kedua, menggabungkan regulator dan operator akan menguji conflict of interest. Bahwa ada dewan pengawas yang mengawasi kinerja direksi, banyak pihak mengetahui bahwa dewan pengawas itu dipilih secara politik oleh DPR. Dikhawatirkan ujung-ujungnya terjadi politik transaksional “di bawah meja”.

Pandangan ketiga, tidak ada jaminan tata kelola pangan lebih baik. Ia setuju setelah ada Menko Pangan perlu dilakukan penataan lembaga. Tapi, kalau Bapanas disatukan dengan Bulog akan muncul conflict of interest.

Also Read:

Tersandung Kasus Persaingan Usaha, KPPU Denda PT Inti Surya Laboratorium Rp 3,35 Miliar

“Kalau kita baca dari Perpres terkait Kemenko Pangan, ada overlap dengan Bapanas. Karena Kemenko Pangan bukan regulator, dia hanya mengkoordinasikan, mensinkronkan, dan mengendalikan. Kalaupun ada Menko Pangan, dia bukan regulator penuh,” jelasnya.

Selain itu, kembali disampaikan, Perpres No 66 Tahun 2021, urusan pangan masih tersebar di banyak kementerian dan lembaga. Dan baru tiga kementerian dan lembaga yang menyerahkan sebagian urusan pangan kepada Bapanas. Ketiga kementerian dan lembaga ini sudah ada undang-undangnya.

Also Read:

PHE Fokus Migas Nonkonvensional dan Deepwater untuk Amankan Pasokan Energi Nasional 

Khudori menyatakan, sepanjang urusan pangan tersebar di banyak kementerian dan lembaga, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya pasti tidak akan berjalan dengan baik. (Rif)

Also Read:

Hynion AS Umumkan Kebangkrutan, Kalah Bersaing dengan EV?