Kurtubi masih Meneriakkan UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas

Pengujian UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap UUD 1945 bernomor perkara 002/PPU-I/2003, di mana pemohon judicial review adalah Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Azazi Manusia Indonesia (APHI), BPHI, Yayasan 324, Solidaritas Nusa Bangsa, Serikat Pekerja Pertamina, dan Dr. Ir. Panji R Hadinoto yang mewakili Universitas Perjuangan ’45.

Ketika akhirnya MK memutuskan menolak mencabut UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan revisi Pasal 12 ayat 3, yang berbunyi: “Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberi wewenang melakukan usaha eksplorsi dan eksploitasi pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2”. MK hanya merevisi kata-kata diberi wewenang.

Sementara Pasal 22 ayat 1 yang direvisi MK menyatakan, badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi minyak bumi dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang direvisi adalah frasa paling banyak. Namun, MK membatalkan Pasal 28 ayat 2 dan 3, di mana ayat 2 menyatakan, harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Sedangkan ayat 3 menyebutkan, pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak mengurangi tanggung jawab sosial pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Also Read:

Pakar Ekonomi Piter Abdullah: Pemerintah Harus Bebas Penyakit-penyakit Ekonomi

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, Kurtubi hingga saat ini masih mempertentangkan lahirnya UU No.21 Tahun 2001 tentang Migas.

“Sejak era pemerintahan Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Jokowi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas belum juga dicabut,” lontar Kurtubi yang pernah menjabat Staf Ahli Dewan Komisaris Pertamina tahun 1977-2006 kepada corebusiness.co.id dalam sebuah sesi wawancara di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikannya:

Also Read:

Lukito Gazali: Produk Harita Nickel Terbuka untuk Semua Pasar