Jakarta,corebusiness.co.id-Gibran Rakabuming Raka telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI ke Ketua MPR RI, pada Kamis siang ini, 12 November 2026, pukul 11.15 WIB.  Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai pengunduran Gibran sebagai Wakil Presiden RI adalah hal yang biasa.

“Gibran mundur, itu pergantian biasa saja, tidak apa-apa, jangan direspons terlalu serius. Lagi pula dia kan bukan kekuatan besar di negeri ini. Dia jadi Wapres hanya dijadikan kelinci percobaan Jokowi,” kata Didik ketika dihubungi corebusiness.co.id.

Didik mengungkapkan, sebelumnya Jokowi telah merancang untuk mempertahankan kursinya sebagai Presiden untuk tiga periode. Namun, rancangannya itu kandas.

Also Read:

Per 1 Januari 2027 PT DSI Jadi Perantara Tunggal, Mendag: Aktivitas Ekspor Tidak Berubah

Gagal mempertahankan kekuasaan, kata Didik, Jokowi akhirnya meninggalkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, kemudian memutuskan berkoalisasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Itu apa artinya? Jokowi ingin berkuasa setelah berkuasa. Namanya kekuasaan pascakekuasaan. Bagaimana caranya? Dia menaruh Gibran berpasangan dengan Prabowo saat Pilpres 2024,” jelas Didik.

Also Read:

Tegas! Bahlil Perintah para Dirjen Ekspor SDA Jangan Singgah di Negara Perantara

Ketika pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres, Jokowi kemudian menitipkan orang-orang kepercayaannya di Kabinet Merah Putih.

Didik menegaskan, pengunduran diri Gibran tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo. Termasuk tidak mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Also Read:

Fiks! Bahlil Resmi Lantik Arsyadany sebagai Dirjen Gatrik ESDM Definitif

Selain pengunduran diri Gibran, Didik juga menanggapi dinamika dalam negeri terkait kasus penyadapan telepon Presiden Prabowo, ada anggapan berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus segera menciptakan situasi kondusif  dalam negeri.

“Terpenting bagi investor, apakah situasi politik kondusif, apakah pemerintah terus menerus memperbaiki iklim usaha, apakah birokrasi tidak rewel, apakah di Indonesia tidak banyak korupsi, apakah pasar modal tidak curang, dan pemerintah pro bisnis atau menantang bisnis? Itu semua bukan karena dampak pengunduran diri Gibran,” urainya.

Also Read:

Kemenperin: Kewajiban Sertifikasi Halal Kerek Daya Saing Produk Industri Nasional

Didik mengutarakan, pengunduran diri Gibran selain tidak berdampak pada situasi nasional, dalam waktu 60 hari ke depan akan ada pengganti Wapres yang baru.

Disebutkan, pergantian Wapres sesuai mekanisme yang diatur dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Pemilu tentang syarat-syarat calon Wakil Presiden serta UU MD3 yang mengatur kewenangan MPR.

Also Read:

Presiden Prabowo Bertolak ke Halmahera Tengah, Luncurkan Hilirisasi Senilai Rp180 Triliun

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Pasal tersebut berbunyi: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Dengan demikian, setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR. Proses tersebut harus dilaksanakan dalam tenggat waktu paling lambat 60 hari sebagaimana ditentukan UUD 1945. (Rif)

Also Read:

Belum Sepekan Menjabat Menperin, Muhammad Sarmuji Sudah “Belanja Masalah”

Also Read:

Sepekan Jabat Menkeu, Suahasil Lantik 14 Pejabat Kemenkeu