Ketiga, Kemitraan Strategis dengan Pemodal Asing (PMA). Meskipun dominasi PMA masih tinggi, kemitraan strategis antara perusahaan nasional dan PMA dapat menjadi solusi.
Menurutnya, pengusaha nasional perlu memperkuat posisi tawar melalui kepemilikan teknologi dan sumber daya manusia yang kompeten.
Keempat, Insentif Fiskal dan Regulasi Pro-Bisnis. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, seperti pengurangan pajak atau pembebasan bea masuk untuk peralatan industri hilirisasi.
Untuk ponin ini, Anggawira menekankan, regulasi yang mendukung keberlanjutan bisnis lokal di sektor strategis juga harus diperkuat.
Kemudian kelima, Peningkatan Infrastruktur dan Ekosistem Industri. Untuk mendorong pengembangan hilirisasi, perlu ada investasi besar pada infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, transportasi, dan kawasan industri terpadu. Hal ini, menurut Anggawira, akan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi.
Sementara dalam konteks program strategis Presiden Prabowo yang menekankan pada swasembada pangan, energi, dan air, Anggawira menilai, perlu dilakukan penguatan pengusaha nasional menjadi pilar utama.
Ia menyampaikan, pembangunan sektor hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan ketahanan nasional.
“Dengan sinergi antara pemerintah, pengusaha, perbankan, dan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan visi besar menjadi negara yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi,” pungkasnya. (Syarif)