Trump Ancam Tarif Tambahan 10 Persen untuk BRICS, Nasib Indonesia?

Jakarta,corebusiness.co.id-Presiden Donald Trump mengatakan AS akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen pada negara mana pun yang bergabung di BRICS , jika menentang “kebijakan anti-Amerika”.  

Presiden Donald Trump merasa terusik atas penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-17 BRICS  yang mengusung tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”. Puncak KTT ke-17 BRICS dibuka Presiden Brazil sekaligus Ketua BRICS 2025, Luiz Inacio Lula dan Silva, di Museum of Modern Art (MAM), Rio de Janero, Brazil, pada Minggu (6/7/2025).

Dalam sambutan pembukaan, Lula menyamakan BRICS dengan Gerakan Non-Blok pada masa Perang Dingin, yaitu sekelompok negara berkembang yang menolak bergabung dengan salah satu pihak dalam tatanan global yang terpolarisasi.

Also Read:

Dolar AS dan Harga Minyak Mentah Kontraksi saat Trump Mengumumkan Gencatan Senjata Iran-Israel

“BRICS adalah pewaris Gerakan Non-Blok. Dengan multilateralisme yang diserang, otonomi kita kembali terkendali,” kata Lula seperti dikutip Reuters, Senin (7/7/2025).

Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Minggu sore, kelompok tersebut memperingatkan bahwa kenaikan tarif mengancam perdagangan global, dan melanjutkan kritik terselubungnya terhadap kebijakan tarif Trump. Beberapa jam kemudian, Trump memperingatkan bahwa ia akan menghukum negara-negara yang ingin bergabung dengan kelompok tersebut.

Also Read:

Kuasai Pasar Global, Wamendag Ungkap Rahasia Sarang Burung Walet Indonesia

“Negara mana pun yang bersekutu dengan kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan Tarif tambahan 10 persen. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!” kata Trump dalam sebuah posting di Truth Social.

Namun Trump tidak mengklarifikasi atau menjelaskan lebih lanjut tentang referensi “kebijakan Anti-Amerika” dalam postingannya.

Pemerintahan Trump berusaha menyelesaikan lusinan kesepakatan perdagangan dengan berbagai negara sebelum batas waktu 9 Juli 2025 untuk penerapan “tarif pembalasan” yang signifikan.

Also Read:

Trump dan Xi Sepakati Gencatan Senjata Perang Dagang

Menanti Keputusan 9 Juli 2025

KTT ke-17 BRICS dihadiri oleh para pendiri BRICS, yaitu Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Perdana Menteri China Li, kemudian perwakilan dari anggota penuh lainnya, yaitu Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri Mesir Mustafa Madbouly, Presiden Uni Emirat Arab Khalid bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Aragchi.

Also Read:

Industri Otomotif di Luar China Panik, Gara-gara Bahan Baku Ini Langka

Presiden Prabowo berbicara pada urutan ke-6 setelah PM China saat KTT ke-17 BRICS. Prabowo mengusulkan negara-negara anggota BRICS menjadi penggerak terbentuknya kerja sama ekonomi selatan-selatan (south-south economic compact) untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara berkembang yang berada di belahan bumi bagian selatan (global south).

“Bapak Presiden sempat mengusulkan adalah South-South Economic Compact, di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya menjadi bagian dari supply chain,” kata Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir.

Also Read:

Diduga Nonprosedural, Imigrasi Tunda Keberangkatan 1.243 Jemaah Calon Haji 

Hasil dari pertemuan itu kemudian terangkum dalam Deklarasi Rio de Janeiro. Dalam deklarasi itu, negara-negara anggota BRICS tidak hanya menyoroti pentingnya mereformasi global governance dan memperkuat multilateralisme, tetapi juga ikut mengecam serangan Israel terhadap Iran, dan mendesak Israel segera menghentikan aksinya menggunakan kelaparan sebagai senjata terhadap warga Palestina di Gaza.

