Pakar Ekonomi Piter Abdullah: Pemerintah Harus Bebas Penyakit-penyakit Ekonomi

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang menggaungkan pencapaian swasembada pangan, energi, dan air. Presiden Prabowo berjanji akan mewujudkan swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Tak hanya itu, Indonesia bahkan bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Prabowo juga yakin Indonesia bisa swasembada energi. Menurutnya, dalam keadaan ketegangan dan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, maka Indonesia harus siap dengan kemungkinan yang jelek. Negara-negara lain pun harus memikirkan kepentingan mereka sendiri.

“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita akan sulit mendapatkan dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk swasembada energi,” tegasnya saat menyampaikan pidato awal masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPRI-RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI), Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Also Read:

Lukito Gazali: Produk Harita Nickel Terbuka untuk Semua Pasar

Begitu pula dengan air, Prabowo ingin pengelolaan air dimaksimalkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dan aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia.

Dalam cakupan perekonomian, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan perekonomian Indonesia bisa mencapai 8 persen di masa kepemimpinannya.

Also Read:

Dukung Pramono-Rano, Ketum Forkabi H. Abdul Ghoni: Kontrak Politiknya Perbaikan Ekonomi Kita

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah optimistis pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun, banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Prabowo-Gibran.

“Permasalahan di negara kita terlalu kompleks. Tidak bisa dijawab dengan hanya satu kalimat dan satu kata,” kata Piter Abdullah dalam sesi wawancara via telepon dengan corebusiness.co.id, Selasa, 3 Desember 2024.

Also Read:

Kurtubi masih Meneriakkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas

Menurut anggota Badan Suvervisi Bank Indonesia (BSBI) 2023-2028 ini, membicarakan perekonomian tidak hanya berdasarkan satu ukuran. Karena itu, faktor-faktor dan variabel pendukung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, gini ratio, kemiskinan, hingga angka pengangguran, semuanya harus diperbaiki pemerintah.

Lebih lengkap, berikut kutipan wawancara corebusiness.co.id dengan Direktur Riset di CORE Indonesia (2017-2022):

Presiden Prabowo Subianto mewacanakan Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Pandangan Anda terhadap program Presiden Prabowo untuk pemenuhan kebutuhan fundamental masyarakat Indonesia?

Program swasembada pangan, energi, dan air bukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen. Namun, Presiden Prabowo ingin memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia secara mandiri. Mengurangi ketergantungan Indonesia dengan pihak lain. Itu yang dikejar dari swasembada. Perekonomian Indonesia bisa tumbuh di atas 8 persen tanpa swasembada (pangan, energi, dan air).

Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen, harus dilakukan perbaikan sistem perekonomian Indonesia. Supaya sistem perekonomian Indonesia lebih efisien. Perekonomian Indonesia tidak lagi high cost economy. Pemerintah harus membebaskan Indonesia dari penyakit-penyakit ekonomi yang menjadi beban, seperti korupsi, suku bunga tinggi, dan penyakit ekonomi lainnya.

Jika hanya mengejar swasembada, tetapi penyakit-penyakit ekonominya tetap jalan, Indonesia tidak bisa mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

Presiden baru saja melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, dan membawa ‘oleh-oleh’ komitmen investasi dari lima negara sekitar Rp 294 triliun. Presiden Prabowo ingin menarik investasi dari luar negeri untuk mendorong sektor perekonomian di Indonesia, atau Anda melihat dari sudut lain?   

Jawabannya sederhana. Tidak akan efektif menarik investasi ke Indonesia dengan hanya Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke beberapa negara. Walaupun dalam kunjungan Presiden Prabowo ada komitmen-komitmen beberapa negara untuk menjalin kerja sama. Langkah seperti ini sudah kita dengar berulang-ulang dari zamannya Presiden Jokowi.

Jadi, realisasi investasi tidak cukup dengan hanya Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke beberapa negara. Realisasi investasi hanya bisa kita wujudkan dengan perbaikan sistem, perbaikan birokrasi, penegakan hukum, itu yang harus diselesaikan. Kondisi birokrasi kita hingga saat ini masih sangat sulit dan ribet, belum lagi korupsi masih terjadi di mana-mana. Faktor ini menghambat investasi.

Bagaimana dengan belanja pemerintah pusat dan daerah, apakah perlu efisiensi?

Belanja pemerintah memang harus banyak. Kebutuhan belanja pemerintah sangat besar. Jadi, tidak bisa dikurangi. Bagaimana kita bisa memacu pertumbuhan ekonomi, jika negara berhemat. Pemerintah harus menginjeksi, menstimulus perekonomian untuk kebutuhan belanja-belanja pemerintah.

