Jakarta,corebusiness.co.id-Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bersama State Atomic Energy Corporation (Rosatom) Indonesia menyelenggarakan lokakarya tentang kerangka regulasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) selama dua hari, sejak 29-30 April 2026.

Penyelenggaraan lokakarya bertujuan untuk membangun komunikasi yang efektif antara regulator di tingkat nasional (Bapeten, KKP, KLH, dan Kemenhub) dengan vendor PLTN. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memajukan program energi nuklir di Indonesia secara bertanggung jawab.

Turut hadir Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin, Deputi Pengkajian dan Keselamatan Nuklir Bapeten Haendra Subekti; perwakilan dari Rosatom Indonesia Anna Belokoneva beserta jajaran, perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Also Read:

KAI Sampaikan Bela Sungkawa, Berikut Daftar Korban Meninggal dan Luka

Plt. Kepala Bapeten Zainal Arifin dalam kata sambutan menyampaikan bahwa pengembangan PLTN, termasuk melalui teknik terapung (floating) merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional untuk mendukung ketahanan energi dan target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Ia menyampaikan bahwa Indonesia membuka peluang pemanfaatan berbagai teknologi PLTN, khususnya untuk menjangkau wilayah pesisir dan terpencil.

Also Read:

Menang di PN, Jusuf Hamka Beberkan Rencana Pengelolaan Aset dan Siaran TPI

Zainal menekankan pentingnya penguatan kerangka regulasi yang komprehensif, adaptif, dan selaras dengan standar internasional guna memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan perlindungan dalam pengembangan PLTN.

“PLTN terapung menghadirkan peluang sekaligus tanggung jawab, membutuhkan kerangka peraturan yang komprehensif, multisektoral, dan berstandar internasional,” kata Zainal.

Also Read:

Jelang Produksi Massal di Timor Leste, Bobibos Ikuti Uji Laboratorium di Lemigas

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor serta kerja sama internasional, termasuk dengan Rosatom, dalam mendukung penyusunan regulasi tersebut.

Kegiatan dilanjut dengan pemaparan materi mengenai kerangka regulasi PLTN di Indonesia oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi Bahan Nuklir (DP2IBN) Nur Syamsi Syam. Selain itu, kegiatan ini juga memaparkan berbagai materi, seperti skema kerja sama proyek PLTN terapung, konsep keselamatan Formed Police Unit (FPU), struktur hidroteknik di darat, aspek regulasi proyek Floating Nuclear Power Plant (FNPU) termasuk tantangan pengembangannya di Indonesia yang disampaikan oleh perwakilan Rosatom.

Also Read:

Pemprov Malut Tunjukkan Dampak Nyata Kolaborasi dengan Sektor Swasta