Jakarta,corebusiness.co.id-Presiden Prabowo mengaku kaget jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih dari seribu. Prabowo menyebutkan, hingga 31 Desember  2026 akan ditutup 800 BUMN yang tidak efisien dan tidak pernah untung.

“Saudara, jadi saya dapat laporan, bahwa beberapa BUMN yang sekian puluh tahun rugi, rugi, rugi, tahun ini mulai untung,”  ungkap Prabowo dalam sambutan saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Jumat, 10 Juli 2026.

Prabowo menuturkan bahwa setelah dilantik sebagai Presiden, dirinya mendapat laporan mengenai besarnya jumlah BUMN di Indonesia. Menurutnya, jumlah tersebut tidak hanya mencakup perusahaan induk, tetapi juga berbagai anak, cucu, hingga cicit perusahaan yang perlu ditertibkan.

Also Read:

Prabowo: Habis Tiap Pemilihan Gaduh,  Kapan Kita Mau Menuju Kesejahteraan Rakyat? 

“Perkiraan saya dari dulu, BUMN kita ya 300, maksimal 400. Begitu saya dilantik jadi Presiden, baru saya diberitahu, BUMN kita seribu, 1.077. Itu pun jangan-jangan ada lagi anak perusahaan, ada lagi cucu perusahaan, ada lagi cicit perusahaan. Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi. Sembunyikan uang negara, sembunyikan uang rakyat. Ini kita tertibkan,” tutur Prabowo dalam keterangan resmi, dikutip.

Dalam upaya penertiban tersebut, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak sehat dan tidak efisien. Langkah tersebut dilakukan untuk menghentikan pemborosan serta memastikan uang negara dikelola secara lebih produktif.

Also Read:

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2026 Sekitar 3,0 Persen, Indonesia antara 4,9-5,7 Persen

“Sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang tidak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. 32 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN, yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup,” tegasnya.

Prabowo menyebut, dari pembenahan struktur dan efisiensi biaya, pemerintah telah mampu melakukan penghematan dalam jumlah besar. Penghematan tersebut antara lain berasal dari biaya overhead dan gaji direksi yang nilainya mencapai Rp70 triliun. (Gaska)

Also Read:

Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR  Sepakati Asumsi Makro ICP serta Lifting Migas TA 2027

Also Read:

Pesan Khusus Emir Qatar kepada Presiden Prabowo