Firman Soebagyo Wacanakan Penggabungan Bulog dan Bapanas ke Kemenko Pangan

Jika pemerintah keukeuh menetapkan hanya ada beras medium dan khusus, apa payung hukumnya?

Kalau saya tidak setuju. Pertimbangannya, bagaimana dengan tamu-tamu di hotel berbintang yang terbiasa makan beras premium. Selain itu, penggilingan padi di Indonesia juga sudah banyak yang bisa menampung untuk memproduksi beras premium. Saya melihat sendiri di pasar-pasar tradisional di Blora, Pati, beras premium kualitasnya bagus, hanya saja harganya sekarang ini dipatok Rp 14.500 per kilogram.

Sebaiknya ada transformasi, Menteri Pertanian tetap konsentrasi sebagai produsen, dan bertanggung jawab terhadap peningkatan produksi padi. Menteri Pertanian jangan lagi ikut campur urusan pasar, karena pasar menjadi tanggung jawab Menteri Perdagangan. Hanya di Indonesia Menteri Pertanian ikut campur mengurus pasar.

Also Read:

Ketum Perpadi Soetarto Bicara Kendala dan Solusi Industri Perberasan di Indonesia

Kemudian, Bulog diperkuat dengan mengembalikan tupoksinya sebagai buffer stock dan penyangga harga beras. Bulog juga harus dikembalikan status kelembagaannya, bukan sebagai Perum.

Jika pemerintah berani menggabungkan Kemenko Bidang Pangan dan Bulog. Jadi, Menko Pangan sebagai pembuat regulasi, misalnya terkait standardisasi makanan bergizi empat sehat lima sempurna, standardisasi dan kebijakan inovatif untuk sektor pangan.

Also Read:

Ketum Perplatsi, M. Firmansyah: Penggunaan PLTS Atap Bisa Hasilkan Cuan

Dengan adanya penggabungan Kemenko Pangan dan Bulog, maka Bapanas juga bisa dilebur ke dalam satu kementerian ini. Karena untuk kepentingan nasional bahwa sandang, pangan, dan papan menjadi tanggung jawab negara, maka posisinya adalah Menteri Pertanian fokus mengurusi hulu dalam memproduksi padi dan beras sebanyak-banyaknya, jangan ikut campur urusan pasar. Sementara terkait pangan menjadi tanggung jawab Menko Pangan yang memberi kewenangan kepada Kepala Bulog untuk mendistribusikan pangan.

Also Read:

Pengamat Ekonomi Energi: Ambiguitas Pemerintahan Jokowi Jangan Diulang Pemerintahan Prabowo

Untuk lebih efektif dan efisien, semua penggilingan padi dijadikan mitra kerja Bulog untuk mendistribusikan beras-beras program pemerintah. Saya juga mengusulkan, agar masyarakat juga lebih bertanggung jawab, hendaknya program bantuan pangan dari pemerintah dihilangkan saja. Program ini diganti dengan operasi pasar murah. Kecuali bagi masyarakat yang memang sangat miskin, harus diberikan bantuan pangan dari pemerintah.

Jika pemerintah terus menggulirkan program bantuan pangan, akan menjadi beban APBN. Kalau sudah ada embel-embel subsidi, apakah subsidi pupuk, beras, bahan bakar, atau subsidi LPG, orang miskin maupun orang kaya berebut untuk mendapatkan komoditi yang masuk dalam program subsidi pemerintah.  (Syarif)

Also Read:

Dr. Fahmy Radhi: TKDN Dihapus, Indonesia Jangan Mimpi Bisa Bikin Mobil Sendiri

Also Read:

Dr. Anggawira, M.M., M.H., Menjadi Jembatan untuk Kepentingan Stakeholders