BRICS, yang resmi terbentuk sejak 2009, saat ini mencakup 40 persen dari total populasi dunia, dan sepertiga dari perekonomian dunia. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025.

Also Read:

YLKI Buka Posko Pengaduan Calon Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat ke Tanah Suci

Lantas, bagaimana nasib Indonesia bila dikenakan tarif tambahan resiprokal oleh Trum sebesar 10 persen? Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenakan tarif imbal balik impor oleh Trump sebesar 32 persen. Keputusan tarif direncanakan mulai berlaku pada 9 Juli 2025.

Sebelum keputusan resiprokal diberlakukan, Presiden Prabowo mengutus beberapa menterinya untuk melobi Pemerintah AS. Informasinya, Pemerintah Indonesia menawarkan berbagai bentuk kerja sama sebagai respons atas kebijakan tarif tersebut. Salah satu upayanya adalah pembelian produk asal AS senilai 34 miliar dolar AS atau sekitar Rp550,8 triliun (kurs Rp16.200 per dolar AS).

Adapun produk-produk AS yang akan dibeli Indonesia, antara lain produk pertanian yang diperkirakan lebih dari 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp72,9 triliun. Rinciannya, kedelai sekitar 3,5 juta ton senilai 2,4 miliar dolar AS (Rp38,8 triliun). Volume ini meningkat 1 juta ton dibandingkan tahun 2024. Pembelian bungkil kedelai AS sekitar 3,8 juta metrik ton senilai 1,52 miliar dolar AS (Rp24,6 triliun). Impor ini direncanakan dilakukan oleh perusahaan Cargill, yang bergerak di sektor makanan dan pertanian.

Also Read:

Di Forum Energi BRICS, Wamen ESDM Sampaikan Peluang Kerja Sama EBT

Kemudian, pembelian gandum sekitar 2 juta metrik ton senilai 500 juta dolar AS (Rp8,1 triliun), meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Impor akan dilakukan oleh PT Indofood. Dan kapas sekitar 63 ribu ton senilai 215 juta dolar AS (Rp3,5 triliun). Jumlah ini meningkat 93 ribu ton dibandingkan 2024, dan akan diimpor oleh PT Indorama.

Pemerintah Indonesia juga akan membeli produk energi AS senilai 15 miliar dolar AS (Rp243 triliun) yang dilakukan PT Pertamina (Persero). Produk-produk energi tersebut meliputi LPG senilai 3 miliar dolar AS (Rp48,6 triliun), naik 70 persen dibandingkan periode sebelumnya. Impor akan dilakukan oleh Pertamina. Minyak mentah senilai 4,25 miliar dolar AS (Rp68,85 triliun), meningkat 38 persen dibandingkan tahun lalu, dan bensin senilai 8 miliar dolar AS (Rp129,6 triliun).

Also Read:

Setelah Bertemu Prabowo, Bill Gates Nyatakan akan Tutup Yayasan Gates

Selain itu, Pemerintah Indonesia menawarkan peluang kerja sama di sektor penerbangan yang akan dilaksanakan oleh PT Garuda Indonesia. Peluang kerja sama Indonesia-AS antara lain pengadaan pesawat senilai 3,2 miliar dolar AS (Rp51,8 triliun) hingga 2029. Kemudian, layanan perawatan pesawat: gabungan nilai layanan yang sudah ada dan rencana tambahan dari AS diperkirakan mencapai 11,2 miliar dolar AS (Rp181,4 triliun) hingga 2041.

Langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Indonesia tersebut ditujukan untuk membuka peluang penghapusan hambatan tarif maupun non-tarif terhadap produk Indonesia di pasar AS. (Rif/bbs).

Also Read:

OPEC+ Percepat Kenaikan Produksi, Harga Minyak Anjlok Lebih dari $2 per Barel

Also Read:

Via Telepon, Presiden Prabowo Ucapkan Selamat kepada PM Australia Albanese