
Jakarta,corebusiness.co.id-Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, akan menerbitkan Kepmen ESDM tentang Rencana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035, pada Mei 2025.
Informasi yang diterima corebusiness.co.id dari seorang sumber menyebutkan, RUPTL 2025-2035 akan disahkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, sebelum akhir Mei 2025.
“Payung hukum RUPTL 2025-2035 dalam Kepmen ESDM. Pengesahannya masih menunggu momen, informasinya sebelum akhir Mei ini,” kata sumber tersebut.
Seperti diketahui, draf RUPTL 2025-2035 sudah ditandatangani tiga menteri, yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN. Draf RUPTL tersebut sudah diserahkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini.
“Sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas RUPTL. Sementara peran Presiden adalah memberikan arahan terhadap kebijakan, misalnya terkait pengadaan listrik dari EBT sebesar 70 persen,” terangnya.
Dalam menyusun RUPTL, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya untuk menemukan titik tengah antara isu penurunan emisi karbon dengan kemampuan Indonesia. Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya alam Indonesia, termasuk di dalamnya adalah energi baru dan energi terbarukan.
Pemerintah menargetkan kapasitas listrik di Indonesia akan meningkat mencapai 71 gigawatt (GW) dalam RUPTL 2025-2035. Mayoritas atau sebanyak 70 persen dari kapasitas listrik tersebut ditargetkan berasal dari energi terbarukan dan 25 persen dari gas.
“Pengadaan listrik dari EBT salah satunya bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN),” imbuh sumber tersebut.
Ia juga mengutarakan bahwa PLN dan Ditjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, baru-baru melakukan pertemuan dengan konsultan hukum dari Inggris. Pertemuan tersebut membahas bentuk-bentuk kerja sama pengadaan PLTN di Indonesia.
Untuk diketahui, saat ini sudah ada minat beberapa perusahaan listrik berbasis nuklir yang berminat membangun PLTN di Indonesia. Namun, baru PT Thorcon Power Indonesia yang secara formil sudah mengajukan pengadaan listrik berbasis nuklir. (Rif)