Pengamat Ekonomi Energi: Ambiguitas Pemerintahan Jokowi Jangan Diulang Pemerintahan Prabowo

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa ada negara di Eropa yang mendeklarasikan penggunaan energi bersih masih terkontrak impor batubara dari Indonesia selama 20 tahun. Dia menilai negara Eropa tersebut tidak konsisten dalam menerapkan energi besih.

Bahlil menyebutkan, konsumsi batubara dunia saat ini mencapai 8,9 miliar ton per tahun, sementara yang diperdagangkan mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor batubara dunia, sebanyak 600 sampai 650 juta ton per tahun.

“Kita supply batubara dunia sebanyak 50 persen. Batubara yang beredar (di dunia) itu dari Indonesia,” kata Bahlil dalam 2025 Energy dan Mineral Forum, di Kempinski Jakarta, dikutip Jumat (30/5/2025).

Also Read:

Dr. Fahmy Radhi: TKDN Dihapus, Indonesia Jangan Mimpi Bisa Bikin Mobil Sendiri

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, supply dan demand batubara masih cukup dinamis. Bahkan di luar Amerika Serikat dan Eropa, demand-nya masih cukup tinggi, terutama dari China, India, dan negara-negara Asia lainnya yang masih menggunakan batubara untuk pembangkit listrik, sehingga potensi naiknya harga batubara global cukup tinggi.

“Hal ini menjadi pendorong Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia untuk memacu produksi batubara di dalam negeri,” kata Fahmy.

Also Read:

Dr. Anggawira, M.M., M.H., Menjadi Jembatan untuk Kepentingan Stakeholders

Pemerintah sendiri selain sudah terikat dengan ketentuan Paris Agreement dan menargetkan Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. Pemerintah sedang menemukan titik tengah penurunan emisi karbon. Kata Bahlil, ke depan penggunaan batubara akan dikurangi.

Fahmi menyampaikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah dalam penggunaan energi baru terbarukan serta energi fosil melalui sesi wawancara dengan corebusiness.co.id. Berikut petikannya:

Also Read:

Julian Ambassadur Shiddiq Menjawab Peluang dan Tantangan Minerba

Pandangan Anda dengan sikap Pemerintah Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement?

Amerika Serikat sejak kembali dipimpin Presiden Donald Trump sangat pragmatis. Salah satunya memutuskan menarik diri dari Paris Agreement.

Pemerintahan AS sebelumnya, memang kerap tidak sejalan dengan ketentuan Paris Agreement, dan didukung oleh sebagian besar negara-negara di Eropa. Meskipun sikap pemerintahan AS sebelumnya tidak sepragmatis Presiden Trump, yang memutuskan keluar dari Paris Agreement.

Also Read:

Ketua ABI Ronald Sulistyanto Berharap Danantara Masuk ke Industri Bauksit

Eropa sendiri akhirnya beralih dari energi gas ke batubara sebagai sumber energi akibat terjadinya perang Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan pasokan gas dari Rusia terhenti ke Eropa. Tidak ada pilihan lain bagi Eropa agar listriknya tetap menyala, kemudian mereka beralih ke energi batubara.

Eropa juga tidak konsisten dalam kebijakan penggunaan energi bersih?

Also Read:

Pakar Ekonomi Piter Abdullah: Pemerintah Harus Bebas Penyakit-penyakit Ekonomi

Kalau komitmennya, saya melihat Eropa cukup kuat untuk menggunakan energi bersih. Situasinya temporary saja. Kalau pasokan gas dari Rusia sudah kembali berjalan lancar, saya yakin Eropa akan meninggalkan batubara.

Indonesia sudah menyepakati ketentuan Paris Agreement dan menargetkan NZE tahun 2060. Namun hingga saat ini masih meningkatkan produksi batubara. Menurut Anda?

Also Read:

Lukito Gazali: Produk Harita Nickel Terbuka untuk Semua Pasar

Saya kira Menteri ESDM Bahlil ini balelo terhadap komitmen dari Presiden Prabowo. Dalam beberapa pidatonya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi dengan menggunakan resources sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Artinya, Presiden Prabowo ingin Indonesia menggunakan energi baru terbarukan (EBT) yang resources-nya sangat berlimpah di dalam negeri.

Hanya dalam implementasinya, saya kira Bahlil tidak mendukung komitmen dari Presiden Prabowo. Dia masih mendorong para pengusaha untuk meningkatkan produksi batubara. Kemudian, dia tidak mendorong pensiun dini PLTU yang sudah dijalankan oleh PLN.

Also Read:

Dukung Pramono-Rano, Ketum Forkabi H. Abdul Ghoni: Kontrak Politiknya Perbaikan Ekonomi Kita

Langkah Bahlil saya kira sangat bertentangan, dan menurut saya dia perlu ditegur, bila perlu diganti. Mestinya, sebagai Menteri ESDM, Bahlil mendukung komitmen Presiden Prabowo.

Jika tidak mendukung kebijakan Presiden Prabowo, akan terjadi ambigu. Seperti terulang pada masa pemerintahan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun, kebijakannya sangat ambigu. Satu sisi pemerintahan Jokowi ingin mencapai transisi energi, di sisi lain masih mengejar energi fosil.

Also Read:

Kurtubi masih Meneriakkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas

Akibatnya selama sepuluh tahun target transisi energi yang harus dicapai sebesar 23 persen pada tahun 2025 tidak tercapai. Sampai berakhirnya kepemimpinan Jokowi, transisi energi hanya tercapai 13 persen.

Kenapa tidak mencapai target?

Akibat dari ambiguitas pemerintahan Jokowi. Saya kira kondisi yang terjadi di era pemerintahan Jokowi jangan sampai terulang di masa pemerintahan Prabowo. Jika terulang, maka yang disampaikan Prabowo di beberapa pidatonya hanya omon-omon doang.

Apakah benefit dari batubara masih memberikan kontribusi besar bagi negara, sehingga produksinya masih terus dipacu?

Saya kira, pertama, Bahlil background-nya seorang pengusaha. Kedua, tidak lepas dari lobi yang kuat dari para pengusaha batubara kepada pengambil keputusan pada level menteri yang juga mempunyai usaha batubara. Itu yang menyebabkan kebijakan pemerintah ambigu.

Mestinya, mulai level presiden, menteri, dan pejabat tertinggi di BUMN, tidak boleh tunduk kepada lobi-lobi pengusaha batubara.

Memang, cadangan batubara Indonesia masih cukup besar. Tapi kan tidak harus diproduksi untuk menghasilkan energi fosil, namun bisa diproses lanjutan melalui program hilirisasi. Salah satunya dilakukan proses gasifikasi batubara untuk menghasilkan produk LPG. Tapi sampai sekarang tidak dilakukan pemerintah.

Pemerintah perlu membuat regulasi tegas untuk diversifikasi batubara?

Harus ada roadmap yang dibuat oleh presiden, apakah nanti payung hukumnya Perpres, apalagi sekarang sudah ada Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Roadmap tersebut harus diterapkan. Menteri yang tidak mendukung roadmap presiden, ya dipecat saja!