Dengan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Jokowo masih di angka 5 persen, pendapatan per kapita Indonesia rata-rata masih di bawah 5.000 dolar AS. PR bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia?

Pertumbuhan ekonomi tidak langsung menaikkan pendapatan per kapita rakyat Indonesia. Karena, ada ukuran-ukuran yang bisa menjadi perbandingan. Misalnya, jika dibandingkan dengan Malaysia yang income per kapitanya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun, hal ini tidak bisa juga dinyatakan negara itu lebih sejahtera dengan ukuran per kapita.

Karena itu, saat ini kita sedang mengejar supaya Indonesia masuk dalam kategori negara maju yang memiliki pendapatan per kapita di atas 12.000 dolar AS. Tapi, target itu harus diikuti dengan target mengurangi kesenjangan sosial. Karena, pendapatan per kapita yang tinggi jika diikuti dengan kesenjangan tinggi, berarti angka kemiskinannya masih tinggi.

Jadi, untuk membicarakan perekonomian tidak hanya dengan satu ukuran. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki berbagai bidang untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, gini ratio, mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Salah satu sektor yang sedang dikembangkan pemerintah saat ini adalah hilirisasi dan industrialisasi untuk memberikan nilai tambah pengelolaan SDA Indonesia. Pendapat Anda?  

Tidak cukup hanya program hilirisasi. Jika kita meningkatkan hilirisasi, para petani tidak secara otomatis meningkat pendapatannya. Pembangunan itu harus dilakukan di seluruh sektor, tetapi pemerintah bisa saja melaksanakan program-program prioritas pada sektor tertentu. Tetapi, tidak melupakan sektor-sektor lainnya. Pemerintah membangun hilirisasi, tetapi tidak melupakan sektor pertanian, nelayan, dan sektor lainnya.

Menurut Anda langkah yang dilakukan Kementerian Pertanian menggandeng milenial supaya mau menjadi petani dengan teknik pertanian modern dan memberikan honor antara Rp 10 juta sampai Rp 20 juta?

Itu juga tidak cukup. Kementerian Pertanian tidak cukup dengan hanya menggandeng anak-anak milenial, tetapi membangun sektor pertanian dengan diikuti perbaikan sistem perekonomian Indonesia. Mengapa milenial enggan bekerja di sektor pertanian. Itu harus dijawab dan diselesaikan. Tidak cukup dengan hanya digaji. Itu baru wacana yang belum lengkap dan harus dikritisi.

Yang urgent harus dilakukan pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi?

Semua harus dibenahi. Tidak ada yang dikatakan paling urgent. Karena memang masalahnya banyak sekali. Di antaranya adalah perbaikan birokrasi, mengurangi high cost economy, meningkatkan efisiensi, semuanya harus diperbaiki. Jadi, permasalahan kita terlalu kompleks. Tidak bisa dijawab dengan hanya satu kalimat dan satu kata.

Perlukah Presiden Prabowo mengurangi pembangunan mega proyek, seperti infrastruktur yang banyak dibangun Pemerintahan Jokowi?

Proyek-proyek infrastruktur yang sudah berjalan tidak bisa dihentikan, dan tidak boleh dihentikan. Misalnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), jika dihentikan proyek IKN ini menjadi mubazir. Jika proyek IKN sekarang dihentikan, maka manfaatnya tidak ada. Jika dilanjutkan, maka akan ada manfaat.

Jadi, banyak proyek infrastruktur tidak bisa dihentikan. Justru kalau dihentikan, maka menjadi tidak efisien. Misalnya, proyek Kereta Api Cepat, jika hanya dihentikan sampai di Bandung, maka Kereta Api Cepat itu tidak efisien. Jadi, harus dilanjutkan proyeknya. Salah besar, jika kita mengatakan harus dihentikan. Saat ini pembangunan infrastruktur kita masih jauh dari kata cukup.

Jika Presiden Prabowo ingin mengerem pembanguna infrastruktur, hanya disebabkan Beliau lebih dulu membangun program-program prioritas. Bukan berarti menghentikan proyek-proyek yang telah dijalankan pemerintahan sebelumnya. Pembangunan infrastruktur mutlak, harus tetap dilanjutkan.

Untuk penyehatan BUMN?

Harus dilanjutkan perbaikan yang sudah dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir. Saya kira program-program penyehatan BUMN yang dilakukan Pak Erick Thohir sudah on the track, seperti melakukan holdingisasi, efisiensi, pejabat-pejabat yang tidak capable diganti, saya kira langkah yang sangat bagus dan harus dilanjutkan. (Syarif)